PARTAI ITU BUKAN SEPERTI YANG MEREKA KIRA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Advertisements

Partisipasi Politik Amerika Serikat
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
BUDAYA POLITIK Budaya politik pada hakikatnya merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri- ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik.
Budaya Politik.
Negara dan Kebijakan Publik. Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
Assalamualaikum….
Alur Simpang dari Demokrasi Postcommunist (Herbert Kitschiest)
KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)
LEGITIMASI POLITIK NEGARA TIM-TENG Hartanto, S.I.P, M.A.
Arti pentingnya Pers dalam sistem komunikasi
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Mengenal Gerakan Mahasiswa
SISTEM POLITIK INDONESIA
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
Pertemuan 9 PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
Arti dan Mitos tentang Perubahan Sosial
Demokrasi, Kewenangan dan Legitimasi
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Pertemuan Ke – Dua Struktur Partai Politik
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PEMILIHAN UMUM.
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PENGERTIAN DEMOKRASI
Sistem perekonomian Indonesia
Pendekatan Sosiologis Tentang Ekonomi :
Definition and Approach
TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 7
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi
Budaya Politik.
BUDAYA POLITIK M.Mamun Salman.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
ORGANISASI PARTAI POLITIK
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Perubahan Sosial dan Pembangunan
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Model-model Demokrasi
ILMU ALAMIAH DASAR MANAJEMEN
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
TRANSISI DEMOKRASI Oleh: Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum
Pengertian Kebijakan Publik
PARTAI POLITIK (Kelas B)
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
DEMOKRASI Antara KONSEP DAN REALITA.
KABINET NATSIR.
Iklim dan Lama Terjadinya Perubahan
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
TRANSFORMASI PENDIDIKAN PANCASILA DLM KEWARGANEGARAAN
Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam Masyarakat Indonesia
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Kinerja Birokrasi Kelompok IX Anita Erin Marlina Alham Saputra
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
Militer dan Budaya Politik Indonesia
Perumusan Visi dan Visi Bisnis
Arah sistem politik indonesia
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
B Y C HANDRA S ETIAWAN. Pendapat para ahli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya politik adalah pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang.
Transcript presentasi:

PARTAI ITU BUKAN SEPERTI YANG MEREKA KIRA Philippe C. Schmitter

Konsolidasi Demokrasi Menurut Philippe C. Schmitter konsolidasi demokrasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses -atau proses-proses- yang mendasari kepercayaan dan penenteraman ulang dan, oleh karena itu, membuat jadi teratur, tidak tentu, dan menjadikan kompetisi untuk meraih jabatan dan pengaruh yang tepat masih dibatasi Pengertian konsolidasi demokrasi tadi terkesan janggal dan paradoks, karena memang seperti yang dikatakan sendiri oleh Schmitter, istilah tersebut rupanya merupakan oxymoronic (contradictio in terminis). Namun demikian, karena sebagai suatu proses, maka dalam konsolidasi demokrasi terdapat banyak peluang dan jalan baru yang bisa disiasati agar demokrasi menjadi hidup dan dinamis kembali.

Terminologi “Transitolgy” dan “Consolidology” Menurut Guillremo O’Donnell dan Philippe C Schmitter, “transisi” adalah interval (selang waktu) antara satu rejim politik dan rejim yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan rejim autoritarian oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa suatu alternatif revolusioner.

Refleksi Schimitter tentang “Consolidology” Demokrasi bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, dan dia dapat dicabut atau diubah. Demokrasi tidak dibutuhkan; baik untuk memenuhi suatu kebutuhan fungsional dari kapitalisme, ataupun ia juga tidak merespon kepada beberap keharusan etis dari revolusi sosial. Oleh karena itu, konsolidasinya menghendaki suatu periode yang panjang dari “pembiasan diri”, para politisi dan warga Negara dapat memandang ke depan kea rah rutinitas (dan biasanya membosankan) pengabdian dari demokrasi yang stabil. Dan bahkan kemudian, selalu ada prospek untuk suatu “dekonsolidasi”, yang kemudian karena institusi yang bersangkutan gagal untuk beradaptasi untuk mengubah parameter-parameter eksternalnya

Fungsi Konsolidasi Partai Fungsi Partai Politik Proses pemilihan calon untuk stuktur birokrasi,dengan merekrut orang2 untuk berpartisipasi secara aktif dalam kampanye Partai politik harus memberikan stabilitasi kepada warga nya,ide-ide (ideologi) dan tujuan yg jelas dalam demokrasi dan mengarahkan mereka secara umum ke arah pilihan kebijakan, dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari proses pemilihan Harus mampu membentuk pemerintahan dan menyediakan struktur internal untuk proses penentuan calon legislatif

Penutup Transisi menuju demokrasi bisa mengambil sejumlah bentuk. Dari segi waktu bisa berlangsung cepat atau perlahan-lahan. Kecepatan terjadi transformasi dipengaruhi sejumlah faktor baik domestik, misalnya adalah akomodasi atau pertentangan, serta faktor eksternal.

Transisi menuju demokrasi juga bisa menempuh pendekatan aktor pelaku perubahan itu sendiri. Bila elit politik rejim yang berkuasa mau berakomodasi dengan pendukung pro demokrasi maka seperti terjadi di Hongaria bisa terjadi transisi menuju alam demokrasi yang relatif mulus. Namun bentuk lain bisa juga terjadi seperti diperlihatkan dalam pengalaman Argentina, Cekoslowakia dan bahkan yang sedang dalam proses seperti Indonesia. Adanya konsep-konsep masa transisi sebuah negara menuju demokrasi itu bisa membuka peluang untuk mengkaji lebih luas bagaimana transisi di suatu negara bisa terjadi dan mengapa terjadi seperti itu.