SISTEM PEMILU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
Advertisements

Pertemuan 5 DEMOKRASI Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengajar: Mujiana
TENTANG FILM “WAKIL RAKYAT”
KEWARGANEGARAAN BY: BPK. MUJIANA. ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
TUGAS CIVIC EDUCATION Review Film Wakil Rakyat
DEMOKRASI DI INDONESIA
Pendidikan Kewarganegaraan
Nunung Nasikhah ( ) Fahmi Setya Gana ( ) Ma’rifa Nurjanah ( )
Pengantar Partai Politik
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
PEMILU.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Partai Politik dan Pemilu
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu
SISTEM PEMILU.
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
Pengarustamaan Pemilu
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
Orientasi dan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula
SISTEM KEPARTAIAN.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
D E M O K R A S I Nia Karniawati, S.IP.,M.Si..
Mahasiswa dan Pemilihan umum
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
PPT PKn.
PROSES LEGISLATIF INDONESIA
ELECTORAL FORMULA.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

SISTEM PEMILU

DEFINISI DAN SYARAT Sistem pemilihan umum: Metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri Indikator menilai sistem pemilu: Akuntabilitas, Keterwakilan, Keadilan, Persamaan hak tiap pemilih, Lokalitas.

Jenis Sistem Pemilu Sistem Distrik dan Proposional Daerah Pemilihan: Distrik, Daerah Pemilihan berbasis jumlah Penduduk. Proposional, Berbasis Wilayah ( Biasanya provinsi ) terlepas jumlah penduduknya sama atau tidak Jumlah daerah pemilihan: Distrik, daerah kecil dan banyak ( berbasis distrik ). Proposional, daerah besar jumlah daerah jadi sedikit

Batasan daerah pemilihan: Distrik, Berubah, sesuai dengan jumlah penduduk. Proposional, tetap. Jumlah caleg terpilih: Distrik, 1 orang tiap distrik. Proposional, beberapa orang tiap daerah pemilihan. Caleg: Distrik, harus berasal dari distrik. Proposional, bebas. Hubungan Caleg dan Pemilih: Distrik, bisa independen atau lewat parpol. Proposional, harus lewat parpol

Pertangungjwaban: Distrik, langsung kepilih atau pemilih dan parpol ( Intervensi parpol ke caleg kecil ). Proposional, ke parpol ( Intervensi parpol besar ). Suara: Distrik, merugikan partai kecil karena suara parpol yang kalah tidak dihitung. Proposional, suara kecil tetap dihitung. Sistem kepartaian: Distrik, cenderung memunculkan two parties. Proposional, cenderung multi partai