UNIT PELAYANAN TERPADU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Advertisements

PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
PROSEDUR PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAHB3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
CONTOH PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN LH
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
Pedoman Pelaksanaan SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 dan DELH/DPLH
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Reuse, Recycle , Recovery
Kementerian Lingkungan Hidup
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
BAGAN ALIR REGISTRASI LAHAN USAHA & GAP SAYURAN DAN BIOFARMAKA
SISTEM INFORMASI PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
Kriteria Penilaian PROPER Pengelolaan Limbah B3
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Sistem Informasi Manajemen untuk
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Sistem Informasi Manajemen untuk
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
DAN TATA CARA PEMBUKAAN REKENING
Pembuatan Sistem Rekomendasi Impor Limbah Non B3
Sistem Informasi Manajemen untuk
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Modern Office Administration
KRITERIA DOKUMEN LINGKUNGAN PROPER 2017
Pengelolaan Web Info Publik ITB
By Ahmad Irfandi, SKM., MKM
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
Bidang Pelayanan Perizinan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA 2018
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
ALUR PELAYANAN PERIZINAN HILIR MIGAS MELALUI APLIKASI
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
Kebijakan Penyelenggaraan
KRITERIA DOKUMEN LINGKUNGAN PROPERDA 2017
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
AMDAL - SKB.
SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP (SIMPEL)
IMPLEMENTASI SISTIM OSS
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REGISTRASI KOMPETENSI DI KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Nomor : 0003/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH PELAYANAN PENYEDIAAN JASA PENDAMPINGAN PENILAIAN RKL – RPL.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

UNIT PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN PELAYAAN MASYARAKAT KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Proses perizinan Limbah B3 dapat dilayani dengan cepat atau izinnya dapat diselesaikan tepat waktu.   Proses Rekomendasi yang berkaitan dengan B3 dan Non B3 dapat dilayani dengan baik dan cepat atau dapat diselesaikan tepat waktu. SK Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi dokumen Lingkungan dapat dikeluarkan dengan cepat atau tepat waktu.  Pengaduan lingkungan dapat dilayani dengan cepat dan segera dilakukan verifikasi serta kasusnya dapat diselesaikan.  

KRITERIA PENYELENGGARAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Non Diskriminatif   Transparan Akuntabel Cepat Harga Terjangkau*) *) saat ini permohonan izin tidak dikenakan biaya

JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan B3 AMDAL & Izin Lingkungan Pengendalian Pencemaran Air Pengaduan Kasus Lingkungan Permohonan Informasi Publik Rekomendasi IP dan IT BPO

Pengelolaan Limbah B3 Izin Pengumpulan Izin Pemanfaatan  Izin Pengolahan Izin Penimbunan Izin Dumping Rekomendasi Pengangkutan Persetujuan/Notifikasi Ekspor Rekomendasi impor limbah Non B3

Pengelolaan B3 Surat Keterangan Registrasi Impor dan Produksi B3  Rekomendasi Pengangkutan B3 Notifikasi Ekspor B3

Amdal & Izin Lingkungan Surat Keputusan Kelayanan Lingkungan Rekomensasi UKL-UPL Izin Lingkungan

Pengendalian Pencemaran Air Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut  Izin Pembuangan Air Limbah Melalui Injeksi

Pengaduan Kasus Lingkungan

Unit Pelayanan Terpadu Proses Pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Mengambil Nomor Antrian Registrasi Baru Atau Layanan Menunggu Antrian Registrasi Awal Layanan Registrasi Pemohon Baru dan Mendapat Antrian Layanan Mendapatkan layanan Permohonan di Loket Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan B3, AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air (IPAL), Pengaduan Lingkungan, Permohonan Informasi Publik

SOP Pelayanan Terpadu KLH

SOP Permohonan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

SOP Permohonan Izin Lingkungan

SOP Permohonan Izin Lingkungan

JANJI LAYANAN Proses layanan permohonan Perizinan Lingkungan : 45- 90 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

KONDISI LAYANAN No Kondisi Layanan Sebelum Saat ini Rencana Pengembangan 1 Tempat pelayanan Tersebar di masing-masing Unit Terpadu di satu tempat pelayanan Bisa dilakukan secara non tatap muka 2 Administrasi permohonan Pencatatan permohonan tersebat Melalui sistem dan manual Full sistem 3 Bisnis Proses Relatif beragam Belum terintegrasi dengan sistem Relatif seragam Sudah terintegrasi dengan sistem Terintegrasi dengan sistem hingga setiap tahapan 4 Keterbukaan Persyaratan Dipublikasi pada masing-masing web unit secara manual Dipublikasikan terpadu Memperbaiki publikasi persyaratan 5 Keterbukaan status pelayanan Dipublikasikan terpadu secara otomatis dan online Disampaikan secara proaktif ke pemohon

Cukup ketik nama perusahaan Status Layanan Online http://pelayananterpadu.menlh.go.id/status-perijinan/status-layanan/ Cukup ketik nama perusahaan

Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Gedung B Lantai Dasar Telp/Fax: 021-8517183 http://pelayananterpadu.menlh.go.id