I. Latar Belakang Peningkatan tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan: Peningkatan jumlah penduduk perkotaan (urbanisasi dan kelahiran)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyajian Kinerja Instansi
Advertisements

EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pelayanan Standard Minimun
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
REVITALISASI PROGRAM ADIPURA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Kebijakan Publik dan Good Governance
Kriteria non fisik.
PERJANJIAN KINERJA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
Kementerian PPN/ Bappenas
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Transcript presentasi:

I. Latar Belakang Peningkatan tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan: Peningkatan jumlah penduduk perkotaan (urbanisasi dan kelahiran) Peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya alam perkotaan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik Energi dan Air Bersih Infrastruktur perkotaan (transportasi dan sarana lingkungan) Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan Peningkatan jumlah sampah Penurunan kualitas udara dan air Kelangkaan Energi Belum efektifnya Instrumen kebijakan yang ada untuk mengatasi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan dalam mewujudkan Kota Berkelanjutan

Partisipasi Masyarakat Kapasitas Pemerintah Daerah II. Pokok Masalah Bagaimana mengembangkan inovasi kebijakan publik yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung Lingkungan Perkotaan guna mewujudkan kota bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan Peran Dunia Usaha Partisipasi Masyarakat Kemimpinan Daerah Kapasitas Pemerintah Daerah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Perkotaan

III. Inovasi Kebijakan untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan a. Sasaran Terwujudnya kota yang Bersih, Teduh, Sehat, dan Berkelanjutan melalui antara lain Penurunan Beban Pencemaran, Penurunan Laju Kerusakan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam b. Tujuan Strategis Mendorong kepemimpinan Walikota/Bupati, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Kota yang Bersih, Teduh, sehat dan berkelanjutan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang kuat

c. Alternatif Instrumen Kebijakan Peningkatan kapasitas aparat daerah dan masyarakat Peningkatan Kepemimpinan Kepala Daerah melalui Penguatan Program Adipura Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peta Jalan Kota Berkelanjutan Indikator Pencapaian Kota Tahapan Kondisi Kota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kecil Kota Bersih dan Teduh Kota Bersih, Teduh dan Sehat Kota Bersih, Teduh, dan Sehat Kota Berkelanjutan Sedang Besar Kota Bersih, Teduh & Sehat Metro Ada kota-kota Indonesia yang memenuhi Kondisi Kota berdasarkan Kriteria Adipura

IV. Kunci Keberhasilan dan Penguatan Efektifitas Adipura No Kunci Keberhasilan Pendekatan 1 Akseptabilitas Kredibilitas Legitimasi Penguatan Governance dari pelaksanaan Adipura: Transparansi Partisipasi Stakeholder Fairness Akuntabilitas 2 Implementabilitas Skala Kegiatan Bertahap dan Manageable scale (Continual Improvement) 3 Sustainabilitas Dukungan Stakeholder Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Berkaitan dengan mandat dan misi Kementerian Lingkungan Hidup

V. Rencana Aksi Penguatan Adipura Penguatan Governance Penerapan Prinsip Continual Improvement

Penghargaan Adipura oleh Penguatan Governance Penghargaan Adipura oleh Presiden RI Menteri Lingkungan Hidup Publikasi Publik Dewan Pertimbangan Review Dewan Pertimbangan Perwakilan dari Berbagai Stakeholder Tim Teknis (Penilai) Peer Review Tim Teknis Perwakilan dari Berbagai Unit Kerja Tim Pemantau Peer Review Tim Pemantau Perwakilan berbagai Unit Kerja dan Stakeholder

1. Bobot Pengukuran Kinerja a. Adipura No Aspek Bobot Penilaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kecil Sedang Besar Metro Besar Metro 1 Pencapaian Kinerja 75% 80% 85% 90% 2 Manajemen Kinerja  25% 20%  20% 15%  15% 10%  10%

Bobot Pengukuran Kinerja b. Adipura Kencana (Beyond Compliance) No Aspek Bobot Penilaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kecil Sedang Besar Metro Besar Metro 1 Pencapaian Kinerja 75% 80% 85% 90% 2 Manajemen Kinerja  25% 20%  20% 15%  15% 10%  10%

2. Cutting point untuk penerima Adipura No Kategori Kota Cutting Point Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kecil 74 75 76 77 2 Sedang 3 Besar 72 73 4 Metropolitan

3. Cutting point untuk penerima Adipura Kencana No Kategori Kota Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kecil 74 75 76 77 2 Sedang 3 Besar 72 73 4 Metropolitan Catatan: Pernah menerima Adipura Kencana Tahun sebelumnya atau Kota Sedang dan Kecil sampai dengan ranking 5 Kota Besar dan Metropolitan sampai dengn ranking 3

V. Prosedur Penilaian Kinerja Penilaian kinerja dilakukan terhadap masing-masing aspek dengan menggunakan sistem pembobotan Pembobotan dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Dewan Pertimbangan atas usulan dari Tim Teknis, dengan pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut: Skala Kota Kondisi Geografis Kota Kondisi APBD Kabupaten/Kota Penentuan Peringkat kinerja Kota dilakukan berdasarkan nilai total aspek capaian kinerja dan manajemen kinerja Penentuan Penerimaan penghargaan Adipura ditentukan berdasarkan “cutting point” yang telah ditentukan oleh Dewan Pertimbangan Adipura setelah mendapatkan masukan dari Tim Teknis