KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
BADAN PPSDM KESEHATAN.
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PELINDO III Surabaya, Maret 2014.
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Kinerja KITSBS s/d TW II (Juni 2013)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENYAMAAN PERSEPSI PENYUSUNAN SKP
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
KTM Sementara Mahasiswa
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PERTEMUAN KE 10 YATI MARYATI, SKM
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
RAPAT KOORDINASI PROGRAM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018.
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
Tata CARa PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
PEMBINAAN BOS MI, MTs, ULA DAN WUSTHA
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU RI
18 Juli 2019.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019