INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

KPA Kuasa Pengguna Anggara

SISTIM TANGGAP BENCANA

Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN

IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

STRUKTUR POLITIK NEGARA

PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PP NOMOR 43 TAHUN 2014

Pengadaan B/J Pemerintah Pengendalian dan Pengawasannya

SK PEMBERHENTIAN PNS PEJABAT YBW MENETAPKAN Oleh

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.

OLEH SESDITJEN KESBANGPOL

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS

Keperawatan Bencana.

SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO

BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015

TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM

TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)

KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN

Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.

Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.

PENANGANAN BENCANA NASIONAL

MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN

STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PEJABAT PENGELOLA BMN.

TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL

HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Quo Vadis Penyelenggara Pemilu

KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Unduh bahan dari Internet

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMERINTAH DAERAH.

HUKUM TATA NEGARA.

DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok

DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN.

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BPBD CECEP KURNIA.

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT

PERATURAN PEMERINTAH NO.38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.

PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Transcript presentasi:

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 MENINGKATKAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI SCR TERPADU SESUAI TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN MASING-2 BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN PELAKSANAAN KEGIATAN TSB DILAKUKAN DGN : MEMBENTUK TIM TERPADU TK PUSAT & TK DAERAH DG IKUTSERTAKAN UNSUR TERKAIT MENGAMBIL LANGKAH2 CEPAT, TEPAT & TEGAS SERTA PROPORSIONAL UTK MENGHENTIKAN SGL BENTUK TINDAK KEKERASAN AKIBAT KONFLIK SOS & TERRORISME MELAKUKAN UPY PEMULIHAN PASKA KONFLIK YG MELIPUTI : PENANGANAN PENGUNGSI, REKONSILIASI, REHABILITAS & REKONSTRUKSI MERESPON DG CEPAT & MENYELESAIKAN SCR DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DL MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 3. DL RANGKA PENGHENTIAN TINDAK KEKERASAN : SESUAI KETENTUAN UU, POLRI SBG UNSUR PENINDAK DIBANTU UNSUR TNI, KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA MENYIAPKAN POSKO DG MEMANFAATKAN FASILITAS INSTANSI PEM TERDEKAT, GUNA DUKUNG KELANCARAN DAL, GIAT ADMIN, LOGISTIK DAN PUSAT INFORMASI MENGIKUTSERTAKAN LEMBAGA PEM LAINNYA, MASY, PARA TOKOH & ORMAS ANGGARAN UTK PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DIBEBANKAN PD APBN DAN/ATAU APBD MENUGASKAN MENKOPOLHUKAM SBG KETUA TIM TERPADU TK PUSAT UTK : MENYUSUN RAN PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN & MENGAWASI PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI MEMBERIKAN PENJELASAN KPD PUBLIK SECEPATNYA TTG TERJADINYA GANGGUAN KAMDAGRI SBG AKB KONFLIK SOS DAN TERRORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD PRESIDEN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 6. MENUGASKAN PR GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA SBG KETUA TIM TERPADU TK DAERAH : MENYUSUN RENC AKSI TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI DAERAHNYA MENGKOORDINASIKAN PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI DAERAHNYA SEGERA BERI PENJELASAN KPD PUBLIK MENGENAI TERJADINYA GUAN KAMDAGRI DIDAERAHNYA SBG AKB KONFLIK SOS & TERORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD MENKOPOLHUKAM PR MENTERI KIB II & PR KEPALA LPNK YG TERKAIT AGAR MEMBERIKAN DUKUNGAN SESUAI KEBUTUHAN DL PENYELESAIAN GANGGUAN KAM SESUAI DG AKAR PERMASALAHAN