BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER

1.Dasar Penetapan Kebutuhan: a.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja b.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan untuk waktu 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan c.Ditetapkan oleh Menteri secara nasional 2. Metode : Analisis jabatan dan analisis beban kerja 2

1.Dasar Pengadaan: a.Pengisian kebutuhan jabatan yang lowong b.Sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri 2.Tahapan : a.Perencanaan b.Pengumuman lowongan c.Pelamaran d.Seleksi ( Administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang ) e.Pengumuman hasil seleksi f.Masa percobaan g.Pengangkatan menjadi PNS 3

 PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu  Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu  Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah  Setiap jabatan dikelompokan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja  PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja 4

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL orang Jumlah Pejabat Fungsional Umum = orang dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana Struktural Fungsional Tertentu Fungsional Umum = orang = orang = orang 5

JUMLAH PNS MENURUT JENIS JABATAN FUNGSIONAL NOJABATAN FUNGSIONAL JUMLAH 1Tenaga Pendidik/Guru Tenaga Medis Tenaga Paramedis Dosen/Guru Besar Lainnya TOTAL

PNS YANG MENDUDUKI J ABATAN A DMINISTRASI UNTUK DAPAT DIANGKAT KE DALAM J ABATAN F UNGSIONAL SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana 7

Pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset 8 Perber Ka. LKPP dan Ka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerMenPAN dan RB Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (III/a – III/b)  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda (III/c – III/d)  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya (IV/a - IV/b – IV/c) 9

bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pada saat Peraturan ditetapkan untuk mengisi formasi melalui CPNS Bagi PNS yang telah menduduki js atau jf lain ke dalam jf Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 10

Kurang dari 1 tahun di hitung kurang 1 tahun 1 tahun s/d kurang dari 2 tahun di hitung 1 tahun 2 tahun s/d kurang dari 3 tahun di hitung 2 tahun 3 tahun s/d kurang dari 4 tahun di hitung 3 tahun 4 tahun atau lebih di hitung 4 tahun  Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan angka kredit sesuai masa kerja pangkat terakhir.  Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu: 11

1. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi. 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. BATAS USIA PENSIUN (BUP) 12

13 PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional  PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS  BUP: 58 tahun bagi pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta pejabat fungsional Keterampilan 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya

14