Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh

SEJARAH HUKUM DAGANG.

Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

HAM di INDONESIA : PERMASALAHAN dan PENEGAKANNYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Jakarta, 15 Mei 2012 Kastrat FKG UI. KONSTITUSIONALITAS PENDIDIKAN TINGGI UUD 1945: hak mendapat pengajaran dan pembuatan sistem pendidikan nasional.

1. 2  KORUPSI SGT MENGHAWATIRKAN & SDH MEMBUDAYA  BERAGAM SEKTOR TIDAK LUPUT DARI MASUKNYA KORUPSI  INVESTASI ASING PERLU DISIKAPI BIJAKSANA  KAJIAN.

Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.

STRUKTUR POLITIK NEGARA

BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.

Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.

TEORI DUALISME, MONISME DAN PRIMAT HI

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Hak atas Kebebasan Pribadi

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.

Sri Budi Eko Wardani, M.Si

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Teknik Pengawasan DPRD

PERAN BANK SENTRAL PADA PERBANKAN SYARIAH

Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA

STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.

HAK ASASI MANUSIA.

1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.

Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009

Likuidasi Bank.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia

Perbankan Syariah Indonesia

Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RAHASIA BANK Materi Kuliah.

PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )

KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Transcript presentasi:

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta

Kecenderungan umum Pembaharuan hukum Berorientasi formal institusional 2.Kuatnya elemen internasional dalam proses pembaharuan 3.Lebih Berorientasi pada ranah-ranah ekonomi dan penguatan electoral democracy

Berorientasi formal institusional 1. Penguatan peran dan fungsi ‘regulasi’ Peningkatan peran legislasi DPR Peningkatan jumlah produksi UU ( th, – 39 UU UU lebih sebagai suatu mekanisme teknis dan teknokratik, UU mutlak sebagai dasar menciptakan kepastian dan keteraturan Pembentukan MK sebagai ‘policy maker’ 2. Penguatan institusi judisial dan pembentukan lembaga quasi judisial: Pembentukan komisi negara /state auxiliary bodies –Jumlah SAB – 43 lembaga dibentuk dengan ketentuan dibawah UU, 13 berdasar UU ( ket lebih lanjut- lihat tulisan dalam jurnal legalitas)

Beberapa Komisi negara … 1. Komisi YudisialPs 24B UUD 2945, UU no 22/ KPUPs 22E UUD 1945, UU no 12/ Komnas HAMKeppres 48/2001, UU no 39/ Komnas PerempuanKeppres 181/ Komisi Pengawas Persaingan UsahaUU no 5/ Komisi Ombudsman NasionalKeppres No 44/ Komisi Penyiaran IndonesiaUU No 32/ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU no 30/ Dewan PersUU no 40/ Dewan PendidikanUU no 20/ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganKeppres No 81/ Dewan nasional Pengelola Sumber daya airUU no 7/ Lembaga Perlindungan saksi Korban

Beberapa catatan ttg komisi negara Tidak spesifik, overlapping Kewenangan terbatas Lahir dari kebijakan yang reaktif Minimnya dukungan infrastruktur

2. Elemen internasional dalam pembaharuan hukum 1. Dua sumber keterlibatan : 1. Perjanjian perdagangan (bilateral, regional, multilateral) 2. Skema hutang dan bantuan pembangunan 2. Metode: Conditionalities skema bantuan Skema bantuan teknis (Technical assistance scheme) Lihat : kajian Faundez : konsultan ‘sering’ menggantikan fungsi perangkat pemerintah dalam penyusunan kebijakan

3. Cakupan keterlibatan: 1.Penyusunan berbagai UU Sumber daya alam (air, migas) Peran technical assistance pada institusi pemrasaran – ( contoh studi ttg UU sumber daya air, 1. Re-regulasi sektor publik ( perubahan ‘disiplin’ managemen kelola ) Lihat – listrik, irigasi, kesehatan, dan perkeretaapian 2.Orientasi/re-orientasi perubahan dan menyusunan kerangka hukum misal: pengembangan kerangka institusional pemberantasan korupsi

Berorientasi pada sektor ekonomi dan penguatan electoral democracy 1. Pengembangan institusi yang terkait dengan sektor ekonomi dan pembangunan ekonomi i.e. pengadilan niaga, komisi pengawasan usaha, efisiensi regim perijinan investasi, 2. ‘Pengabaian; pembaruan sektor publik i.e. pembaharuan hk pidana dan hak asasi manusia - perbedaan alokasi anggaran (264,194 M -KPK, 59,716- Komnas HAM, berdsr pagu anggaran APBN 2008) - dukungan infrastruktur 3. Penguatan demokrasi elektoral: 1. re-regulasi sistem elektoral, penyederhanaan partai ( lihat hasil penelitian bersama demos th 2007 ttg pembaharuan hk bidang politik ) 2. Pembentukan institusi pendukung