Presented by Kelompok IV

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Advertisements

E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PANDUAN RINGKAS PENGOPERASIAN APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN
Penelitian Tindakan Kelas
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENYUSUNAN ANGGARAN ⇨ Adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian , biasanya dalam unit moneter,
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING ANGGARAN (SIMONA) BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN.
SISTEMATIKA PROPOSAL PTK Oleh : Terry Irenewaty, M.Hum. Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang, Agustus 2011.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Eselon II dan Satker Pusat
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Nilai dan rekomendasi sakip
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
SPPN  Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
ABSTRAK TINJAUAN TERHADAP LAPORAN PENCAPAIAN TARGET HASIL
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Bahan Rapaat Pimpinan Unila
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
KETERLIBATAN PIMPINAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Contoh penyusunan skp.
KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Presented by Kelompok IV MANAJEMEN KINERJA BERBASIS BALANCE SCORECARD PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR Presented by Kelompok IV

BAB I

LATAR BELAKANG Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis balanced scorecard FOKUS PERMASALAHAN Bagaimanakah penerapan manajemen kinerja berbasis balanced scorecard pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar?

Cont… TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui apakah penerapan manajemen kinerja berbasis balanced scorecard pada KPKNL Makassar telah diaplikasikan sesuai dengan aturan yang mendasarinya, dan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja pada KPKNL Makassar.

BAB II

Manajemen Kinerja KPKNL Makassar KERANGKA PIKIR Cascading Target Kinerja Menurunkan sasaran strategis sampai tahap pejabat eselon IV (Kemenkeu Four) Memperjelas sasaran strategis dengan program kerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Penandatangan kontrak kinerja yang berisi IKU sampai tahap pelaksana (Kemenkeu Five)   Monitoring dan evaluasi Pelaporan berkala capaian kinerja Pelaksanaan rapat evaluasi dan action plan untuk IKU yang belum optimal secara berkala Nilai Kinerja Unit Manajemen Kinerja KPKNL Makassar

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif UNIT ANALISIS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang beralamatkan di jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Observasi, Wawancara, dan Telaah dokumen. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA Pedoman observasi, Pedoman wawancara, dan Pedoman telaah dokumen. PROSEDUR PENGABSAHAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA Teknik triangulasi

BAB IV

PROSES CASECADING

KONTRAK KINERJA YANG BERISI IKU

MONITORING DAN EVALUASI No. Tingkat Periode Monev Peserta Rapat Pimpinan Kinerja Penanggung Jawab 1. Kemenkeu- Wide Triwulanan (Kuartalan) Menteri Keuangan dan Pejabat Eselon I Kepala Pushaka 2. One Triwulanan/ Bulanan Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II-nya Kantor Pusat DJKN 3. Two Masing-masing Pimpinan Unit Eselon II dan Pejabat Eselon III- nya Kepala Kanwil 4. Tliree Masing-masing Pimpinan Unit Eselon III dengan Pejabat Eselon IV-nya Kepala KPKNL

BAB IV

SIMPULAN Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Nilai Kinerja KPKNL Makassar sudah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Scorecard. Namun, pada prosesnya masih banyak terdapat kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pencapaian target dari pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Scorecard tersebut.

SARAN Sebaiknya waktu pelayanan yang terdapat dalam Standard Operation Procedure (SOP) diperbaharui agar waktu pelayanan kiranya dapat sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Anggaran seharusnya sesuai dengan target yang ditetapkan, karena semakin besar target yang ditetapkan akan membutuhkan anggaran yang besar pula.