Page 2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Page 3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Page 4 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Mengindentifikasi dan menguraikan masalah-masalah Menyusun strategi dan program solusi Diskusi dan masukan dari KADIN, HIPMI, Asosiasi, JJC, Komwas Perpajakan, Lembaga-lembaga donor
Page 5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Page 6 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kebijakan Pembayaran Pengawasan dan Penegakan Hukum Pendaftaran EkstensifikasiPelaporan Pengolahan SPT dan Data Pelayanan, Penyuluhan dan Edukasi Pengawasan Kepatuhan PemeriksaanPenyidikan Keberatan BandingPenagihan Tata Nilai dan Budaya Kerja Pelayanan Perpajakan
Page 7 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemeriksaan Governance Pemeriksaan Lemah Proses Keberatan Belum Memberikan Rasa Keadilan Kepada WP Pengelolaan (Manajemen) SDM Tidak Optimal SDMTIK Kualitas Pengelolaan TIK (Maturity Level) Masih Rendah Pada proses Banding, DJP masih sering kalah di Pengadilan Pajak KeberatanBanding Pengawasan Kepatuhan Ekstensifikasi Organisasi Banyak penduduk yang seharusnya ber-NPWP belum terdaftar Rendahnya Tax Ratio Struktur Organisasi Belum Seluruhnya Menampung Dinamika Tupoksi DJP Tata Nilai dan Budaya Kerja Belum terbentuknya tata nilai dan budaya kerja yang kuat 7
Page 8 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Crash Program Perpajakan Crash Program Perpajakan 9 permasalahan utama 9 permasalahan utama 64 strategi 128 program solusi 128 program solusi 73 program prioritas program prioritas 2010
Page 9 Kementerian Keuangan Republik Indonesia NoTarget Waktu Jumlah Program SelesaiSisa ProgramCapaian 1 Agustus % 2 September % 3 Oktober % 4 November *0340% 5 Desember ** % JUMLAH *Program solusi yang jatuh tempo Desember 2010 diselesaikan di bulan November 2010 sebanyak 12 program ** Program solusi bulan Desember 2010 menjadi 37 program setelah 12 program diselesaikan di bulan November 2010
Page 10 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Page 11 Kementerian Keuangan Republik Indonesia