BAGI BENDAHARA Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD TAHUN 2011 DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Jakarta, 2011

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 Barang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Jasa

APBN/APBD  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DIKELOLA  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT 3 3

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN) UU -PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 (Jasa Konstruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis) PP

Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK -PMK No. 181/2007 (Bentuk dan Isi SPT) PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246/2008 (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) -PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) -PMK No.154/2010 (Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain) PER MENKEU

(Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) -Per No.32/2009 Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK -Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP) Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) -Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21) -Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn) -PMK No.13/2010 (Faktur Pajak) -PMK No.14/2010 (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN) PERDIRJEN PAJAK

Wajib NPWP DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan Keppres No.56/1988 tidak perlu SK Penunjukan - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)

ditunjuk sebagai Pemungut danPemotong Pajak Pusat Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut danPemotong Pajak Pusat - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)

Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-41/PJ./2009 Tempat Pendaftaran KPP/KPP PRATAMA/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan

11

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD Objek Penjelasan PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21 PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA Penghasilan Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

Peserta kegiatan Pegawai Bukan pegawai : Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai : Tenaga ahli Seniman/pekerja seni, pembawa acara Olahragawan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator Pemberi jasa dalam segala bidang Pengarang, peneliti, penerjemah Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara Pengawas dan pengelola proyek Agen iklan Petugas penjaja barang dagangan Distributor MLM, Direct Selling Petugas dinas luar asuransi Peserta kegiatan Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja Peserta perlombaan Peserta pendidikan, pelatihan dan magang Peserta/anggota kepanitiaan Peserta kegiatan lainnya Pasal 3

Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan Imbalan kepada bukan pegawai Imbalan kepada peserta kegiatan Pasal 5 TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Status PTKP WP Tidak Kawin Kode Jumlah 0 Tanggungan TK/0 15.840.000 1 Tanggungan TK/1 17.160.000 2 Tanggungan TK/2 18.480.000 3 Tanggungan TK/3 19.800.000 WP Kawin Kode Jumlah 0 Tanggungan K/0 17.160.000 1 Tanggungan K/1 18.480.000 2 Tanggungan K/2 19.800.000 3 Tanggungan K/3 21.120.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode Jumlah 0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 3 Tanggungan K/I/3 36.960.000 18 18

PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN (MAKSIMAL)SETAHUN (MAKSIMAL)SEBULAN BIAYA JABATAN 6.000.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI) 500.000 BIAYA PENSIUN 2.400.000 200.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)

TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp 50.000.000,- 5% 2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15% 3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25% 4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH 15% FINAL X PH. BRUTO KECUALI GOL IId KEBAWAH TARIF PS.17 X PH. BRUTO TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

BUKTI PEMOTONGAN TIDAK FINAL

SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp 6.000.000 TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN

REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN PESERTA KEGIATAN PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA; PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN : UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH

BUKAN PEGAWAI PTKP* DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN SELAIN PNS/TNI/POLRI/ TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN; PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBD Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket 1. PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% Dibuat Bukti Pemotongan 2. PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya 5% 3. Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15% 32 32

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 ∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau  APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan. ∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-57/2009

Penghasilan yang Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan

PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN

PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Dr. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp 10.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,- Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,- Contoh 2 Benny Ganteng (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri. Benny Ganteng menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri saja. Penghitungan PPh Pasal 21: = ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5% =Rp 1.800.000 x 5% =Rp 90.000,-

CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp250.000 X 5% = Rp12.500,- POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : Rp250.000 X 5% = Rp12.500* *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI TK KASIH

Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Januari 45,000,000.00 Februari 49,000,000.00 Maret 47,000,000.00 April 40,000,000.00 Mei 44,000,000.00 Juni 52,000,000.00 Juli Agustus 35,000,000.00 September Oktober November 43,000,000.00 Desember Jumlah 524,000,000.00 dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

Bulan Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah) Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) (1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6)=(3) x (5) Januari 45,000,000 22,500,000 5% 1,125,000 Februari 49,000,000 24,500,000 47,000,000 1,225,000 Maret 3,000,000 50,000,000 150,000 20,500,000 70,500,000 15% 3,075,000 April 40,000,000 20,000,000 90,500,000 Mei 44,000,000 22,000,000 112,500,000 3,300,000 Juni 52,000,000 26,000,000 138,500,000 3,900,000 Juli 158,500,000  15% Agustus 35,000,000 17,500,000 176,000,000 2,625,000 September 198,500,000 3,375,000 Oktober 220,500,000 November 43,000,000 21,500,000 242,000,000 3,225,000 Desember 8,000,000 12,000,000 250,000,000 262,000,000 15% 25% 1,200,000 3,000,000 Jumlah 524,000,000 262,000,000   35,500,000

Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut: Bulan Komisi Agen (Rupiah) Januari 38,000,000.00 Februari Maret 41,000,000.00 April 42,000,000.00 Mei 44,000,000.00 Juni 45,000,000.00 Juli Agustus 48,000,000.00 September 50,000,000.00 Oktober 52,000,000.00 November 55,000,000.00 Desember 56,000,000.00 Jumlah 554,000,000.00

Neneng Hasanah punya NPWP atau bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga. Bulan Penghasilan Bruto (Rupiah) Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah) PTKP (Rupiah) Penghasilan Kena Pajak (Rupiah) Penghasilan Kena Pajak KUMULATIF (Rupiah) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) (1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6) (7) (8)=(5) x (7) Januari 38,000,000.00 19,000,000 1.320.000 17,680,000 5% 884,000 Februari 35,360,000 Maret 41,000,000.00 20,500,000 14,640,000 50,000,000 732,000 4,540,000 54,540,000 15% 681,000 April 42,000,000.00 21,000,000 19,680,000 74,220,000 2,952,000 Mei 44,000,000.00 22,000,000 20,680,000 94,900,000 3,102,000 Juni 45,000,000.00 22,500,000 21,180,000 116,080,000 3,177,000 Juli 137,260,000  15% Agustus 48,000,000.00 24,000,000 22,680,000 159,940,000 3,402,000 September 50,000,000.00 25,000,000 23,680,000 183,620,000 3,552,000 Oktober 52,000,000.00 26,000,000 24,680,000 208,300,000 3,702,000 November 55,000,000.00 25,500,000 26,180,000 234,480,000 3,927,000 Desember 56,000,000.00 28,000,000 15,520,000 11,160,000 250,000,000 261,160,000 15% 25% 2,328,000 2,790,000 Jumlah 554,000,000,00 262,000,000   35,290,000

Neneng Hasanah Tidak punya NPWP & tidak bisa menunjukan NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga Bulan Penghasilan Bruto (Rupiah) Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif Tidak Memiliki NPWP PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) (1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6) (7)=(3) x (5) x (6) Januari 38,000,000.00 19,000,000 5% 120% 1.140.000 Februari 38,000,000 Maret 41,000,000.00 12,000,000 50,000,000 720.000 8,500,000 58,500,000 15% 510.000 April 42,000,000.00 21,000,000 79,500,000 1.260.000 Mei 44,000,000.00 22,000,000 101,500,000 3.960.000 Juni 45,000,000.00 22,500,000 124,000,000 4.050.000 Juli 146,500,000  15% Agustus 48,000,000.00 24,000,000 170,500,000 4.320.000 September 50,000,000.00 25,000,000 195,500,000 4.500.000 Oktober 52,000,000.00 26,000,000 221,500,000 4.680.000 November 55,000,000.00 27,500,000 249,000,000 4.950.000 Desember 56,000,000.00 1,000,000 27,000,000 250,000,000 277,000,000 15% 25% 180.000 8.100.000 Jumlah 554,000,000.00 277,000,000   43,560,000

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,- 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar : 5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000

1721 1721 – I DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA Wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Berfungsi sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26 (Rekapitulasi 1721A1/A2) 1721A1/A2 tetap diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja 1721 – II DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP Wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP 1721 – T DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Sebelum Per-32/PJ/2009 berlaku, Wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009

SPT MASA PPh 21 SESUAI DENGAN PER-32/PJ/2009

DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARA UNTUK APAKAH DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARA KEPADA PENERIMA PENGHASILAN

DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM: FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM: FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C FORMULIR 1770 S INDUK : BAG A NO.1 (Ph NETO) BAG B NO.7 & 8 BAG C NO.11 BAG. D NO.12 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 1721 A2 DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 FINAL DILAMPIRKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S INDUK : BAG A NO.1 (Ph NETO) BAG. D NO.12 BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 NON FINAL

KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO TDK ADA PENYETORAN BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 KPPN TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/K2KP MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA KPPN JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi dan Penggunaannya BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT. BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS. CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA     BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI 1770 1770 S 1770 SS 64 64

Formulir SPT Tahunan bagi Suami Istri yang memiliki NPWP Terpisah (melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri & penghasilan di atas 60 juta setahun) SUAMI ISTRI FORMULIR SPT SUAMI SPT ISTRI KETERANGAN PNS/ Swasta 1770S Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan Usaha 1770 Suami dan Isteri masing2 mengisi SPT Tahunan; Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing2 suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka 65

HAL-HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PENGISIAN SPT YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK 66

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ISI SPT TAHUNAN SESUAI DENGAN TAHUN PAJAK ISI KOLOM NPWP SESUAI DENGAN KARTU NPWP SPT 1770 S DAN SPT 1770SS HARUS DILAMPIRI DENGAN BUKTI POTONG 1721 A1 ATAU 1721 A2 SPT KURANG BAYAR HARUS DILAMPIRI DENGAN SSP LEMBAR KE-3 SATU SPT DIMASUKAN KE DALAM SATU AMPLOP SPT SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK BOLEH DILIPAT BENTUK DAN UKURAN SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK BOLEH DIUBAH DARI FORMAT STANDAR TANDA TERIMA SPT YANG DIBERIKAN SAH SEPANJANG SPT TELAH DISAMPAIKAN DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SERTA DITANDATANGANI IDENTITAS DIISI LENGKAP TERMASUK NOMOR TELEPON DAN NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI

FORMULIR 1770 S 68 68

FORMULIR 1770 S 69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

Contoh Kasus SPT 1770 s 1. Nama ADI SAPUTRO 2. Alamat Jl. Sakti No. 18 3. Jabatan Karo Keuangan, Kementerian BUMN 4. Status/Tanggungan Kawin/3 Anak 5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) 6. NPWP 48.999.666.3.011.000 7. Masa Kerja Januari – Desember 2010 74 74

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln IURAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok = 4.75% x 65.000.000 75 75

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000) 76 76

1721-a2 77 77

1721-a2 78 78

Data Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010 Honorarium Instansi Pemotong Pajak/ NPWP Penghasilan Bruto PPh 21 FINAL + NON FINAL Nomor & Tanggal Bukti Potong Juni 2010 Kemenhub ( 17.094.420.1.061.00) Rp 2.000.000 Rp 300.000 BP21-02/VI/2010 ( 15/06/2010) Oktober 2010 Kemenkop&UKM ( 18.047.280.7.021.000) Rp 4.000.000 Rp 600.000 BP21-10/IX/2010 ( 10/09/2010) MT (19.090.209.1.014.000) Rp 5.000.000 Rp 125.000 BP21-05/RT/X/2010 ( 29/10/2010) Jumlah Total Rp 11.000.000 Rp 1.025.000 PENGhasilan ISTRI TK/- Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000 PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 Bukti Potong adalah 1721-A1 79 79

Bukti Potong PPh 21 final 80 80

Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 81 81

Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 82 82

Bukti Potong PPh 21 Non Final & 1721 A1 Istri 83 83

Penghitungan penghasilan Istri tahun 2010: Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 150.000.000. Pengh. bruto setahun Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 150jt x5% =7.500.000) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00) (15% x Rp78.160.000,00) PPh terutang sebulan (Rp14.224.000/12) 150.000.000 (6.000.000) 144.000.000 (15.840.000) 128.160.000 14.224.000 1.185.333 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 84 84

Daftar HARTA & KEWAJIBAN Jenis Harta Rumah Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI Harga Beli/ Nominal Rp 560.000.000 Rp 10.000.000 Rp 285.000.000 Rp 10.500.000 Rp 1.000.000.000 Tahun Perolehan 1998 1980 2008 2005 2007 Alamat Jl. Widya Chandra No. 18 Jl. Bangka No. 9 Cara Pembayaran Kredit 20 Tahun Warisan Tunai - Keterangan NOP : 13.12344567812 NOP:1519876454612 No. BPKB : 34598764 Bunga 10%/Tahun = 100.000.000 Harga Perolehan Rp 7.000.000 85 85

Daftar HARTA & KEWAJIBAN Jenis Harta Rumah Harga Beli/ Nominal Rp. 116.000.000 Tahun Perolehan 1998 Alamat Jl. MH. Thamrin No. 5 Pemberi Pinjaman KPR BTN No. Objek Pajak 15.19876454612 Keterangan 20 Tahun Daftar KEWAJIBAN 86 86

LAMPIRAN 1770 S II Bagian A 1770 S - II 1 0 2 100.000.000 20.000.000 DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA N P W P : NAMA WAJIB PAJAK BAGIAN A (1) BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL PPh TERUTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF HADIAH UNDIAN 10 (Rupiah) 1 DIVIDEN 13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA 2 TAHUN PAJAK LAMPIRAN - II (2) (3) JUMLAH BAGIAN A PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK NO. DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO FORMULIR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMBER/JENIS PENGHASILAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770 S - II KEMENTERIANKEUANGAN RI JBA 8 12 14 5 3 4 6 7 9 HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 1 0 DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO 100.000.000 20.000.000 PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO 6.000.000 900.000 DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL) JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG 150.000.000 14.224.000 87 35.124.000 87

LAMPIRAN 1770 S II Bagian B & C DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK LAMPIRAN 1770 S II Bagian B & C DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18) 1998 560.000.000 Kredit, NOP : 13.12344567812 Toyota Forturner 2008 285.000.000 No. BPKB : 34598764 DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP Perhiasan 2005 10.500.000 Deposito BRI 2007 1000.000.000 Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5) 1980 7.000.000 Warisan, NOP : 13.12344567812 1.862.500.000 KPR BTN Jl. MH. Thamrin No. 5 1998 116.000.000 DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN 116.000.000 88 88

LAMPIRAN 1770 S II Bagian D Fatmawati 12/07/1965 Istri Nadine DI ISI DENGAN HUB KELUARGA DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA DIISI DENGAN PEKERJAAN DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE Fatmawati 12/07/1965 Istri Karyawati BCA Nadine 01/09/1985 Anak Kandung Mahasiswa Royan 10/10/1990 Anak Kandung Mahasiswa 1 1 DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN 89 89

LAMPIRAN 1770 S I Bagian A 1770 S - I 2 1 0 5.000.000 5.000.000 • DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH N P W P : NAMA WAJIB PAJAK BAGIAN A (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) (1) angka (2) FORMULIR 1770 S - I (3) JUMLAH PENGHASILAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI LAMPIRAN - I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 5. 6. SEWA JUMLAH BAGIAN A 1. (2) BUNGA (Rupiah) 2. 3. 4. NO. JENIS PENGHASILAN ROYALTI Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A PENGHARGAAN DAN HADIAH KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA PENGHASILAN LAINNYA JBA 1 0 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 A D I S A P U T R O DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2) 5.000.000 5.000.000 90 90

LAMPIRAN 1770 S I Bagian B & C 10.000.000 10.000.000 Rp. 3.125.050 DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK 10.000.000 Bendahara Kementerian XYZ 01.001.688.7.011.000 02 31 Des 2010 PPh 21 Rp. 3.125.050 Media Keuangan 19.090209.1.014.000 BP21-05/RT/ X/2010 29Oktober 2010 PPh 21 Rp. 125.000 Rp. 3.250.050 DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12) 91 1 1 91

1770 S INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf A 1 0 SPT TAHUNAN DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf A MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DALAM NEGERI LAINNYA YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN BERI TANDA "X" PADA NPWP : NAMA WAJIB PAJAK PEKERJAAN KLU : NO. TELEPON - NO. FAKS PERUBAHAN DATA LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) 1 …… . …………………………………………… .. [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan] 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ………… …………………………………………………………………………………………… [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ] 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………… [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk] 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ……………………………………………………………………………………… 5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK …………………………………………………………………………… 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ……………… (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI A. PENGHASILAN NETO PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN PERHATIAN IDENTITAS TAHUN PAJAK FORMULIR KEMENTERIAN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1770 S PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM RUPIAH *) DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 1 0 DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP & No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0 A D I S A P U T R O P E G A W A I N E G E R I 9 5 0 0 0 1 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 75.287.500 5.000.000 - 80.287.500 - 80.287.500 92 92

INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf B, C, & D 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 9.167.500 = 1.375.050 + = 3.875.050 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan dihitung dengan perhitungan tersendiri 3 21.120.000 59.167.500 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan dihitung dengan perhitungan tersendiri 3.875.050 - Merupakan pindahan dari 1770 S-I jumlah bagian C kolom (7) 3.875.050 3.250.050 625.000 - 93 93

INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf E, F, & G x 2 8 0 3 1 1 625.000 - x x x JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x 2 8 0 3 2 0 1 1 A D I S A P U T R O 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0 94 94

Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNS Rp 75.287.500 b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500 Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.500 PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500 PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050 PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036 Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-) PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986 PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014 Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-) PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014 96 96

INDUK SPT TAHUNAN 1770 S (huruf B s.d. E) - SUAMI PPh Terutang SUAMI : = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 = 8.367.036 8.367.036 Kredit Pajak Suami = 3.125.050 +125.000 = 3.250.050 8.367.036 3.250.050 5116.986 X 2 8 0 3 1 1 5.116.986 97 97

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x x x 2 8 0 3 2 0 1 1 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI A D I S A P U T R O 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0

INDUK SPT TAHUNAN 1770 S (huruf B s.d. E) - ISTRI PPh Terutang Istri : = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 15.632.014 Kredit Pajak Istri = 11.974.000, telah dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri 15.632.014 14.224.000 1.208.014 X 2 8 0 3 1 1 1.208.014 99 99

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI x x x 2 8 0 3 2 0 1 1 JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI F A T M A W A T I 4 8 6 6 6 9 9 9 5 0 1 1 0 0 0

101 101

SPT Tahunan 1770 ss Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi 102

FORMULIR 1770 ss 1770 SS 2 103 103 SPT TAHUNAN SPT PEMBETULAN KE -… • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM NPWP : NAMA WAJIB PAJAK PEKERJAAN KLU : NO. TELEPON - NO. FAKSIMILI PERUBAHAN DATA LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ………………………….. Ø Rp. JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN …………………………… Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL *) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS FORMULIR 1770 SS SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI THN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 IDENTITAS TGL BLN PERNYATAAN TANDA TANGAN Petunjuk Pengisian FORMULIR 1770 ss 103 103

HAL-HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK 104

DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 1 0 2 7 1 9 9 6 6 6 3 0 1 4 0 0 0 DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH, KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL. DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 I M R O N T E K N I S I 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2 x DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI 50.000.000 DI ISI DENGAN NOMOR FAX WP 75.000.000 DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI DITANDATANGANI JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI 2 9. 0 3 2 0 1 1 105

CONTOH FORMULIR 1721-A1 FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS 106

CONTOH FORMULIR 1721-A1 FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS 107

PPh Pasal 22

DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22 Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya. Impor Barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor sementara jika akan di ekspor kembali. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.

PEMUNGUT PPh PASAL 22 Pemungut PPh pasal 22: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4; Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Barang yang tergolong sangat mewah meliputi: pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi); apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM).

TARIF PPh PASAL 22 Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010 DITJEN ANGGARAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG MEMUNGUT PPh PASAL 22

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) BUKTI PEMUNGUTAN SSP WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 SSP DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02 KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

PPh Pasal 23

PEMOTONG PPh PASAL 23 Badan Pemerintah. Subjek Pajak Dalam Negeri. Penyelenggara Kegiatan. Badan Usaha Tetap (BUT) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB); PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Jasa Catering & Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1 jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2. Jasa Aktuaris 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 4. Jasa Perancanag (design) 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas  *tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran …lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 9. Jasa penebangan hutan 10. Jasa pengelolaan limbah 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 12. Jasa perantara atau keagenan 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara  *tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran …lanjutan No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di sertifikat sbg pengusaha konstruksi 20. Jasa maklon 21. Jasa penyelidikan dan keamanan *tidak termasuk PPN 

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmi hama 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 27. Jasa katering atau tata boga *tidak termasuk PPN

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN BUKTI PEMOTONGAN UNTUK REKANAN F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07 1 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 3 ARSIP BENDAHARA/BADAN

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2 LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR KE KPP/ KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,- Contoh 2 Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,- Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-

PPh Pasal 4 ayat (2)

OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto  kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto). Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.

LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto. Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto. Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto. Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto. Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)

PPN

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

SYARAT PEMUNGUTAN PPN : ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.

BARANG KENA PAJAK (BKP) BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD SIFAT/HUKUMNYA YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

JASA KENA PAJAK (JKP) DIKENAKAN PPN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. KECUALI

PENGUSAHA KECIL Catatan : KMK No. 571/KMK.03/2003 TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUN Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU

PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARA KPPN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN

KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU : MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI : JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN; JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI; JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI; JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI : JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO; JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN; JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL; JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA KEUANGAN KEAGAMAAN, MELIPUTI : JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH; JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN, MELIPUTI : JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA TENAGA KERJA PERHOTELAN, MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM

KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan 1

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN 2 Atas penyerahan di dalam negeri : Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH TARIF PPN DAN PPn BM TARIF PPN EKSPOR PPn BM 10 % PPN 0 % 10, 20 30, 40 50, 200 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% SERENDAH- RENDAHNYA 10% 15% SETINGGI- TINGINYA 75%

SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN

TAGIHAN KEPADA BENDAHARA DITANDATANGANI BENDAHARA TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA SSP FAKTUR PAJAK 1 DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN 2 3 KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN BENDAHARA DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA

TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARA SSP DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 LAMPIRAN SPT MASA PPN 3 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM 1 2 ATASAN BENDAHARA)* 3 ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1. 000 PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM CONTOH A HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00 Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUT PPN/PPn BM B HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00 Rp 960.000,- £ Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP

Hubungi kami di: 500-200 Kring Pajak Email : humas@pajak.go.id pusat.pengaduan.pajak@gmail.com Website www.pajak.go.id

PAJAK SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBD KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA KEGIATAN OPERASIONAL 167

KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Menyetor pajak terutang setelah terlebih dahulu menghitung & memotong/ memungut; Melaporkan pajak terutang ke KPP atau KP2KP dengan menggunakan SPT.

UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS Pajak Pusat Kas negara UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS 169

SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP Kantor Pelayanan Pajak SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP 170

SANKSI TERLAMBAT SETOR Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.

SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPOR Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2010, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Bea Meterai

BEA METERAI Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). Surat yang memuat jumlah uang , yaitu : yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;

yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250 yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Contoh 1 PPh Pasal 21 : Instansi X mendapat dana Bantuan Sosial. Dana tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan pelajaran tambahan dengan melibatkan/mempekerjakan 2 orang guru PNS (Surya Golongan IV/A dan Awan, Golongan II/D) untuk mengajar dengan honor masing-masing sebesar Rp 500.000. PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar : Surya Jumlah Honor Bruto X Tarif (15%) = 500.000 X 15% = Rp 75.000

Awan: Jumlah Honor Bruto X Tarif (0%) = 500.000 X 0% = Rp 0   Honor yang diterima Surya dipotong 15% (diluar penghasilan rutin bulanannya/gaji), karena Surya adalah guru PNS dengan golongan IV/A.   Bendahara dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 Final untuk Surya agar dapat dilaporkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.

Contoh 2 PPh Pasal 21 : Lembaga Pendidikan X memanfaatkan jasa tenaga ahli konsultan pendidikan (Ali NPWP : 07.888.888.8-115.000) dengan honor sebesar Rp 10.000.000. PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk tenaga ahli sebesar : Tarif Pasal 17 X (50% X jumlah penghasilan bruto kumulatif) = 5% X (50% X 10.000.000) = 5% X 5.000.000 = Rp 250.000

Contoh 3 PPh Pasal 21 : Lembaga Pendidikan X mengadakan ceramah pada suatu lokakarya sehari dengan penceramah bernama Arya (NPWP : 14.141.414.1-115.000). Arya mendapatkan honorarium yang sebesar Rp 2.500.000. PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar : 5% X (50% X Rp 2.500.000) = Rp 62.500   PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila Arya tidak memiliki NPWP sebesar : 5% X 120% X (50% X Rp 2.500.000) = Rp 75.000 Lembaga Pendidikan X dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Arya agar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.

Contoh 4 PPh Pasal 21 : Lembaga Pendidikan Y mempekerjakan 1 orang tukang (Ananda, NPWP : 07.999.999.9-115.000) untuk membersihkan gedung sekolah selama 2 hari pada tanggal 10-11 Juli 2011. Upah seharinya sebesar Rp 300.000. Karena upah yang diterima oleh orang tersebut seharinya melebihi Rp 150.000, tetapi sebulannya kurang dari Rp 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah   Upah 2 hari – (150.000 X 2 hari)) X Tarif = ((300.000 X 2) – (150.000 X 2)) X Tarif 5% = (600.000 - 300.000) X 5% = Rp 15.000 Lembaga Pendidikan Y dimohon untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Ananda agar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Ananda.

PERHATIAN !!! Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali julah pajak dalam faktur pajak (Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010.

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,- Penghitungan PPN : Rp 11.000.000 X 10/110 = Rp 1.000.000 185

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Contoh 1 Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,- *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,- Contoh 2 Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,- Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,- 186

Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000

Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2010.   Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X 4.000.000 = Rp 400.000 Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.

Kode SSP No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis Setoran 1   Setoran 1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21 2 402 Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya 3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 22 4 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa 5 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis   Setoran 6 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 7 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian 8 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 9 PPN 411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri

www.pajak.go.id Terima Kasih Ayo Peduli Pajak