JAKARTA, 4 MEI 2013 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN. D A S A R 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Guru Pembimbing : Bu Susilawati S . Pd
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
IDENTITAS NASIONAL.
Identitas Nasional.
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
Keterbukaan Informasi Publik
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
PELAKSANAAN PROGRAM SPAM REGIONAL DADIMURIA
KEBIJAKAN Program akses internet kpu/uso di sekolah
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLA KERUANGAN DESA AMALUDIN, S.IP, MM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Diskripsi Keberagaman Bangsa Indonesia
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Oleh Paulus Wirutomo Sistem Sosial Indonesia (2015)
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

JAKARTA, 4 MEI 2013 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN

D A S A R 1

1.Surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 490/M.KOMINFO/9/2012 tentang Pekan Informasi Nasional Tahun 2013 di Provinsi Sumatera Utara - Kota Medan; DASARDASAR 1. D A S A R 2.Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 480/5173 tentang Kesiapan Menjadi Tuan rumah Pekan Informasi Nasional Tahun Pertemuan Direktur Kemitraan Kemenkominfo RI dengan Sekda Provsu tanggal 18 Oktober 2012 tentang Koordinasi Hal-Hal Penting Yang Menjadi Tanggung Jawab Provsu/Pemko Medan Sebagai Tuan Rumah PIN Tahun Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Jakarta, Nomor: B.06/DJIKP.5/IK.04,03/I/2013, tanggal 4 Januari 2013, Perihal Koordinasi PIN Surat Direktur Kemitraan Ditjen IKP Kementerian Kominfo RI Nomor: B.14/KOMINFO/DJIKP.5/IK.04.03/I/2013, tanggal 8 Januari 2013, Perihal Rapat PIN 2013

Berdasarkan 5 point tersebut dipandang perlu Rapat Koordinasi Lanjutan untuk Bahan laporan Kesiapan Provsu/Pemko Medan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI

1.Beberapa Prestasi/Penghargaan Yang Telah Diproleh Kota Medan di Bidang Kominfo PERTIMBANGAN KOTA MEDAN – SUMUT SEBAGAI TUAN RUMAH PIN TAHUN Sumut Sebagai Lokasi MP3EI Wilayah Barat Indonesia 3.Visit Medan Years Kota Medan Sebagai Tuan Rumah KTT APEC 2013

LATAR BELAKANG 2

1.Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, menuntut adanya suatu pembangunan infrastruktur yang terpadu dari Sabang sampai Marauke. dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam bingkai NKRI. LATAR BELAKANG 2.Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia telah melahirkan peradaban baru didukung dengan Konvergensi 3 C, yaitu Communication, Computer dan Content. 3.Peradaban baru yang berkembang cepat pada era informasi tersebut, telah mempengaruhi pola hidup masyarakat, yang tentunya belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 4.Pesatnya pembangunan infrastruktur TIK harus didukung dengan Tata Informasi yang berkualitas dan pembangunan SDM, sehingga pembangunan TIK akan menjadi kekuatan untuk mendorong lahirnya masyarakat yang produktif dengan memanfaatkan TIK untuk peningkatan taraf hidup kearah yang lebih berkualitas. 5.Sumatera Utara merupakan Miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman suku, agama dan ras, berdiam di 33 kabupaten dan kota. 6.Masyarakat Sumatera Utara memiliki karakter dinamis dan cepat beradaptasi, dengan berbagai kemajuan TIK. 7.Kemajuan TIK telah merubah pola hidup masyarakat Sumatera Utara. 8.Perkembangan TIK yang dinamis di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara ini tentu harus didukung dengan model pembangunan TIK yang bersinergi dengan budaya yang dianut oleh masyarakat Sumatera Utara yang terkenal kuat dalam adat – istiadat.

TUJUAN & SASARAN 4

4. Tujuan & Sasaran 1.Mewujudkan Tata Informasi Nasional Melalui Pembangunan Komunikasi & Informatika Yang Bersinergi 2.Meningkatkan Sinergitas Kemkominfo Dengan Pemprov Dan Pemkab/Ko Dalam Pembangunan Komunikasi & Informatika 3.Mendorong Percepatan Pembangunan Komunikasi & Informatika Di Daerah 4.Melaksanakan Evaluasi Sebagai Fundamen Untuk Pengembangan Pembangunan Komunikasi & Informatika SASARAN TUJUAN 1.Terwujudnya Tata Informasi Nasional Melalui Pembangunan Komunikasi & Informatika Yang Bersinergi 2.Meningkatnya Sinergitas Kemkominfo Dengan Pemprov Dan Pemkab/Ko Dalam Pembangunan Komunikasi & Informatika 3.Terdorongnya Percepatan Pembangunan Komunikasi & Informatika Di Daerah 4.Terlaksananya Evaluasi Sebagai Fundamen Untuk Pengembangan Pembangunan Komunikasi & Informatika