Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS Ijin Program Pemagangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
MENURUT HUKUM INDONESIA
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN 2007
Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Jakarta, 28.
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
SEKSI KELEMBAGAAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH AKREDITASI MADRASAH
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sektor Sosial Menu Utama.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
ALUR MENGURUS KARTU KELUARGA (KK)
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
ALUR AKTA PERKAWINAN.
NOMINASI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
Verval Satuan Pendidikan
SURAT UNDANGAN KELAS V SEMESTER 1 SK KD TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
HAK MEREK MEREK TIDAK DAPAT DI DAFTAR APABILA :
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
Verval Satuan Pendidikan
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
VERIFIKASI DAN VALIDASI SATUAN PENDIDIKAN (VERVAL SP)
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
USER MANUAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Sistem Informasi Pengajuan Ijin Belajar
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
USER MANUAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Kebijakan Penyelenggaraan
Revolusi system dan Proses Perizinan dan Non Perizinan di Indonesia
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
IMPLEMENTASI SISTIM OSS
Perubahan alamat Perusahaan
Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) BAN PAUD dan PNF
SISTEM INFORMASI PENGHARGAAN
Transcript presentasi:

Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS Ijin Program Pemagangan Dinas Kab / Kota (Permenakertrans No. 17 Tahun 2007) Ijin LPK Ijin Program Pemagangan Ke Dirjen Copy izin LPK Copy perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima magang Permohonan Contoh perjanjian pemagang dengan LPK Contoh perjanjuan pemagang dengan lembaga penerima (2 hari kerja) Verifikasi Dokumen dll Tidak lengkap Lengkap Tolak (2 hari kerja) Verifikasi Lapangan (5 hari kerja) Tidak Lengkap Lengkap Tolak (2 hari kerja) Terbit Izin (2 hari kerja)

Pendaftaran Penyelenggaraan Pemagangan bagi Perusahaan (pemagangan lebih dari 3 bulan) Copy SK pengangkatan Copy perjanjian antara perusahaan dengan lembaga penerima Permohonan Contoh perjanjian pemagangan dll Diketahui oleh instansi Kab/kota Daftar Program Pemagangan Ke Dirjen (3 hari kerja) Verifikasi Dokumen Tidak lengkap Lengkap Tolak (2 hari kerja) Tanda Daftar Terbit (2 hari kerja)

Pendaftaran Penyelenggaraan Pemagangan bagi Instansi Pemerintah (pemagangan lebih dari 3 bulan) Program Pemagangan Copy perjanjian antara instansi dengan lembaga penerima Permohonan Contoh perjanjian pemagangan dll Daftar Program Pemagangan Ke Dirjen (3 hari kerja) Verifikasi Dokumen Tidak lengkap Lengkap Tolak (2 hari kerja) Tanda Daftar Terbit (5 hari kerja)

Pendaftaran Penyelenggaraan Pemagangan bagi Lembaga Pendidikan Copy izin lembaga pendidikan Copy perjanjian antara lembaga pendidikan dengan lembaga penerima Permohonan Contoh perjanjian pemagangan Program pemagangan Tingkat pencapaian kualifikasi Daftar Program Pemagangan Ke Dirjen (2 hari kerja) Verifikasi Dokumen Tidak lengkap Lengkap Tolak (2 hari kerja) Tanda Daftar Terbit (2 hari kerja)