Hierarki dalam Hukum Internasional Rindaamalia.worldpress.com Rinda Amalia. SH. MH Rindaamalia.worldpress.com

1. Pentingnya Keberadaan Hieraki dalam HI Tidak ada hieraki dalam HI mengingat sistem hukum ini berlandaskan prinsip koordinatif, desentralisasim juga persamaan kedudukan negara-negara berdaulat. Semua aturan HI adalah sederajat, sumber-sumber hukumnya juga sederajat, berlandaskan kehendak negara. Pengakuan keberadaan prinsip hierarki dalam HI adalah sangat penting untuk proses penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian melalui jalur hukum. Rindaamalia.worldpress.com

2. Penerapan Hieraki dalam HI Statuta Roma 1998, melalui pasal-21 telah menyusun hieraki sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Pengadilan sebagai berikut: Pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum sebagai interprestasi dari putusan-putusan sebelumnya. Statuta Roma bahwa penerapan dan intertasi hukum untuk pasal ini harus konsisten dengan HAM internasional tanpa diskriminasi atas dasar gender, usia, ras, warna kulit, bahasa, agama dan kepercayaan, politik atau opini yang lain kebangsaan, etnis atau status sosial, kekayaan, kelahiran atau status yang lain Rindaamalia.worldpress.com

Perjanjian multilateral tertentu memiliki otoritas lebih besar daripada yang lain karena: Perjanjian itu merefleksikan conventional customary international law Perjanjian itu mengandung ketentuan yang melarang pengunduran diri (withdrawal) atau deregation Perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang tidak mengizinkan reservasi Rindaamalia.worldpress.com

3. Jus Cogens sebagai Norma Tertinggi dalam HI Jus Cogens adalah non-derogablem peremptory law. Konsep jus cogens diduga telah ada sejak zaman Romawi. Keberadaan tiga kelompok yang berbeda dalam jus cogens. Kelompok Pertama, atas dasar pertimbangan adanya kepentingan maksimum negara untuk melindungi fondasi hukum, perdamaian dan kemanusian sebagai standar minimum HI. misalnya: larangan genosida, perbudakan dan penggunaan kekerasan yang ilegal atau sewenang-wenang Kelompok Kedua, prinsip dan aturan-aturan hukum yang penting untuk memelihara kerjasama perdamaian yang dalam HI bertujuan melindungi kepentingan umum. Contoh: larangan penggunaan alat untuk bajak laut Kelompok Ketiga, mencakup norma imperative untuk melindungi kemanusian terutama most essential human rights, yakni melindungi harkat martabat manusia, persamaan personal dan ras, hak untuk kebebasan personal. Rindaamalia.worldpress.com

Cont.. Faktor yang membedakan norma jus cogens dengan yang lain adalah universaltasnya. Jus cogens ada bukan untuk memuaskan masing-masing negara atau negara secara indivu tetapi kepentingan yang lebih tinggi dari masyarakat internasional secara menyeluruh Jus cogens diterapkan untuk membatasi perjanjian. Perjanjian yang melanggar jus cogens adalah null dan void Rindaamalia.worldpress.com

4. Substansi dan Hierarki Norma Jus Cogens Karakter utama dari jus cogens adalah sifat non derogable right dalam norma tersebut. Perjanjian HAM bisa merefleksikan jus cogens karena diadopsi oleh mayoritas negara-negara secara luas Alasan lain yang mendukung the pedigree of jus cogens norm pada perjanjian HAM adalah banyaknya perjanjian yang membentuk atau mendirikan interpretive organs seperti court, tribunal, commissions, committess yang memberikan klasifikasi lebih jauh norma-norma yang bersangkutan juga kepatutannya. Rindaamalia.worldpress.com

Perbedaan antara norma jus cogens global dan regional Bahwa norma jus cogens global memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada yang regioal karena lebih banyak negara menerima norma tersebut. Pasal 53 the Vienna Convention menunjukan bahwa norma jus cogens norm harus “accepted and recognized by the international community of state as a whole” namun the Inter-American Commission on Human Right sudah mengakui bahwa norma jus cogens dapat regional Rindaamalia.worldpress.com

5. Obligation Erga Omnes Kewajiban erga ommes berbeda dengan norma jus cogens dimana kewajiban erga omnes dapat dicabut dalam beberapa situasi. Obligation erga omnes memiliki otoritas lebih besar dibandingkan customary international legal norm sebab customary international legal norm hanya mensyaratkan penerimaan dari negara-negara. Hukum kebiasaan internasional mewakili norma erga omnes. Satu-satunya pengecualian adalah jika negara membuat reservasi atau particular derogable provision dalam perjanjian multitateral atau juka negara mengekspersikan keberatannya saat membuat perjanjian. Rindaamalia.worldpress.com