Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan 2014.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - Report PBF
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENERAPAN E-CATALOGUE
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
DI BIDANG OBAT TRADISIONAL
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
Up Date Terbaru Peraturan
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Sistem Kesehatan Nasional
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
KEBIJAKAN OBAT  .
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
Program Penyehatan Makanan
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
AGENDA AKAMEDIK KBM NO.TANGGALKETERANGAN 111 JAN 2017PENDAHULUAN 218 JAN 2017BAHAS MATERI UNTUK SEMESTER II 325 JAN 2017PENGANTAR CDOB 41 FEB 2017PBF DAN.
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
SHANTI APRILIA, S. FARM., APT Dinas Kesehatan Kabupaten OKU 2019.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 2019
Transcript presentasi:

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kegiatan dekonsentrasi dIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN tahun anggaran 2015 Disampaikan oleh : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Bogor, 18 Juni 2014

MENU DEKON

KEGIATAN DEKONSENTRASI 2013 - 2015 Wajib / Pilihan 2013 2014 2015 Wajib Pelatihan Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan Bagi Petugas Kesehatan Kabupaten / Kota Sosialisasi makanan jajanan anak sekolah (MJAS) di Kabupaten / Kota Sosialisasi e-Licensing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmetik / Makanan Peningkatan Kemampuan UKOT, UMOT, Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong Provinsi Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan dan Penanggung jawab Teknis Sarana Distribusi Obat   Pembekalan tenaga kesehatan Kabupaten / Kota dalam rangka pembinaan industri dan usaha Obat Tradisional di Provinsi Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Penerapan pengembangan software SIPNAP untuk unit layanan Peningkatan Kemampuan bagi UJG - UJR di Provinsi (Hasil pertemuan di Makssar) Pilihan Pembekalan Tenaga Kesehatan Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pembinaan Industri dan Usaha Obat Tradisional di Provinsi Pembekalan terhadap sarana distribusi obat Sosialisasi e-Report PBF Pilot Project Penerapan Pengembangan Software SIPNAP Untuk Unit Layanan Sosialisasi e-report PBF Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan Review Penerapan e-report PBF Biaya pengelolaan e-report PBF Biaya Pengelolaan e-report PBF dan Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

KEGIATAN DEKONSENTRASI 2015 No Menu Wajib / Pilihan Dukungan IKK Dukungan Isu Prioritas Output RKA-K/L 1 Sosialisasi e-Licensing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmetik / Makanan Wajib Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan JKN Pelaporan Perizinan Distribusi Kefarmasian 2 Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan dan Penanggung jawab Teknis Sarana Distribusi Obat Laporan Pembinaan Produksi dan Distribusi Obat 3 Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Laporan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kosmetik dan Makanan 4 Peningkatan Kemampuan bagi UJG - UJR di Provinsi Laporan Pembinaan Produksi dan Distribusi Obat Tradisonal 5 Sosialisasi e-Report PBF Pilihan 6 Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan

LATAR BELAKANG, OUTPUT, BENTUK KEGIATAN, MANFAAT DAN DAMPAK

Sosialisasi e-Licensing bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmetik/Makanan Latar Belakang Sistem e-Licensing dalam rangka National Single Window ini diharapkan dapat mendukung sistem perizinan produksi dan distribusi kefarmasian saat ini yang bergerak cepat dan dinamis Output Pelayanan perizinan yang prima di bidang produksi dan distribusi kefarmasian secara elektronik Bentuk Kegiatan Pertemuan Coaching/Pendampingan aplikasi e-Licensing bagi sarana produksi dan distribusi kefarmasian Manfaat Mempermudah proses registrasi dan perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, pemantauan dan monitoring legalitas sarana, dan validitas jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian Dampak Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan dan Penanggungjawab Teknis Sarana Distribusi Obat Latar Belakang Sarana distribusi obat dalam melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat harus sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik Output Proses pendistribusian obat yang sesuai dengan kaidah Cara Distribusi Obat yang Baik Bentuk Kegiatan Pertemuan pembinaan terhadap tenaga kesehatan pembina dan penanggungjawab teknis sarana distribusi obat Manfaat Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan pembina sarana distribusi obat dan penanggungjawab teknis sarana distribusi obat agar sarana distribusi obat mampu mencapai persyaratan yang telah ditetapkan dalam CDOB Dampak Melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu

Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Latar Belakang Jajanan anak sekolah menjadi sorotan pemerintah karena masih banyaknya makanan tidak sehat dan tidak bermutu yang mengakibatkan timbulnya resiko bagi kesehatan dan memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap pembentukan generasi bangsa Output Keamanan, mutu dan gizi pada jajanan anak sekolah yang harus senantiasa terjaga Bentuk Kegiatan Pertemuan sosialisasi bagi pengelola sekolah tingkat SD dan Tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Manfaat Meningkatkan pengetahuan pengelola sekolah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat mengenai MJAS yang aman, bermutu dan bergizi serta kebijakan yang terkait dengan makanan jajanan anak sekolah yang berkualitas Dampak Melindungi masyarakat dari jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi

Peningkatan Kemampuan bagi UJG - UJR di Provinsi Latar Belakang Usaha jamu racikan (UJR) dan usaha jamu gendong (UJG) merupakan pelaku usaha yang menggunakan jamu pabrikan dan jamu racikan sendiri tanpa memerlukan izin untuk melaksanakan usahanya dalam menjajakan komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari Output Keamanan, kemanfaatan dan mutu jamu racikan dan jamu gendong yang harus senantiasa terjaga Bentuk Kegiatan Pertemuan Coaching/Pendampingan bagi pelaku UJG dan UJR mengenai pengenalan simplisia tanaman obat, higiene dan sanitasi, pencegahan penggunaan BKO, serta aspek permodalan dan pengembangan usaha Manfaat Menghasilkan pelaku UJG dan UJR yang memahami bahwa produk dan layanan mereka berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mampu mengembangkan usahanya Dampak Melindungi masyarakat dari jamu yang tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi, serta menggunakan bahan kimia obat

Sosialisasi e-Report PBF Latar Belakang Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF (e-Report PBF) merupakan sebuah sistem yang mampu memantau ketersediaan, distribusi dan dinamika obat yang terjadi di masyarakat serta mengantisipasi kekosongan obat yang beredar Output Kepatuhan sebesar 100% pelaporan dinamika obat di PBF berdasarkan Peraturan yang berlaku (Permenkes 1148/2011) Bentuk Kegiatan Pertemuan sosialisasi informasi, biaya pengelolaan dan review implementasi termasuk penyusunan rencana tindak lanjut dan agreement tertulis antara pemerintah pusat (Ditjen Binfar dan Alkes), pemerintah daerah (Dinas Kesehatan), dan PBF terkait kepatuhan terhadap peraturan Manfaat Meningkatkan kepatuhan pelaporan serta menyediakan sumber data dan informasi yang komprehensif, valid, kontinyu, real-time, informatif, dan mudah diakses mengenai ketersediaan obat dan PBF, pergerakan dinamika obat PBF dan pasar farmasi secara umum di wilayah Provinsi dan nasional Dampak Menjamin ketersediaan obat yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dan melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal

Penerapan Pengembangan Software SIPNAP Latar Belakang Pengembangan software SIPNAP akan mempermudah dan mempercepat pelaporan narkotika dan psikotropika Output Kepatuhan 100% pelaporan narkotika dan psikotropika di Unit Layanan berdasarkan software SIPNAP sesuai peraturan. Bentuk Kegiatan Pertemuan pembekalan kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota dan biaya pengelolaan SIPNAP Manfaat Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota dan Unit Layanan dalam mengoperasikan software SIPNAP dan dapat memberikan laporan narkotika dan psikotropika yang valid, akurat dan tepat waktu. Dampak Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika dan psikotropika.

TERIMA KASIH