KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Go !!! ARE YOU READY.
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
OLEH DRS. H. KHAERUDDIN, MA KA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JATENG
MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan.
KI kd/indikator materi pustaka
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf h) PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan oleh : KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Peran pemerintah dalam pembinaan kemitraan umat islam
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Drs. H. M. Ladzi Safrony, M.Ag
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Assalamualaikum. My. Biodata Nama : Adinul Hanif Nim :
Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBANGUNAN KEAGAMAAN DI JAWA TENGAH Disampaikan oleh : KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

DASAR HUKUM UUD TAHUN 1945 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Pergub No. 42 tahun 2013 tentang tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monev Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD Prov. Jateng . Perda Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI” VISI JAWA TENGAH “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI” MISI JAWA TENGAH Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu : berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang Ekonomi & berkepribadian di bidang Kebudayaan. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Jujur dan Transparan “mboten korupsi mboten ngapusi” Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Memperkuat parisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

PENJABARAN MISI TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasikan kearifan lokal Antara lain : pengembangan budaya-budaya lokal dengan muatan pesan moral yang dapat mebangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan nasionalisme, patriotisme dan gotong-royong (adat istiadat daerah yang dikemas dalam religiusitas/ keagamaan dan menurut etika moral agama masing2: sekatenan, sedekah bumi, nyadran dll) Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat Kondisi aman dan rasa aman merupakan kebutuhan mutlak agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan kehidupan masyarakat berjalan nyaman. Untuk mewujudkan, langkah nyata yg dilakukan dengan memperkuat jalinan kerjasama dlm pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan, membina kerukunan inter/antar umat beragama (peran agama sangat strategis).

TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA Memantapkan fungsi dan peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Meningkatkan kerukunan hidup beragama Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji Meningkatkan peran lembaga keagamaan

TOLOK UKUR PEMBANGUNAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DITENTUKAN OLEH STABILITAS WILAYAH, DINAMIKA MASYARAKAT DAN MANTAPNYA PEREKONOMIAN STABILITAS DIBANGUN MELALUI JARINGAN KERUKUNAN HIDUP INTERN UMAT BERAGAMA, ANTAR UMAT BERAGAMA DAN ANTAR UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH

MASALAH PEMBANGUNAN DI BIDANG AGAMA YANG DIHADAPI Pemahaman agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Krisis karakter, jatidiri, ideologi dan kepercayaan Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu berperan sebagai agen perubahan sosial Ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji Meningkatkan dan memantapkan kerukunan kerukunan hidup antar umat beragama serta terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat

TUGAS PEMERINTAH Menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya Melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran dan beribadah sesuai agama yang dipeluk sepanjang tidak bertentangan dengan UU, tidaka menyalahgunakan/menodai agama dan tidak menggangu ketentraman dan ketertiban umum Memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib

PERAN PEMPROV JATENG DALAM PEMBANGUAN BIDANG AGAMA (APLIKASI KEGIATAN) Regulasi Pembentukan FKUB Prov. Jateng Pemberian bantuan pemb./rehab tempat ibadah Fasilitasi penyelenggaraan peringatan Hari besar Keagamaan Fasilitasi kegiatan Musyawarah inter/antar umat beragama dan Fasilitasi kegiatan lintas kelompok agama (do’a lintas agama)

TERIMA KASIH