Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Advertisements

Update Proses dan Progress RTRWA serta Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota Disampaikan pada : Fasilitasi Percepatan Rekomendasi Substansi Tingkat.
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Kerangka Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DISAMPAIKAN OLEH Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM AKSELERASI RZWP3K
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KOORDINASI DALAM PERENCANAAN RUANG
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN EVALUASI SPM
Disampaikan pada acara :
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW serta Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh: Direktur Tata.
POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
RPJMN Bidang Tata Ruang
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
MATERI 2: Kelembagaan Perencanaan Tata Ruang di Pusat dan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang
Sumbang Saran Penyempurnaan
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Transcript presentasi:

Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR 2015-2019 Sekretariat BKPRN Jakarta, 26 November 2014

Outline RRTR dalam Draft Buku II RPJMN 2015-2019 Fasilitasi Penyusunan Roadmap Percepatan Penyelesaian RRTR Rekapitulasi Data RRTR dan Indikasi Kebutuhan Peta Tujuan Rapat

1.RRTR dalam Draft Buku II RPJMN 2015-2019 Dalam sistem pelaksanaan penataan ruang: RRTR merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi Dengan skala lebih besar,lebih kuat kepastian hukum RTR. Sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang tahun 2015-2019 adalah Meningkatnya Kualitas & Kuantitas RTR serta terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian melalui penyelesaian seluruh RTR meliputi RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW (provinsi, kabupaten, kota), RZWP-3-K (provinsi, kabupaten, kota) dan rencana rinci tata ruang. Salahsatu usulan quick wins 2015 adalah penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan.

2.Fasilitasi Penyusunan Roadmap Percepatan Penyelesaian RRTR (kronologis terlampir) Sejak Februari 2014 telah dilakukan rapat koordinasi BKPRN Eselon II untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian RRTR. 23 Jun 2014 Disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Regional BKPRN Wilayah I, KemenPU c.q Ditjen Penataan Ruang akan menyiapkan roadmap percepatan penyusunan RRTR 8 Jul 2014 Penyampaian Surat Dir.TRP perihal Permohonan Informasi Dalam Rangka Koordinasi Penyiapan Roadmap Percepatan Penyusunan RRTR kepada Dir.Penataan Ruang, Dir.Perkotaan, Dir.Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I, dan Dir.Pembinaan Penataan Ruang Wilayah II Hasil: Setditjen, Binda I dan Binda II Kementerian PU telah menyampaikan data RRTR melalui email kepada sekretariat BKPRN. 29 Sept 2014 Penyampaian Surat Permohonan Konfirmasi terhadap exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR kepada Setditjen Penataan Ruang, KemenPU Hasil: Melalui email telah disampaikan data RRTR Kota oleh Setditjen pada tanggal 8 Sept 2014. Namun belum ada konfirmasi terhadap exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi RRTR tersebut.

3.Rekapitulasi Data RRTR dan Indikasi Kebutuhan Peta RRTR: Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kab/kota RDTR: Kawasan Strategis Kab/kota yang mempunyai ciri perkotaan/direncanakan menjadi kawasan perkotaan. Perkembangan RRTR (status 29 Ags 2014) : 1 Provinsi dari 34 Provinsi yang telah memiliki Perda RRTR: DKI Jakarta 2 Kabupaten dari 398 kabupaten yang telah memiliki Perda RRTR: Kec.Kota Sumenep, Kab.Sumenep dan Perkotaan Waibakul, Kab.Sumba Tengah. Proses penyusunan RRTR terbagi atas 5 tahapan: Proses Revisi (termasuk penyiapan peta dengan skala 1:5000) Rekomendasi Gubernur Sudah Pembahasan BKPRN Sudah Mendapat Persub Gubernur Perda Artinya baru.

3.Rekapitulasi Data RRTR dan Indikasi Kebutuhan Peta* ..(2) No Wilayah Jumlah RRTR Sedang menyusun; pada tahap 1 Exercise Kebutuhan Peta 2014-2019 ≤2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 1 Provinsi 73 - 2 Kabupaten 1145 1075 127 40 269 57 42 30 17 582 3 Kota 291 110 67 38 5 1509 1285 194 78 274 692 Sumber: Data RRTR dari KemenPU status 29 Ags 2014 Ket: (-) belum ada indikasi kebutuhan peta Skala peta dasar 1:5000 * Exercise oleh sekretariat BKPRN telah disampaikan kepada Direktorat Terkait di Ditjen Penataan Ruang, KemenPU 8 Sept 2014 ** Rincian exercise terlampir

4. Tujuan Rapat Mendapatkan konfirmasi mengenai prioritas (kriteria & lokasi) RRTR 2015-2019; Mendapatkan masukan prioritas penyediaan peta skala besar, terutama untuk tahun 2015; dan Membahas & menyepakati rencana tindaklanjut percepatan penyelesaian RRTR.

www. bkprn. org www. scribd www.bkprn.org www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan tanahair.indonesia.go.id (INA GEOPORTAL) Terima kasih

Kesepakatan & Tindaklanjut Kronologi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Roadmap Percepatan Penyusunan RRTR No Kegiatan Waktu Kesepakatan & Tindaklanjut 1 Rapat Kerja (Raker) Regional BKPRN Wilayah I 23 Jun 2014 KemenPU c.q Ditjen Penataan Ruang akan menyiapkan roadmap percepatan penyusunan RRTR. 2 Pengiriman Surat dari Dir.TRP kepada Dir.Penataan Ruang, Dir.Perkotaan, Dir.Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I, dan Dir.Pembinaan Penataan Ruang Wilayah II perihal Permohonan Informasi Dalam Rangka Koordinasi Penyiapan Roadmap Percepatan Penyusunan RRTR 8 Jul 2014 Setditjen, Binda I dan Binda II Kementerian PU telah menyampaikan data RRTR melalui email. 3 Pertemuan Tingkat Teknis (Setditjen PU dan Bappenas) untuk Konfirmasi Data Rekapitulasi RRTR 28 Agt 2014 Data Rekapitulasi RRTR akan disampaikan secara formal kepada Bappenas Pada tgl 8 Sept 2014, data rekapitulasi versi tanggal 29 Agustus 2014 telah disampaikan kepada Bappenas melalui email. Rekapitulasi RRTR tersebut masih perlu dilengkapi dengan data dari Direktorat Perkotaan, Kemen PU

Kesepakatan & Tindaklanjut Lanjutan.. Kronologi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Roadmap Percepatan Penyusunan RRTR No Kegiatan Waktu Kesepakatan & Tindaklanjut 4 Rakor Pemberian Persub Raperda tentang RRTR Kab/kota oleh Gubernur 29 Agt 2014 Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai: Pemenuhan kebutuhan peta Integrasi KLHS dalam RTR (Direktorat Penataan Ruang Nasional PU tengah memfinalisasi Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan/PK Rencana Tata Ruang) b. Penyusunan SE Menteri PU kepada daerah tentang Pemberian Persub Raperda RRTR Kab/Kota oleh Gubernur. 5 Rakor Eselon II BKPRN 23 Sept 2014 Perlu konfirmasi dari Kementerian PU terkait exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR 2015-2019 yang telah disusun Sekretariat BKPRN. 6 Penyampaian Surat Permohonan Konfirmasi terhadap exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR kepada Setditjen Penataan Ruang, KemenPU 29 Sept 2014 Telah disampaikan data RRTR Kota oleh Setditjen pada tanggal 8 Sept 2014. Namun belum ada konfirmasi terhadap exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi RRTR tersebut.