PERTANGGUNGJAWABAN PREMI 1. DASAR HUKUM 2 1.PMK Nomor 243/PMK.04/2011 2.Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 3.Surat Sekretaris DJBC Nomor S-525/BC.1/2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Pajak penghasilan final
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
PPh PASAL 4 ayat (2).
PERTEMUAN KE 3: PPh Pasal 15
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
SUNSET POLICY.
Pajak Penghasilan Pasal 22
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dasar Hukum : Undang-undang No. 28 tahun 2007.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009
DEFINISI SPT adalah SPT Masa/Tahunan berbentuk Formulir Elektronik
KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MATERI KULIAH PPH PASAL 22
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
1 Pertemuan 11 SPT TAHUNAN Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Pajak Penghasilan Pasal 23
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DAN BENTUK USAHA TETAP
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
REGISTRASI KEPABEANAN
Materi 8.
Universitas Negeri Semarang
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi/lembaga pemerintah dan.
PPh PASAL 26.
Penerapan Ketentuan Tax Treaty
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Kewajiban Setor dan Lapor
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
FORMULIR 1107 (Per-146/PJ/2006 tgl )
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PPh PASAL 25.
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Pph PSL 26 MUST PRAM.
Materi 8.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
PERTEMUAN IV.
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
TUGAS PERPAJAKAN.
PAJAH PENGHASILAN FINAL
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Kemudahan Pembayaran Cukai
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ADMINISTRASI PAJAK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK / SSP.
Transcript presentasi:

PERTANGGUNGJAWABAN PREMI 1

DASAR HUKUM 2 1.PMK Nomor 243/PMK.04/ Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/ Surat Sekretaris DJBC Nomor S-525/BC.1/ PMK Nomor 243/PMK.04/ Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/ Surat Sekretaris DJBC Nomor S-525/BC.1/2011

3 KANTOR BEA CUKAI KANTOR BEA CUKAI Bagikan PENCAIRAN PREMI PENYETORAN PAJAK Potongan PPh Bank/Pos/ Ditjen Pajak Paling lambat tgl 20 bln berikutnya SPT Masa dilaporkan ke KPP

4 Laporan pertanggungawaban Premi disampaikan ke Bagian Keuangan, dilampiri : Tanda terima Premi yang ditransfer Bagian Keuangan KP DJBC Skep Kepala Kantor, berisi besaran Premi yang dibagikan Daftar tanda terima Premi yang diberikan kepada pegawai. Asli Bukti Potong Pajak Penghasilan Lembar 1 Asli Daftar Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Asli SSP PPh 21 (lembar 1 dan 3) Laporan pertanggungawaban Premi disampaikan ke Bagian Keuangan, dilampiri : Tanda terima Premi yang ditransfer Bagian Keuangan KP DJBC Skep Kepala Kantor, berisi besaran Premi yang dibagikan Daftar tanda terima Premi yang diberikan kepada pegawai. Asli Bukti Potong Pajak Penghasilan Lembar 1 Asli Daftar Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Asli SSP PPh 21 (lembar 1 dan 3) KELENGKAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PREMI

5 Menunjuk Perdirjen Pajak no Per- 31/PJ/2009 bahwa Penyetoran PPh Pasal 21 paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, maka dimohon setelah diterimanya Premi agar segera dibagikan dan segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke KP DJBC (Bag Keu dan P2)

6 Pengisian SSP Lembar 1 dan 3 harus segera dikirim ke Bagian Keuangan

7 Bukti Potong PPh Lembar 1 harus segera dikirim ke Bagian Keuangan

8 Daftar Bukti Potong PPh

9 BEDANKT DANKE 고마워 MERCI