ANALISIS OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Obligasi Daerah Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Otoritas Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah.

General Obligation Bond Special Assessment Bond Jenis Obligasi Daerah General Obligation Bond Special Revenue Bond Limited Tax Bond Double Barrel Bond Incremental Tax Bond Special Assessment Bond Private Activity Bond

Mekanisme Obligasi Daerah Proses Penerbitan OD Mekanisme Obligasi Daerah INITIATOR PENGAJUAN PERSETUJUAN BAPPEDA DINAS BUMD GUBERNUR BUPATI WALIKOTA DPRD MENKEU BAPPEPAM PASAR MODAL

Sumber Infrastruktur Pembiayaan Daerah Kredit Investasi Development Sharing Build Operate & Transfer (BOT)

Perbandingan Karakteristik Sumber Pembiayaan Variabel Kredit Investasi Development Sharing BOT Obligasi Daerah Kemampuan menyediakan dana Sedang Tinggi Biaya untuk memperoleh dana Rendah Tingkat bunga Risiko terhadap perubahan kurs Risiko terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Hak penguasaan investor terhadap infrastruktur Minat investor terhadap pembiayaan infrastruktur

Komposisi Dana Pihak Ketiga di Perbankan Per Juni 2006

P = current price = harga sekarang F = face value = future value = nilai saat jatuh tempo=nilai yang akan datang. N = jumlah hari antara tanggal setelmen hingga tanggal jatuh tempo. DR =discount rate = tingkat diskonto biasanya dinyatakan dalam desimal CDR =CD rate biasanya dinyatakan dalam desimal

Perhitungan Menggunakan Ms Excel =IPMT(C3/2;1;1;B3)

Kesimpulan 1. Obligasi daerah merupakan alternatif sumber dana yang baik bagi pembangunan infrastruktur, dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan infrastruktur, antara lain : Mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi, Mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs , Memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

2. Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah: Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah Perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah Perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil Obligasi daerah seyogyanya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD

3. Obligasi daerah mampu menyediakan dana melebihi kapasitas kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah.

SARAN 1. Agar pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah sebagai pembiayaan infrastruktur daerah. 2. Agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam dalam rangka: Mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah, Mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah, Membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah, Membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah, Membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah.

TeRiMa KaS!eH