PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah
Seminar Sehari: Pembelajaran dari Program Intervensi HIV dan AIDS
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
TEORI CSR.
DISAMPAIKAN OLEH: DINAS KESEHATAN KAB.WONOSOBO
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
MODEL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKALISASI / RESOSIALISASI
Tindak Lanjut – Rencana Kerja
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
HIV-AIDS DALAM PERSPEKTIF SOSIAL
Standard Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
KONDISI HIV / AIDS DI JAWA TENGAH s.d Sep PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS AIDS TERBANYAK S/D 30 Sept 2010 No. 7.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2012.
Apakah Indonesia sudah mencapai titik balik ? Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
KONDISI HIV / AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d Des 2009.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2011.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2012.
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
DISUSUN OLEH: HESTY UTAMI PRATIWI ( ) ISO 9000: TAHAPAN DALAM TOTAL QUALITY MANAGEMENT UNTUK PERUSAHAAN KONTRUKSI.
AKREDITASI PUSKESMAS.
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
HIV AIDS Di TEMPAT KERJA
SITUASI IMS (HIV – AIDS) PROVINSI JAWA TENGAH
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BIDAN DELIMA.
Monitoring Partisipatif Penguatan Kelembagaan
SHIP PARTNER.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Seminar Sehari: Pembelajaran dari Program Intervensi HIV dan AIDS
Menuju Kabupaten Sehat
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Merancang Tugas, Menuju Karya Bermutu
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
POSITIVE PREVENTION (pencegahan Positif)
Pencegahan dan Perawatan HIV
Indikator Cakupan SRAN 2010 – 2014 (Permenkokesra No. 8/2010)
Seminar Sehari: Pembelajaran dari Program Intervensi HIV dan AIDS
KEBIJAKAN OBAT  .
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
FKM Univet Bantara S u k o h a r j o
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Slide Praktek Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
MATERI INTI I. LAYANAN KOMPREHENSIF IMS DISARANA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
PADAT KARYA BIDANG SUMBER DAYA AIR DISKUSI KELOMPOK TINJAUAN LAPANGAN
Transcript presentasi:

PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS)

LATAR BELAKANG IBBS 2007: Prevalensi gonore dan klamidia tertinggi di Asia Penggunaan kondom inkonsisten Resistensi obat gonore Kepatuhan menghabiskan obat klamidia yang rendah IMS meningkatkan risiko terinfeksi HIV PPT melengkapi intervensi pengendalian IMS yang sudah ada

4 Komponen Kunci Program PMTS Komprehensif : 1. Komunikasi Perubahan Perilaku 2. Penguatan pemangku kepentingan setempat (kepemimpinan, kebijakan lokal, Perda, keterlibatan pemilik wisma, mucikari,PPS, dll) 3. Pengelolaan kondom & pelicin (pemasokan & distribusi) 4. Skrining dan layanan IMS & PPT (Periodic Presumptive Treatment) Monitoring dan evaluasi ketat dari 4 elemen diatas

Bagaimana Pembagian Peran ? KPA Komponen 2 Komponen 3 DEPKES Komponen 4 (Pengobatan) PKBI Komponen 1 (IPP) Ini adalah slide yang berisi kaitan antara komponen pada PMTS dan pembagian peran sesuai workplan pada masing2 SR dan SSR., 4

SDA 1.2: Pencegahan Infeksi HIV Melalui Transmisi Seksual Aktifitas Deskripsi PR 1.2.1 Intervensi Struktural di lokasi seks KPA 1.2.2 Penjangkauan pada populasi kunci (WPS, MSM, Waria, IDU, pasangan IDU) PKBI 1.2.3 Pelatihan advokasi bagi petugas penjangkau dan pendidik sebaya 1.2.4 Penguatan suplai dan distribusi kondom dann lubrikan KPA dan DKT 1.2.5 Kampanye kondom 1.2.6 Survey penggunaan dan sistem distribusi kondom

SDA 1.3: Diagnosa dan Pengobatan IMS Aktifitas Deskripsi PR 1.3.1 Penguatan Pokja IMS DEPKES 1.3.2 Pelatihan IMS untuk petugas penjangkau 1.3.4 Setup layanan IMS 1.3.5 Pelatihan IMS untuk tenaga kesehatan 1.3.6 PPT pada WPS 1.3.7 PPT pada waria 1.3.8 PPT pada PPS 1.3.9 Pengobatan IMS lainnya (di luar PPT) 1.3.10 Survey IMS (setiap 2 tahun) 1.3.11 Survey resistensi IMS

Koordinasi Dalam Workplan GF Round 8 KPA SDA 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 PKBI SDA 1.2.2 Depkes SDA 1.3 Kerjasama !!! Menjelaskan kaitan antara Tiap SDA dan penting nya kolaborasi di SR dan SSR 7

Keterlibatan Populasi Risti Pemain Utama Kepemimpinan tk. lokal LSM LSM The IA links together key actors in creating an environment that will support behavior change. They linked together the condom distributor with the stakeholder. ( discuss the role of the STI clinic later as the control function). Need to include local government. Keterlibatan Populasi Risti Distributor Kondom Klinik IMS LSM 8

KOMPONEN 2 : Penguatan Pemangku Kepentingan

Komponen 2 : Penguatan Pemangku Kepentingan TUJUAN : Menciptakan lingkungan yg kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu & kelompok dengan melakukan transformasi lingkungan sosial.

Elemen Kunci dalam Penguatan Pemangku Kepentingan Keterlibatan pemangku kepentingan & komitmen yang kuat (dengan membangun pokja di tingkat lokal) Peran yang jelas diantara pemangku kepentingan: siapa akan mengerjakan apa Menetapkan kebijakan/peraturan lokal (Penting!: membangun rasa memiliki melalui proses partisipatoris) Penerapan kebijakan lokal secara konsisten (penghargaan & sanksi yang realistis) KPAD menjalankan fungsi supervisi

Ruang Lingkup Pemetaan/Penjajagan kepada Pemangku Kepentingan dan Situasi di tingkat Lokasi Edukasi bagi Pemangku Kepentingan dan pemain lainnya Inisiasi & mengenali permasalahan di lokasi Memunculkan kesadaran kritis Membangun pemahaman bersama terhadap persoalan di lokasi Membangun kesepakatan dan komitmen bersama Melakukan aksi Refleksi, evaluasi dan aksi

Tahapan Penguatan Pemangku Kepentingan Mengenali permasalahan Di lokasi Memunculkan kesadaran kritis Membangun pemahaman bersama terhadap persoalan di lokasi Membangun Kesepakatan bersama Melakukan aksi Refleksi, evaluasi dan aksi 1 2 3 4 5 6

MONITORING KOMPONEN 2 PENGUATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

TUJUAN Untuk mengetahui: keterlibatan dan peran dari semua pihak dalam pengembangan PMTS. peran kelompok sasaran (WPS) dalam hubungan pengelolaan PMTS

INDIKATOR JUMLAH PEMANGKU KEPENTINGAN TERBENTUKNYA POKJA JUMLAH PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN POKJA TERBENTUKNYA PERATURAN LOKAL IMPLEMENTASI PERATURAN LOKAL

TAHAPAN PELAKSANAAN 1. PERSIAPAN Pemetaan pemangku kepentingan lokal Evaluasi Kualitatif dgn pemangku kepentingan lokal Terbentuknya kesepakatan dan komitmen bersama (pokja) Terbentuknya peraturan lokal Implementasi peraturan lokal

TAHAPAN PELAKSANAAN (Lanj.) PELAKSANAAN MONITORING Memonitoring: Keterlibatan dan Peran pemangku kepentingan lokal Terbentuknya PokJa Terbentuknya peraturan lokal Implementasi peraturan lokal

TAHAPAN PELAKSANAAN (Lanj.) PokJa LSM DinKes Kota/Kab KPAK

Pelaksanaan Monitoring PENERAPAN MONITORING PELATIHAN DATA ANALISIS LANJUTAN PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM MONITORING KUALITAS DATA PENJAMINAN KUALITAS DAN PERBAIKAN KUALITAS 20

Alur Pelaporan (1) Tingkat Lembaga Pencatatan Entri Data Analisa Data Kelompok Sasaran Petugas kesehatan Lapangan Pengelola Data Program Manager Komponen 2 Pencatatan Entri Data Analisa Data Laporan Formulir pencatatan Laporan kegiatan PMTS Dinkes Kab/Kota 21

Alur Pelaporan (2) Tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Nasional Program Manager Lembaga Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Propinsi Departemen Kesehatan KPA KAB/KOTA KPA PROPINSI KPAN 22

KELUARAN DAN REKOMENDASI Indikator keterlibatan dan peran pemangku kepentingan dalam program PMTS dapat dimonitoring secara reguler. REKOMENDASI: Didapatkan proses monitoring terhadap pemangku kepentingan.

KOMPONEN 3 : Pengelolaan kondom & pelicin (pemasokan & distribusi)

Komponen 3 : Pengelolaan kondom & pelicin (pemasokan & distribusi) TUJUAN : Menjamin agar kondom & pelicin selalu tersedia & terjangkau dalam jumlah cukup di lokasi/lokalisasi RUANG LINGKUP : Persiapan & penggalian kebutuhan Manajemen pengadaan & pemasokan Manajemen penyimpanan Manajemen pendistribusian Mekanisme promosi ke pelanggan PPS Manajemen Keuangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Elemen Kunci Ketersediaan & Pengelolaan Kondom jumlah cukup mudah diperoleh harga terjangkau memenuhi standard kualitas. Pengelolaan : Ada sistem pengelolaan kondom Ada penanggung jawab dan petugas pengelola (keterlibatan pemangku kepentingan dalam sistem) Ada outlet (penempatan yang tepat) Ada sistem monitoring untuk mengontrol. 26

Implementasi Manajemen Pasokan Kondom & Pelicin Persiapan & Penggalian Kebutuhan Pengadaan & Pemasokan Penyimpanan 1 2 3 Pendistribusian Mekanisme Promosi & Penjualan dari pengecer dan pemilik wisma ke pelanggan PPS 5 Manajemen Keuangan 6 4 Sistem Pencatatan & Pelaporan 7

MONITORING KOMPONEN 3 MANAJEMEN RANTAI PASOKAN KONDOM DAN PELICIN

TUJUAN Mendapatkan informasi mengenai ketersediaan kondom dan pelicin yang cukup sesuai dengan kebutuhan di setiap titik distribusi

INDIKATOR Keterlibatan Pokja dalam pengelolaan kondom Ketersediaan kondom di pengelola kondom Keterlibatan mucikari dalam distribusi kondom Keterlibatan PE dalam distribusi kondom Distribusi dan ketersediaan kondom di kelompok sasaran Jumlah persediaan kondom baru setiap bulannya Prosentase penyerapan kondom oleh kelompok sasaran setiap bulannya Pemenuhan standar penyimpanan kondom dan pelicin

TAHAPAN PELAKSANAAN 1. PERSIAPAN Estimasi kebutuhan kondom dan pelicin Pengembangan Mekanisme Monitoring Pelatihan mekanisme monitoring Pelatihan manajemen data Pelatihan analisa data

TAHAPAN PELAKSANAAN (Lanj.) PELAKSANAAN MONITORING Tingkat Lokal Tingkat Kabupaten/Kota

TAHAPAN PELAKSANAAN (Lanj.) PokJa Lembaga

Pelaksanaan Monitoring PENERAPAN MONITORING PELATIHAN DATA ANALISIS LANJUTAN PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM MONITORING KUALITAS DATA PENJAMINAN KUALITAS DAN PERBAIKAN KUALITAS 34

Program Manager Komponen 3 Alur Pelaporan (1) Tingkat Lembaga Kelompok Sasaran Petugas Lapangan Pengelola Data Program Manager Komponen 3 Pencatatan Entri Data Analisa Data Laporan Formulir pencatatan Laporan kegiatan PMTS Dinkes Kab/Kota 35

Alur Pelaporan (2) Tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Nasional Program Manager Lembaga Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Propinsi Departemen Kesehatan KPA KAB/KOTA KPA PROPINSI KPAN 36

KELUARAN DAN REKOMENDASI Terdapat kepastian ketersediaan kondom pada tiap titik distribusi terutama pada pengguna akhir. REKOMENDASI: Didapatkan ketersediaan kondom dan pelicin dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan manajemen rantai ketersediaan kondom dan pelicin.

TERIMA KASIH