LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi Tanjungbalai, 24 Oktober 2013.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Prosedur pembayaran Pajak/ bukan Pajak melalui Loket/teller
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Modul Penerimaan Negara
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
SILABI 2015 Sistem Pembukuan Bendahara Instansi
Implementasi Modul Penerimaan Negara G-2 Untuk Kawasan Berikat
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
PANDUAN SATKER DALAM MENGHADAPI ROLLOUT SPAN
Pengelolaan Hibah Langsung
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
TATA TERTIB DIVISI KEUANGAN SEKOLAH BISNIS IPB
Electronic Filing Identification Number
REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
DJP ONLINE.
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
SENGKETA PAJAK.
Kantor Pertanahan KOTA BATAM
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
PERSIAPAN Alamat Foto copy Ijazah Foto copy KTP
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
Aplikasi Gaji KPPN Terpusat
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Transcript presentasi:

LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

JENIS LAYANAN SEKSI BANK 1 KONFIRMASI dan KOREKSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA 2 PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING 3 PENYELESAIAN RETUR SP2D

& PELAKSANAAN KONFIRMASI SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA SETORAN MELALUI MPN G 1 SETORAN MELALUI MPN G 2 &

MEKANISME PELAKSANAAN KONFIRMASI SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA SATKER 1 MELAKUKAN SETORAN PADA BANK/POS PERSEPSI ATAU MELALUI E-BILLING 2 MEREKAM DATA SURAT SETORAN PD APLIKASI DATA YG DI INPUT : NTPN, NTB/NTP, AKUN (MAP) DAN NILAI SETOR 3 MENCETAK DAFTAR SURAT SETORAN YG AKAN DIKONFIRMASI DAN MEMBUAT FILE PENGIRIMAN (ADK) DAFTAR & ADK DIHASILKAN DARI APLIKASI

KELENGKAPAN PERMOHONAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA 1 DAFTAR SETORAN YANG AKAN DI MINTAKAN KONFIRMASI 2 DATA ADK SURAT SETORAN DARI APLIKASI K2PN 3 COPY BUKTI SETOR (SSP/SSBP/SSPB/SSPCP) DAN BPN

WAKTU KONFIRMASI SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA YG DISETOR PADA BANK/POS PERSEPSI MITRA KERJA KPPN MALANG H +1 SETELAH BANK/POS PERSEPSI MENYAMPAIKAN LHP DAN TELAH DIVALIDASI OLEH KPPN PENERIMAAN NEGARA YG DISETOR PADA BANK/POS PERSEPSI BUKAN MITRA KERJA KPPN MALANG H + 2 SETELAH DATA LKP KPPN DIVALIDASI OLEH KANPUS DJPBN (SPAN)

KOREKSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA KOREKSI DIAJUKAN KARENA ADANYA KESALAHAN ATAS SETORAN YANG TELAH DILAKUKAN, JENIS KESALAHAN, MIS. KODE AKUN (MAP), KODE SATKER, KODE PROGRAM, KODE KEGIATAN KOREKSI YANG DILAKUKAN TIDAK BOLEH MERUBAH NILAI SETORAN/ TOTAL PENERIMAAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN KOREKSI TERLEBIH DAHULU MEMINTA DATA CHART OF ACCOUNT (COA) ATAS SETORAN DIMAKSUD KPD CSO ATAU FO BANK DI KPPN UTK DIREKAM PD APLIKASI K2PN PERMOHONAN KOREKSI DILAKUKAN SETELAH SETORAN DIMAKSUD TELAH DIMINTAKAN KONFIRMASI

KELENGKAPAN PERMOHONAN KOREKSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA 1 SURAT PERMOHONAN KOREKSI 2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 3 DAFTAR PERBAIKAN 4 ADK DATA KOREKSI DARI APLIKASI K2PN 5 HASIL KONFIRMASI SETORAN 6 COPY BUKTI SETOR (SSP/SSBP/SSPB/SSPCP) DAN BPN

WAKTU PENYELESAIAN KOREKSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA KOREKSI DIAJUKAN ATAS SETORAN DLM WIL KPPN MALANG PENYELESAIANNYA PALING LAMBAT 2 HARI KERJA KOREKSI DIAJUKAN ATAS SETORAN YG DI LUAR WIL KPPN MALANG PENYELESAIANNYA MENUNGGU HASIL KONFIRMASI DARI KPPN LAIN ATAU KANTOR PUSAT DJPBN (DIREKTORAT TP)

TERIMA KASIH INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN