MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DI KEPOLISIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7.
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.
UU NO. 2 TH 2002 TTG UU KEPOLISIAN
PENANGKAPAN PENAHANAN
Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri
Perkara Pidana, Penyidikan, dan Penuntutan
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
Kejahatan hak kekayaan intelektual (hki )
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.
Sistem Bilangan Riil.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
PENYIDIKAN.
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENANGANAN LIMBAH B-3
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PROSES PERADILAN HAM.
PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum
PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
BANTUAN DOKTER PADA PERADILAN
PENYIDIKAN NEGARA.
DI SUSUN OLEH : - YOGI HUMAEDI - KHOERUL ANWAR - OGI PURWADI
VISUM et REPERTUM.
Acara Peradilan Pidana Anak
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
Penyitaan.
KANIT I RESUM SAT RESKRIM POLRES BOGOR
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
Pengantar Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal
Penyelidikan Penyidikan
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
PENYIDIKAN.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
PROSES PERADILAN PIDANA
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
Materi 14.
Penggeledahan (bag III, ps )
Penyelidikan Penyidikan
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
PERKULIAHAN VII.
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Transcript presentasi:

MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DI KEPOLISIAN OLEH : KOMPOL TEGUH WAHONO, SH, MH

DASAR HUKUM UUD 1945 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NGARA REPUBLIK INDONESIA UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG HUKUM PIDANA PP NO, 27 TAHUN 1083 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP PERKAP NO.12 TAHUN 2009 TENTANG TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

MEKANISME SIDIK TINDAK PIDANA MELIPUTI GIAT SIDIK DUKUNGAN TEHNIK SIDIK MINDIK WASDAL GIAT SIDIK

MEKANISME PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ( BERDASARKAN KUHAP ) LIDIK TINDAK RIKSA SEIRAH BP INTERVIEW OBSERVASI SURVEILANCE UNDERCOVER GUN INFORMASI PENANGANAN TKP PANGGIL TANGKAP TAHAN GELEDAH SITA SAKSI AHLI TERSANGKA BUAT RESUME SUSUN BP/ PEMBERKASAN SERAH BB SERAH TSK & BB DIKETAHUINYA TINDAK PIDANA LAPORAN / PENGADUAN TERTANGKAP TANGAN DIKET LANGSNG OLEH PETUGAS PASAL - PASAL KUHAP YANG MENGATUR JPU 7 ( 1 ), 112, 113, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 122, 123, 124, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 125, 126, 127, 131, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 128, 129, 130, 131 KUHAP PSL, 5, 102, 103, 104, 105 KUHAP 116, 117, 118, 119, 121 120, 132, 133 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 66, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122 PSL 8, 12, 109, 110, 138 KUHAP PN

PASAL 184 KUHAP ( ALAT BUKTI YG SAH ) KETERANGAN SAKSI ( MEMPUNYAI SIFAT LEMAH ) KETERANGAN SAKSI AHLI ( MEMPUNYAI SIFAT KUAT ) PETUNJUK ( MEMPUNYAI SIFAT KUAT ) SURAT ( MEMPUNYAI SIFAT KUAT ) KETERANGAN TERDAKWA ( MEMPUNYAI SIFAT YANG SANGAT LEMAH / SERING TIDAK MENGAKUI PERBUTANNYA ) PASAL 184 KUHAP ( ALAT BUKTI YG SAH )

2. DUKUNGAN TEHNIK PENYELIDIKAN a. IDENTIKASI ( DAKTYLOSKOPY ) b. LABFOR c. KEDOKTERAN FORENSIK DINAS PSYKOLOGI SIDIK TINDAK PIDANA MELIPUTI a. PENYELIDIKAN b. PENINDAKAN PEMANGGILAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN & PENYITAAN c. PEMERIKSAAN RIKSA TERHADAP SAKSI, RIKSA TERHADAP SAKSI AHLI, & RIKSA TERHADAP TERSANGKA d. SEI RAH KAS KARA PEMBUATAN RESUME, SUSUN BERKAS & SERAH KAS KARA GIAT POKOK PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI BERIKUT 4. WASDAL a. GELAR PERKARA b. BUKU REG SIDIK TINDAK PIDANA c. KARTU KONTROL SIDIK 3. MINDIK a. MINDIK KELENGKAPAN ISI BERKAS b. MINDIK KELENGKAPAN YANG TIDAK MERUPAKAN ISI BERKAS

GIAT PENYIDIKAN PENYELIDIKAN ( THDP ORANG/ BENDA / TEMPAT ) a. PUL / CARI BAKET GUNA TENTUKAN PERISTIWA TERSEBUT TINDAK PIDANA ATAU BUKAN b. GUNA MELENGKAPI KETERANGAN / BUKTI YG SDH DIPEROLEH c. MEMPERSIAPKAN GIAT PENINDAKAN / RIKSA PENINDAKAN PEMANGGILAN THDP TERSANGKA / SAKSI SESUAI KUHAP PENANGKAPAN BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YG CUKUP PENAHANAN DILAKUKAN DENGAN ALASAN : a. DIDUGA KERAS AKAN MELARIKAN DIRI b. MENGHILANGKAN BARANG BUKTI c. MENGULANGI PERBUATANNYA d. MEMPENGARUHI SAKSI PENAHANAN DPT DILAKUKAN TERHADAP : 1) TINDAK PIDANA YG DIANCAM 5 TH PENJARA / LEBIH 2) TINDAK PIDANA SESUAI DGN PASAL 21 ( 4 ) KUHAP GIAT PENYIDIKAN

GIAT PENYIDIKAN 5. PENGGELEDAHAN DILAKUKAN THDP RUMAH, PAKAIAN & BADAN ATAS SEIJIN KETUA PENGADILAN NEGERI PENYITAAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPRIN PENYITAAN THDP BENDA –BENDA SEBAGAI BERIKUT : a. BENDA YG DIPEROLEH DARI HASIL KEJAHATAN b. BENDA YG DIGUNAKAN SCR LANGSUNG DLM MELAKUKAN TINDAK PIDANA c. BENDA YG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DGN TINDAK PIDANA PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN KEJELASAN KEIDENTIKAN DAN ATAU KETERANGAN TTG SUATU TINDAK PIDANA YG TELAH TERJADI ADAPUN BENTUK PEMERIKSAAN : a. INTERVIEW b. INTROGASI c. KONFRONTASI d. REKONSTRUKSI SEIKASKARA PENYELESAIAN BERKAS PERKARA BERDASARKAN KETENTUAN YG BERLAKU GIAT PENYIDIKAN

TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI PERISTIWA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERITIWA PIDANA PROSES SIDIK DAPAT DIHENTIKAN DEMI HUKUM OLEH KARENA : a. TERSANGKA MENINGGAL DUNIA b. TUNTUTAN PIDANA TLH KADALUARSA c. PENGADUAN DICABUT APABILA DELIK ADUAN d. TINDAK PIDANA TERSEBUT TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN HAKIM YG TETAP & PASTI ( NEBIS IN IDEM ) PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAPAT DILAKUKAN APABILA MEMPUNYAI CUKUP ALASAN SEBAGAI BERIKUT

DUKUNGAN TEHNIS PENYIDIKAN IDENTIFIKASI ( MELALUI SIDIK JARI DACTILOSKOPY ) LABORATORIUM FORENSIK GUNA PEMERIKSAAN BENDA BUKTI MATI ( PHISICAL CRIME EVIDENCE ) DGN MENGGUNAKAN SCI ( SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION ) YG MELIPUTI : a. KIMIA FORENSIK b. BIOLOGI FORENSIK c. FISIKA FORENSIK d. BALISTIK FORENSIK e. METALURGI FORENSIK f. DOKUMEN FORENSIK g. UANG PALSU h. FOTOGRAFI FORENSIK 3. KEDOKTERAN KEPOLISIAN FORENSIK ( DITUANGKAN DLM BENTUK VISUM ET REPERTUM / VER ) 4. DINAS PSICHOLOGY GUNA MELAKUKAN PEMERIKSAAN PSYCHOLOGI THDP SAKSI / TERSANGKA TTG KEADAAN JIWANYA APAKAH KETERANGANNYA DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SCR HUKUM ATAU TIDAK DUKUNGAN TEHNIS PENYIDIKAN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN YG MERUPAKAN ISI BERKAS PERKARA HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN a. HINDARKAN KESALAHAN DLM PENGISIAN BLANGKO – BLANGKO / FORMULIR – FORMULIR YG TERSEDIA b. LAKUKAN PENDATAAN & PENCATATAN SCR TERTIB & TERATUR SETIAP KEGIATAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN c. MELAKUKAN DISTRIBUSIAN & PENGARSIPAN SURAT – SURAT YG TERMASUK DLM ADMINISTRASI PENYIDIKAN SCR TERTIB & TERATUR d. DALAM PELAKSANAANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN INI DI TUNJUK ANGGOTA POLRI / PNS YG DIBERI TUGAS KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN ITU MINDIK PENATAUSAHAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI YG MELIPUTI KEGIATAN PENCATATAN, PELAPORAN & PENDATAAN UNTUK KEPENTINGAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELIDIKAN / WASDAL SIDIK GIAT UNTUK DILAKSANAKAN PADA SETIAP PROSES PENYIDIKAN TP MULAI & PENYELIDIKAN PENINDAKAN, PEMERIKSAAN SAMPAI DGN PENYELESAIAN & PENYERAHAN BERKAS PERKARA SARANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN WASDAL : a. BUKU REGISTRASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA b. KARTU PENANGANAN PERKARA c. KARTU KONTROL PENYIDIKAN d. LOOG BOOK e. PELAKSANAAN GELAR PERKARA f. SARANA LAIN UNTUK DPT MNGETAHUI PERKMBNGAN PENNGANAN PRKARA SPRTI : 1) LAPORAN – LAPORAN 2) TAKAH / TATA NASKAH 3) BUKU – BUKU EKSPEDISI 4) DLL g.DLM PELAKSANAANNYA AGAR MERUJUK KPD BUJUKMIN WASDALGIAT DALAM PENYIDIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELIDIKAN / WASDAL SIDIK GIAT

SEKIAN dan TERIMA KASIH