FR DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik BISNIS PROSES.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
Advertisements

Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
MELALUI : TELLER, AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM), DAN INTERNET BANKING
Materi Bidang Sistem Informasi dan Keuangan
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pertemuan 7 Team Teaching
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PAPARAN PROGRAM KEGIATAN
ADMINISTRASI PERBANKAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Intan C Tyas Yeni Bunga A Meita Masfufah
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Implementasi Modul Penerimaan Negara G-2 Untuk Kawasan Berikat
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Sistem Informasi Akademik
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
LATAR BELAKANG Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai
Electronic Filing Identification Number
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Revaluasi Aktiva Tetap
ADMINISTRASI PERBANKAN
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
DJP ONLINE.
PENATAAN INDUSTRI PENYIARAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BRI Virtual Account (BRIVA)
Pajak Penghasilan Final
Bimbingan Teknis eFiling
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PERTEMUAN IV.
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pelayanan Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPD BALI.
SISTIM DAN PROSEDUR TRANSFER
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
LOADING Template & Powerpoint ini dikembangkan oleh:
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Sistem Informasi PNBP Online (Simponi)
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.
Online Single Submission (OSS)
Online Single Submission (OSS)
Cara Pembayaran SPP Virtual Account
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
ONLINE SINGLE SUBMISSION
Pendaftaran Hak Cipta Online
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
Kebijakan Penyelenggaraan
Revolusi system dan Proses Perizinan dan Non Perizinan di Indonesia
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk secara Daring
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Sosialisasi TataCara Pembayaran Autodebet dan Virtual Account
~ SSD PNBP ~ Single Source Database PNBP
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

FR DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik BISNIS PROSES SIMP3 OSS

DASAR HUKUM SIMP3 | e-Penyiaran | Kemkominfo 2 Penyelenggaraan Penyiaran Terintegrasi Secara Elektronik Perpres Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik PM Kominfo No.18 Tahun 2106 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyiaran PM Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan dan DEM dan DEKM Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. PM Kominfo No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Revitalisasi Perizinan Penyiaran KEMKOMINFO | KPI

FR SIMP3 dengan OSS 4 Perubahan Mendasar Implementasi Pintu Pertama perizinan bukan lagi e-penyiaran, melainkan OSS untuk mendapatkan NIB sebagai perizinan dasar. FRB maupun EUCS dilakukan secara online Proses pengecekan berkas dipangkas menjadi 1 hari, bukan lagi 6 hari kerja Proses validasi dibuat parallel, lebih menitikberatkan Post audit, sesuai amanat Permen Kominfo 7/2018 SPP IPP dan SPP ISR dicetak pada saat persetujuan FRB. SPP IPP Prinsip dan Tetap wajib dibayar bersamaan sesuai persyaratan komitmen. IPP dan ISR akan memiliki tanggal penetapan yang sama dan pengajuannya tidak perlu ekstra dilakukan terpisah, cukup pada saat ketuk palu persetujuan Forum Rapat Bersama maupun Evaluasi Ujicoba Siaran.

FR Proses Terintegrasi OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Permohonan Awal Permohonan Ujicoba Siaran Permohonan Perubahan Data Permohonan Perpanjangan Izin

FR Proses Bisnis Permohonan Baru SAMEDAY SERVICE 6

FR Proses Bisnis Permohonan Ujicoba Siaran 7

FR Proses Bisnis Perubahan Data 8

FR Proses Bisnis Perpanjangan Izin 9

Tampilan e-Penyiaran terintegrasi

FR Fitur Baru

INTENSIFIKASI PNBP IMPLEMENTASI BRI VIRTUAL ACCOUNT (BRIVA) 12

DASAR HUKUM SIMP3 | e-Penyiaran | Kemkominfo 13 Intensifikasi PNBP Undang Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang PNBP PP 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika PP 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang PM Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan dan DEM dan DEKM Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. KM 534 Tahun 2018 Tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

FR Implementasi BRIVA KETENTUAN PEMBAYARAN SPP IPP 14 Pembayaran dapat dilakukan di Teller BRI, EDC BRI, Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, ATM BRI, Cash Management System BRI, ATM Berlogo ATM Bersama, Prima, Link. Pembayaran dilakukan menggunakan menu Pembayaran - BRIVA dengan memasukan 15 digit nomor yang tertera pada SPP. Pemohon wajib membayar biaya IPP sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila menemui kendala pembayaran Pemohon dapat menghubungi call center Kominfo di nomor 159 atau call center BRI di nomor

FR Implementasi BRIVA KEUNGGULAN PEMBAYARAN DENGAN BRIVA 15 Transaksi dilakukan secara real-time. Kemudahan melakukan transaksi dimanapun dengan banyaknya variasi channel pembayaran, baik dari Bank BRI maupun dari Bank lainnya, Update status pembayaran secara langsung ke aplikasi SIMKEU e- Penyiaran. Meminimalisir kemungkinan adanya kurang bayar atau lebih bayar. Rekapitulasi pembayaran PNBP semakin mudah.

FR Implementasi BRIVA KEUNGGULAN PEMBAYARAN VIA BRIVA 16

SIMP3 e-Penyiaran Thank You. SIMP3 (e-Penyiaran) Call Center 159