Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA Maret 2010

LANDASAN HUKUM UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1); Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2); Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1); Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4); Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan didekonsentrasikan dan ditugas pembantukan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP 2

KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Unit Organisasi Visi Misi Presiden & Wapres Prioritas Fokus Prioritas Arah Kebijakan Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun RENSTRA K/L RPJMN Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Program/Kegiatan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (Prakiraan Maju) Unit Organisasi RENJA K/L RKP RKA K/L Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L Sasaran Strategis K/L Program-program K/L Indikator Kinerja Utama Program Pendapatan K/L Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) Program Eselon 1 Tujuan Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan Pendapatan Per Program Forward Estimate (prakiraan maju) Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Rincian Biaya Per Kelompok Biaya Jenis Biaya Sumber Dana

Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. RKP digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Bentuk RKP 2011 terdiri dari 3 buku, yaitu (Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang dan Buku III melalui pendekatan kewilayahan) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat: Prioritas nasional dan bidang Arah kebijakan pembangunan nasional Rancangan kerangka ekonomi makro Program dan kegiatan prioritas beserta indikator, target yang akan dicapai, dan biaya yang diperlukan (Pagu Indikatif) RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). 4

Renja K/L Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan: Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 5

(Tergantung ketersediaan anggaran) ALOKASI PENDANAAN RPJMN 2010 - 2014 BASELINE 2011 (Defisit 1,9% dari PDB) RESOURCE ENVELOPE 2011 NEW INITIATIVES (Tergantung ketersediaan anggaran) ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011 6

PENERAPAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES) Konsep Perencanaan Bergulir: Target Dasar (Kebijakan Berjalan) Penyesuaian Parameter, ekonomi dan non-ekonomi Identifikasi kebijakan tidak berlanjut  Penyesuaian target 3 tahun kedepan Penyesuaian Target (Kebijakan Berjalan) Kebijakan Baru Target Dasar Baru Kebijakan yang menimbulkan perubahan target dasar yang telah ditetapkan. PENYEBAB: Perubahan Program (penambahan/pengurangan/penghentian) Perubahan Kegiatan (penambahan/pengurangan/penghentian) Perubahan Target atau Output (penambahan/pengurangan) Perubahan Komponen (Tahap RKA-KL) AKIBAT: Memberikan dampak terhadap perkiraan pendanaan yang telah disusun pada tahun berjalan. Mempertahankan program, kegiatan, target/sasaran dan komponen. AKIBAT: Tidak akan menimbulkan perubahan terhadap target dasar maupun pendanaan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. 7

PENERAPAN PRAKIRAAN MAJU (Target dan Pendanaan) TA 2010 dan KPJM 2011-2013 2010 Rencana 2011 Prakiraan Maju 2012 2013 t0 t+1 t+2 t+3 TA 2010: T0 sebagai target dasar bagi prakiraan maju t+1, t+2, dan t+3 t+1 akan menjadi target dasar t+0 pada TA 2011 TA 2011 dan KPJM 2012-1014 TA 2011: t-1 akan mengalami kebijakan baru (perubahan program,kegiatan, target dan komponen) sehingga menjadi t+0 t+0 dilakukan perhitungan prakiraan maju t+1 akan menjadi target dasar t0 pada TA 2012 2010 Realisasi 2011 Rencana 2012 Prakiraan Maju 2013 2014 t-1 t+0 t+1 t+2 t+3 TA 2012 dan KPJM 2014-2015 2010 Realisasi 2011 2012 Rencana 2013 Prakiraan Maju 2014 2015 t-2 t-1 t0 t+1 t+2 t+3 TA 2012: t0 sebagai target dasar baru bagi prakiraan maju t+1, t+2, dan t+3 t+1 akan menjadi target dasar bagi perencanaan selanjutnya 8

PENYEMPURNAAN RENJA KL 2011 Sasaran yang ingin dicapai KL masih merupakan sasaran secara umum. (Arah kebijakan nasional dan KL) Menggunakan open program dan open kegiatan. (Program dan kegiatan dapat digunakan oleh semua K/L) Pendanaan kegiatan dirinci berdasarkan jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial). Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Program (Tidak Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya) Belum memperkenalkan mekanisme untuk menampung usulan kebijakan baru dari K/L Lebih fokus pada sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KL pada tahun 2011. Menggunakan program dan kegiatan hasil restrukturisasi (Akuntabilitas jelas). Perincian pendanaan berdasarkan jenis belanja tidak ada lagi (akan dilakukan pada RKA-KL) Prakiraan maju pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan pada level Kegiatan (Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya) Sudah menampung mekanisme untuk usulan kebijakan baru dari K/L 9

Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru) Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Formulir 1 Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Formulir 2 Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan , Target atau Output) Formulir 3 10

SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1) Gambaran Umum Rencana Kerja pada KL RKA KL Rencana Pencapaian Sasaran Strategis KL TA 200x+1 1. Kementerian/Lembaga 2. Visi 3. Misi 4. Sasaran Strategis TA. 2011 5. Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L) Fungsi 6. Prioritas Nasional 7. Rincian Sasaran Strategis 8. Alokasi Pagu Fungsi 9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional 10. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 11. Rincian Rencana Pendapatan

SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2) Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan RKA KL Rencana Pencapaian Outcome Unit Organisasi TA 200x+1 1. Nama Kementerian/Lembaga Kementerian Negara/Lembaga 2. Nama Unit Organisasi Unit Organisasi 3. Sasaran Strategis (F.1 Renja KL) Misi Unit Organisasi 4. Nama Program Program 5. Pendanaan Hasil (Outcome) 6. Hasil (Outcome) dan Indikator Indikator Kinerja Utama Program 7. Uraian Kegiatan Rincian Program 8. Sumber Pendanaan Alokasi Pagu Fungsi 9. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Alokasi Pagu Prioritas Nasional (F.1 Renja KL) 10. Biaya Program 11. Strategi Pencapaian Hasil (Outcome) 12. Rincian Rencana Pendapatan

RENJA KL RKA KL SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) USULAN KEGIATAN BARU (NEW INITIATIVES) PROGRAM KEGIATAN TARGET / OUTPUT RKA KL FORMULIR RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN OUTCOME KELOMPOK BIAYA JENIS BELANJA SUMBER DANA 13

INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro 1 2 INTEGRASI PARSIAL Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 FORMULIR I KEMENTERIAN/LEMBAGA : ..................... 1 VISI   2 MISI 3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011 4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L ) Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga 15

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 FORMULIR II UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : 2. Nama Unit Organisasi : 3. Sasaran Strategis : 4. Nama Program :  Baru  Lama 5. Pendanaan (Juta Rupiah) II. Hasil (Outcome) dan Indikator 16

LANJUTAN... KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan FORMULIR II LANJUTAN... KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L 17

FORMULIR II LANJUTAN... B. Sumber Pendanaan Program : ………………….. 18

LANJUTAN... C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 FORMULIR II LANJUTAN... C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah) 19

Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011 FORMULIR III KEMENTERIAN/LEMBAGA : ..................... ……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….

Struktur Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT Ukuran Satuan/Jenis PENANGGUNG JAWAB 1 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Jumlah pendapatan nelayan:   - pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) - pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp) 1.1    Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI Lokasi Dit. Sumber Daya Ikan Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) Provinsi Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya 1,2 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan Unit Kapal Dit. Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar Unit Alat Tangkap Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi Orang 1,3 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Pelabuhan Dit. Pelabuhan Perikanan Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT LANJUTAN... Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan No. PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT Ukuran Satuan/Jenis PENANGGUNG JAWAB 1,4 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu. Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap Dokumen Dit. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Unit Usaha Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP Unit Kapal Unit Alat Tangkap 1,5 Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap. Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Kawasan Dit. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. KUB Mandiri Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable KUB Perikanan 1,6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen PT. Persentase perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Dokumen Koordinasi Sesditjen Perikanan Tangkap

Jadwal Penyusunan RKP 2011 (Tentative) NO KEGIATAN WAKTU 1 Sidang Kabinet (Sidkab) membahas Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 2011 1 April 2010 2 Finalisasi SEB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2011 5 April2010 3 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) I 7 April2010 4 Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings) 7 April/d 18 April 2010 5 Penyusunan Recana Kerja (Renja) KL oleh masing-masing KL 7 April s/d 18 April 2010 6 Penyampaian Renja KL kepada MPPN/Ka. Bappenas 7 April s/d 19 April 2010 7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) 8 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April s/d 30 April 2010 9 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorpus) II 4 Mei2010 10 Sidkab tentang Rancangan Akhir RKP 2011 6 Mei 2010 11 Penetapan Perpres RKP 2011 7 Mei 2010 23

SEKIAN DAN TERIMA KASIH