SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Buku Pegangan 2006.
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
Pemerintah Kota Lubuklinggau
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Universitas Indo Global Mandiri
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Penduduk Dan Tingkat Pendidikan
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Indikator dan Masalah Pembangunan
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
AKUNTABILITAS KINERJA
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Capaian Kinerja Pembangunan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

SELAYANG PANDANG TENTANG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

VISI KABUPATEN SERANG “ Terwujudnya Kabupaten Serang yang Agamis, Produktif, Adil dan sejahtera ”

MISI KABUPATEN SERANG Meningkatkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ber berakhlaqul karimah dan berbudaya. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar wilayah yang memadai dan berkualitas. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah.

LANJUTAN Mewujudkan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten serang yang maju dan dinamis Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berwawasan lingkungan Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan demokratis.

GAMBARAN KABUPATEN SERANG UMUM KABUPATEN SERANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, NAMUN SETELAH TERJADI PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT MAKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN KABUPATEN SERANG MASUK DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN

LANJUTAN LUAS WILAYAH LUAS WILAYAH KABUPATEN SERANG 1.467,35 KM2 JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK SAMPAI BULAN DESEMBER 2010 : BERJUMLAH 1.570.083 JIWA DENGAN KOMPOSISI LAKI-LAKI 801.919 JIWA PEREMPUAN 768.164 JIWA JUMLAH KECAMATAN DAN DESA KECAMATAN YANG BERADA DI WILAYAH KAB. SERANG SEBANYAK 28 KECAMATAN DAN TERDAPAT 320 DESA

LANJUTAN ADAPUN JUMLAH DINAS & INSTANSI DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 2007 DAN PERDA NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG …..DAN PERDA NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG……. TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIATAN DAERAH KABUPATEN SERANG TERDIRI DARI : DINAS BERJUMLAH 13 BADAN BERJUMLAH 7 INSPEKTORAT 1 RSUD 1 KANTOR BERJUMLAH 3

SKALA PRIORITAS MENGACU PADA MISI KAB. SERANG, MAKA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG MENJADI SKALA PRIORITAS ADALAH : INSFRASTRUKTUR JALAN PADA BIDANG INSFRASTRUKTUR JALAN TERJADI PERUBAHAN KEARAH YANG LEBIH BAIK MENGENAI KONDISI JALAN, MELALUI INTERVENSI DANA BANK DARI APBD MAUPUN DARI APBN KONDISI JALAN KABUPATEN SERANG SAAT INI ADALAH : 1. KONDISI BAIK 173.28 KM 2. KONDISI SEDANG 72.34 KM

LANJUTAN KESEHATAN SASARAN UTAMA UTAMA YANG HARUS DICAPAI PADA URUSAN KESEHATAN ADALAH : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI. MENURUNKAN KASUS DEMAM BERDARAN (DBD). MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN. MENINGKATKAN PROPORSI KELUARGA HIDUP BERSIH DAN SEHAT. MENURUNKAN PREVALENSI KURANG GIZI PADA IBU DAN BALITA. MENINGKATKAN PELAYANAN KEPERSERTAAN JPKM MISKIN. MANAGEMEN SISTEM INFORMASI KESEHATAN.

LANJUTAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN ADALAH. PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD). PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN YAHUN. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN.

INDIKATOR DARI PADA KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN INDIKATOR PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) YANG PADA TAHUN 2009 MENGALAMI PENINGKATAN YAITU SEBESAR 68.27 POIN. MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DENGAN INDIKATOR PADA MENURUNNYA JUMLAH KELUARGA MISKIN DENGAN SASARAN 107.769 KK MISKIN. MENURUNNYA PENGANGGURAN DENGAN INDIKANTOR PADA PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DENGAN SASARAN 14.45 % PENINGKATAN KINERJA DAN KUALITAS PEREKONOMIAN DENGAN INDIKATOR PENINGKATAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) SEBESAR 3.18 %

TERIMA KASIH