Jessica Tiarany S Vanessa Wangania

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menuturkan, Indonesia memiliki kekuatan dalam memproduksi produk halal, terutama makanan dan minuman. Hal ini disampaikan Hidayat ditemui di sela mengunjungi pameran Muslim World Biz 3 di Jakarta Convention Center, Minggu (16/9/2012) sore. Bersama Malaysia, Indonesia memiliki standar yang berlaku secara internasional. Dan itu bisa menjadi referensi bagi negara lain. "Ini saatnya kita lebih bisa mempromosikan karena produk halal kita diterima di semua negara sebagai produk yang memiliki standar," kata Hidayat. Menurut Hidayat, pertemuan Muslim World Biz yang dihadiri lebih dari 30 negara tersebut bertujuan mempererat hubungan bisnis antara mereka. Kementerian Perindustrian membuka stan besar mengikutsertakan industri kecil dan menegah yang dianggap ke depan mempunyai pasar di antara negara anggota. Dan kalau setiap tahun dilakukan, maka pelaku bisnis itulah yang nanti akan menentukan demand dan suplay. Dan industri akan memproduksi produk yang diminati di negara anggota, kata Hidayat. Keunggulan lain yang dimiliki Indonesia adalah industri kreatif yang diminati negara lain. Hidayat mengatakan, hal yang penting adalah masing-masing individu menindaklanjuti transaksi atau kontak yang telah terjalin. Kami hanya memfasilitasi, terutama dar i IKM, agar produk mereka bisa dipamerkan di forum ini yang diikuti peserta internasional, kata Hidayat.

Menurut saya ini merupakan hal baik. Selain produk ini dikenal halal, produk ini dapat diterima di negara-negara di bidang internasional. Hal ini dapat memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang merosot dan dapat memperbaiki nama Indonesia yang sempat memburuk di mata dunia. Pemerintah harus lebih meningkat usaha ini dan lebih memperhatikan lebi lagi kualitas produk Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyatakan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2013 masih terkuras untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Hal ini, katanya, akan berdampak langsung berkurangnya porsi anggaran untuk sektor yang lebih vital dan prioritas. Dani memaparkan dalam RAPBN 2013 porsi pembayaran cicilan bunga dan pokok utang mencapai Rp 171,7 triliun atau 15 persen terhadap belanja pemerintah pusat. Rinciannya untuk pembayaran bunga Rp 113,24 triliun dan pokok utang luar negeri sebesar Rp 58,4 triliun. "Angka itu naik 2,4 persen dibanding tahun ini yang sebesar Rp 167,5 triliun," kata dia, Ahad 16 September Menurut dia, besarnya cicilan bunga itu disebabkan besarnya pembayaran bunga obligasi rekapitulasi perbankan. Soal terkurasnya anggaran untuk pembayaran utang ini, dampaknya bisa dilihat dari minimnya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Alokasi pembayaran utang bahkan jauh lebih besar ketimbang anggaran kesehatan yang hanya Rp 50,9 triliun dan total anggaran ketahanan pangan Rp 83 triliun. Kondisi ini, katanya, akan terus dipertahankan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan net negative flow di mana penarikan utang baru lebih sedikit daripada pembayaran utang. "Ini langkah konyol dan bukan solusi permasalahan utang," ungkapnya. Jika pemerintah serius ingin menghapus hutang, menurutnya hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah sikap politik pemerintah dengan desakan penghapusan utang dari DPR. DPR, kata dia, bisa membuat suatu tim yang khusus untuk menegosiasi pengurangan atau penghapusan utang-utang negara baik dari luar maupun dalam negeri. Tim tersebut anggotanya juga bisa diperluas untuk memberi tekanan politik lebih tinggi kepada pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan misalnya. Sehingga nanti tim tersebut memiliki kekuatan mendesak pemerintah untuk melakukan diplomasi dan kajian lebih dalam untuk mengurangi pembayaran bunga obligasi. BPK di sini memperketat perannya dalam mengaudit utang-utang pemerintah yang kemudian dioptimalkan oleh DPR untuk aksi pengawasan atau hasil audit dijadikan semacam alarm pemerintah untuk mengurangi utang. Dengan begitu, diperkirakan dalam 5 tahun utang-utang pemerintah akan berkurang secara signifikan. Langkah diplomasi seperti ini, katanya, sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan terbukti mereka mampu menghapus utang mereka terhadap Jepang yang sebesar US$ 3 miliar. Pakistan juga pernah melakukan hal serupa terhadap Amerika Serikat. Dalam negosiasi tersebut, minimal negara harus memiliki bargain politik dan penawaran keuntungan ekonomi dari apa yang bisa dilakukan dengan penghapusan utang tersebut. "Agenda penghapusan utang adalah agenda untuk menegakkan konstitusi dan mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Inilah masalah negara kita dari yang tak pernah tau kapan akhirnya. Pemerintah sepertinya sulit sekali untuk menyelesaikan ekonomi Indonesia yang merosot. Di bidang internasional negara kita sangat jauh tertinggal dari negara lainnya. Padahal kita sudah merdeka lebih dari setengah abad. Ini perlu ditangani secepatnya oleh pemerintah. Kalau dibiarkan, maka negara kita akan bangkrut dan akan gagal. Hutang dan hutang hanya mencorengkan nama negara kita yang sebenarnya sangat kaya akan sumber daya alam namun kita sebagai pemilik yang tak pintar mengelolanya.