PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
KPPN Lhokseumawe November 2012
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi Tanjungbalai, 24 Oktober 2013.
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Prosedur pembayaran Pajak/ bukan Pajak melalui Loket/teller
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Keuangan RI
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Transcript presentasi:

PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN MALANG PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35/PB/2014 tentang PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN Malang, 4 Desember 2014 SEKSI BANK

RUANG LINGKUP MALANG PENYELESAIAN ATAS KELEBIHAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA OLEH BANK/POS PERSEPSI MELALUI KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PERIODE BERIKUTNYA. SEKSI BANK SEKSI BANK

MALANG PRINSIP DASAR : KELEBIHAN PELIMPAHAN PADA TAHUN BERJALAN DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME KOMPENSASI PELIMPAHAN KELEBIHAN PELIMPAHAN YG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN, DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN KELEBIHAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA DAN DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME SPM-PP PD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA. SEKSI BANK

PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN MALANG PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN BANK/POS PERSEPSI MENGAJUKAN PERMOHONAN KOMPENSASI ATAS KELEBIHAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA KPPN MITRA KERJA DALAM HAL TERDAPAT KELEBIHAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PERIODE SEBELUMNYA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN SEKSI BANK

PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN MALANG BERDASARKAN PERMOHONAN BANK/POS PERSEPSI KPPN MENCOCOKAN JUMLAH PADA LAPORAN HARIAN PENERIMAAN (LHP) DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN SESUAI REKENING KORAN DARI BANK INDONESIA BILA DITEMUKAN ADANYA KELEBIHAN PELIMPAHAN, KPPN MENERBITKAN SURAT PERSETUJUAN KOMPENSASI PELIMPAHAN. SURAT PERSETUJUAN KOMPENSASI PELIMPAHAN DISAMPAIKAN KEPADA BANK/POS PERSEPSI DENGAN SARANA TERCEPAT. SEKSI BANK

PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN MALANG PROSEDUR KOMPENSASI PELIMPAHAN BANK/POS PERSEPSI MEMPERHITUNGKAN KELEBIHAN PELIMPAHAN DENGAN JUMLAH PELIMPAHAN PENERIMAAN PERIODE BERIKUTNYA SESUAI DENGAN SURAT PERSETUJUAN KOMPENSASI PELIMPAHAN DARI KPPN. SEKSI BANK

KOMPENSASI PELIMPAHAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MALANG DALAM HAL JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BELUM MENCUKUPI UNTUK DILAKUKAN PROSES KOMPENSASI, KPPN MEMBUKUKAN SALDO KELEBIHAN PELIMPAHAN TERSEBUT SEBAGAI PENDAPATAN KELEBIHAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI BANK/POS PERSEPSI. PENGEMBALIAN SALDO KELEBIHAN PELIMPAHAN DIMAKSUD DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME SPM-PP ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN. SEKSI BANK

ILUSTRASI KOMPENSASI PELIMPAHAN MALANG LHP TANGGAL 17 NOPEMBER 2014 Rp. 125.500.000 PELIMPAHAN KE BI Rp. 126.000.000 KELEBIHAN PELIMPAHAN Rp. 500.000 BANK PERSEPSI MENGAJUKAN PERMOHONAN KOMPENSASI KELEBIHAN PELIMPAHAN SEBESAR Rp. 500.000 KE KPPN KPPN AKAN MEMBUAT SRT PERSETUJUAN DAN DISAMPAIKAN KE BANK PERSEPSI TENTANG KOMPENSASI KELEBIHAN PELIMPAHAN SEBESAR Rp.500.000 UNTUK TGL. 19 NOPEMBER 2014. PENERIMAAN TGL. 19 NOPEMBER 2014 Rp. 201.500.000 DIKURANGI KOMPENSASI Rp. 500.000 BANK PERSEPSI MELIMPAHKAN Rp. 201.000.000 SEKSI BANK

PENYEBAB LEBIH LIMPAH YANG DAPAT MENGGUNAKAN MEKANISME KOMPENSASI MALANG PENYEBAB LEBIH LIMPAH YANG DAPAT MENGGUNAKAN MEKANISME KOMPENSASI TERJADI GANGGUAN JARINGAN SEHINGGA TRANSAKSI YANG MASUK TIDAK MENDAPAT NTPN. TRANSAKSI PENERIMAAN SETELAH PUKUL 15.00 IKUT DILIMPAHKAN. TERJADI SALAH PERHITUNGAN JUMLAH YANG HARUS DILIMPAHKAN. SEKSI BANK SEKSI BANK

MALANG TERIMA KASIH SEKSI BANK