BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
MELALUI : TELLER, AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM), DAN INTERNET BANKING
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
M.Rudy A Zikrus Solihin Arief Rahman Satya Putra
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN
SNMPTN 2011 JALUR UNDANGAN.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI
E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT
MATRIK PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL 2014/2015
PT. Bank Rakyat Indonesia (PeRSERO) TBK.
Pemanfaatan data kependudukan/ktp elektronik dalam pelayanan publik
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
SOSIALISASI PERUNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA
BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
MATERI SOSIALISASI NOMOR : 01.01
INFORMASI KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PEMERIKSAAN KESEHATAN
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
SISTIM DAN PROSEDUR TRANSFER
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
PELAYANAN PENGADUAN CALON TKI/TKI
MATERI SOSIALISASI NOMOR :
Pendaftaran Hak Cipta Online
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN PERPRES 20 TAHUN 2018
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pemanfaatan HFIS dalam Menunjang Informasi SDM
DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA SISTEM ONLINE TRANSAKSI NON TUNAI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI MELALUI SISKOTKLN DAN CHANNEL PERBANKAN JAKARTA, 24 FEBRUARI 2015 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DASAR HUKUM Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 7 butir (b), salah satu kewajiban Pemerintah : “membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri” Permenaker Nomor 22 Tahun 2014, Pasal 46 : “Seluruh biaya pada proses penempatan dan perlindungan TKI wajib dilakukan secara non tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 65 : “Pelaksanaan pembayaran secara non tunai dilakukan secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan”. 2

DASAR HUKUM Pasal 51 ayat (1) : ”Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan secara terpadu melalui sistem on-line dan dapat diakses oleh publik”, dan ayat (2) : “Penyelenggaraan layanan data dan informasi TKI dilakukan melalui layanan informasi terpadu Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri oleh BNP2TKI yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga terkait lainnya”. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, OJK, Kemenaker dan BNP2TKI tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan Perlindungan TKI, tanggal 16 Februari 2015. Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER.30/KA/XII/2013 dan No.PER.26/KA/XII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan SISKOTKLN. Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor : SE-07/KA/IX/2014 Tentang Pelayanan Penempatan TKI Berbasis Sistem (SISKOTKLN) 3

SKEMA INTEGRASI DATA/SISTEM ANTAR K/L SISTEM PELAYANAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT 11 KEMLU E-PERLINDUNGAN – DIT PWNI/BHI KEMENDAGRI SIAK (NIK & E-KTP) - DITJEN DUKCAPIL PERWAKILAN RI 1 SHARING DATA (WEB SERVICE) STATUS TKI DI NEG. PENEMPATAN DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT BIODATA TKI BERBASIS NIK DATA KELUARGA/ AHLI WARIS DATA DEMAND, PADU PADAN, ENDORSE JOB ORDER, LEGALISASI PK, STATUS DATA TKI (BRGKT & PLG) SHARING DATA (WEB SERVICE) BP3TKI/LP3TKI/P4TKI 10 SISTEM PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI BNP2TKI DATA SUPPLY DATA CTKI MANDIRI BY NIK DATA PAP DATA KTKLN STATUS KEPULANGAN TKI DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT JOBS INFO INFORMASI PASAR KERJA LN, PADU PADAN UPGRADING/ PELATIHAN GET DATA BY NIK (WEB SERVICE) DATA SUPPLY, PADU PADAN DATA STATUS STAKEHOLDER DATA SIP STATUS PENEMPATAN STATUS KEPULANGAN TKI DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT 2 SISKOTKLN PELAYANAN PROSES PENEMPATAN, DATA TKI INFORMASI EVALUASI STAKEHOLDER 3 9 SIPENDAKI MONITORING PROSES KEPULANGAN, DEBARKASI/EMABARKASI – DAERAH ASAL KEMHUB GET DATA BY NIK (WEB SERVICE) 8 SHARING DATA TKI PELAUT, DATA MANING AGENT, CBT DISNAKER PROP/KAB/KOTA CRISIS CENTER MONITORING TINDAK LANJUT PENGADUAN, KASUS HUKUM TKI DI LN, HOTLINE SPR, DATA STATUS BLKLN SHARING DATA (WEB SERVICE) KEPOLISIAN DATA CTKI BASIS NIK PERJANJIAN PENEMPATAN BA SELEKSI CTKI REKOM PASPOR STATUS KEPULANGAN TKI DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT 5 6 SHARING DATA (WEB SERVICE) SKCK, Data TKI-B, TPPO SHARING DATA (WEB SERVICE) SHARING DATA (WEB SERVICE) 7 BNSP STATUS LSP/LUK STATUS ASSESOR DATA UNIT KOMPETENSI KEMKUMHAM SIMKIM - DITJEN IMIGRASI KEMNAKERTRANS KEMKES 4 STATUS AKREDITASI BLKLN DAN INSTRUKTUR STATUS PPTKIS DAN ASURANSI DATA TKI BERMASALAH STATUS TINDAK LANJUT DATA STATUS SARKES TKI PEMERIKSAAN KESEHATAN (Text & Image) DATA PASPOR TKI STATUS TKI BERANGKAT STATUS KEPULANGAN TKI LSP SARKES PPTKIS & ASURANSI Terkoneksi Belum Terkoneksi

BAGAN ALUR SISTEM PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 1 2 Transaksi Non Tunai, Pembiayaan (Kredit), Remintasi TKI 3 E-Perlindungan Monitoring Status TKI Monitoring Pengaduan Seleksi Agency, Endorse JO, & PK, Status Keberadaan TKI (Berangkat & Pulang) Penerbitan SIP Penempatan Pemerintah Pemetaan Supply Monitoring Kepulangan Pengaduan TKI-B Ijin BLKLN & Penam- pungan ,Monitoring TKI, Kepulangan TKI, Pengaduan TKI-B 4 Penyuluhan, Seleksi & Rekrut PERBANKAN KEMLU RI PPTKIS (516) 15 PERWAKILAN RI BNP2TKI DISNAKER PROP (33) Kinerja, Stats PPTKIS Monitoring Status TKI , Monitoring Pengaduan KEMNAKER DITJEN DUKCAPIL Basis Data TKI Ref. NIK Data Kependudukan (NIK) Sebagai Basis data TKI (Single ID) TKI BERANGKAT 5 14 SISTEM KOMPUTERISASI TKLN (SISKOTKLN) BP3TKI /LP3TKI/P4TKI (40) Get Data by NIK DISNAKER KAB/KOTA Get Data by NIK Registrasi CTKI Mandiri, G to G, Verifikasi Dok, PAP, KTKLN Registrasi Calon TKI, BA Seleksi CTKI, Perjanjian Penempatan, Rekom Paspor TKI 6 ASURANSI (3 Kons) 13 LEMB. PEM. PSI . (LPP) Masa & Purna Penempatan TKI Layak Bekerja di LN, Sertifikat 7 BNSP & LSP (7) Registrasi, Entry data Sertifikat Kompetensi ASURANSI PRA 12 8 BLKLN (328) DITJEN IMIGRASI SARANA KESEHATAN (101) Registrasi Pelatihan, Absensi Sidik Jari, Durasi Pelatihan Verifikasi Rekom Paspor, Penerbitan Paspor, status TKI berangkat dan pulang Registrasi, Capture Foto & Sidik Jari CTKI, hasil pemeriksaan, Cetak Sertifikat Terkoneksi Belum Terkoneksi 11 10 9

ALUR DATA INTEGRASI DENGAN PERWAKILAN RI DEPUTI BIDANG KLN & PROMOSI KDEI/HK/SIN/MAL/JED ONLINE SISTEM BNP2TKI DEMAND, SUPPLY LINK & MATCH MARKET INTELLIGENCE DEPUTI BIDANG PENEMPATAN/BP3 1 JOBSINFO KIRIM DATA JO Agensi, ENDORSE JO 2 PENERBITAN SIP GET DATA JO GET DATA TKI 4 LEGALISASI PK DISNAKER & SIMKIM GET DATA TKI BRGKT MONITORING TKI 6 SISKOTKLN REGISTRASI CTKI & PASPOR KIRIM DATA 3 MONITORING KEPULANGAN TKI BP3TKI/UPT-P3TKI LP3TKI/P4TKI E-PERLINDUNGAN (KEMLU) CEK & KIRIM DATA 5 PAP & KTKLN SIPENDAKI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KBRI Singapura dan KDEI Taipeh akan berlakukan Sistem Integrasi mulai tanggal 1 Maret 2015 CRISIS CENTER LAYANAN KEPULANGAN ENTRY, MONITORING PENGADUAN TKI & TL

FORMAT ID BILLING/KODE BAYAR SISTEM NON TUNAI 1. Sistem Transaksi Non Tunai yang terintegrasi dengan Perbankan telah disepakati Format ID Billing/Kode Bayar yaitu : XX XXX XXX XXXXXXXXX ( 17 digit ) sbb : 2 Digit pertama : Jenis Pembayaran 11 kode pembayaran asuransi pra 12 kode pembayaran asuransi masa & purna 13 kode pembayaran asuransi pra, masa & purna 20 kode pembayaran pemeriksaan psikologi 30 kode pembayaran pemeriksaan kesehatan 40 kode pembayaran pelatihan BLKLN 50 kode pembayaran uji kompetensi 3 Digit berikutnya : Kode PPTKIS 3 Digit berikutnya : Institusi/stakeholder Tujuan 9 Digit terakhir : Kode Unik (timestamp tanggal + counter) contoh  141224001 2. Response SISKOTKLN kepada sistem perbankan sebagai berikut: ID Billing/Kode Bayar Jumlah total pembayaran Tanggal permohonan Jumlah TKI PPTKIS Tujuan Institusi Pembayaran 3. Response sistem perbankan kepada SISKOTKLN sebagai berikut: Konfirmasi status pembayaran (berdasarkan ID Billing) Tanggal Pembayaran No Jurnal Bank

ALUR PEMBAYARAN NON TUNAI ASURANSI TKI ENTRI NO POLIS & CETAK KPA 2 1 3 PPTKIS PPTKIS Pengajuan Pembayaran ID BILLING/ KODE BAYAR PEMBAYARAN NON TUNAI CHANEL PEMBAYARAN : INTERNET BANKING ATM TELLER KANTOR CABANG PENGAJUAN PAP & KTKLN SISKOTKLN 1 4 VALID TIDAK Struk Bukti Transaksi 6 YA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI YA BANK VERIFIKASI DAN PAP ASURANSI 5 CETAK KTKLN MENERIMA STRUK BUKTI TRANSAKSI LOAD ID TKI/ID BILLING ENTRI NO POLIS TKI CETAK KPA ENTRI NO POLIS & CETAK KPA

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI PPTKIS melakukan pengajuan pembayaran (Asuransi Pra, Medical Check, Pelatihan di BLKLN, Asuransi Masa+Purna) melalui SISKOTKLN. SISKOTKLN akan mengeluarkan Kode Bayar/ID Billing yang berjumlah 17 Digit. Contoh : 11014002141118113 PPTKIS mencatat atau cetak Kode Bayar/ID Billing disertai dengan List TKI (ID TKI, Nama TKI, Jenis Pembayaran dan Jumlah Nominal yang harus dibayar) Keterangan : Sistem mengeluarkan Kode Bayar/ID Billing dalam bentuk *.pdf yang bisa disimpan dalam bentuk soft copy (*.pdf) ataupun dicetak dalam bentuk harcopy. 3. PPTKIS melakukan pembayaran berdasarkan Kode Bayar/ID Billing melalui channel Perbankan : Internet Banking Automatic Teller Machine (ATM) Teller Kantor cabang terdekat Jika transaksi berhasil maka PPTKIS menerima struk transaksi pembayaran dan sistem perbankan akan mengupdate transaksi pembayaran ke SISKOTKLN. Konsorsium Asuransi menerima struk transaksi pembayaran untuk kemudian melakukan pemanggilan ID TKI untuk dilakukan entry data Polis Asuransi dan pencetakan Kartu Peserta Asuransi (KPA). BP3TKI melakukan verifikasi dokumen TKI, PAP dan mencetak KTKLN.

ALUR PEMBAYARAN NON TUNAI MEDICAL CHECK TKI 2 1 3 PPTKIS PPTKIS Pengajuan Pembayaran ID BILLING/ KODE BAYAR PEMBAYARAN NON TUNAI CHANEL PEMBAYARAN : INTERNET BANKING ATM TELLER KANTOR CABANG PENGAJUAN PAP & KTKLN SISKOTKLN 1 4 VALID TIDAK Struk Bukti Transaksi 6 YA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI YA BANK VERIFIKASI DAN PAP SARKES 5 CETAK KTKLN MENERIMA STRUK BUKTI TRANSAKSI LOAD ID TKI/ID BILLING FOTO & SIDIK JARI PEMERIKSAAN KESEHATAN TKI ENTRI NO SERTI & CETAK SERTI

ALUR PEMBAYARAN NON TUNAI PELATIHAN DI BLKLN 2 1 3 PPTKIS PPTKIS Pengajuan Pembayaran ID BILLING/ KODE BAYAR PEMBAYARAN NON TUNAI CHANEL PEMBAYARAN : INTERNET BANKING ATM TELLER KANTOR CABANG PENGAJUAN PAP & KTKLN SISKOTKLN 1 4 VALID TIDAK Struk Bukti Transaksi 6 YA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI YA BANK VERIFIKASI DAN PAP BLKLN 5 CETAK KTKLN MENERIMA STRUK BUKTI TRANSAKSI LOAD ID TKI/ID BILLING REG CTKI /MASUK BLKLN ABSEN SIDIK JARI MASA PELATIHAN ENTRI NO SERTI BLKLN

ALUR PEMBAYARAN NON TUNAI UJI KOMPETENSI TKI ENTRI NO SERTI KOMPETENSI 2 1 3 PPTKIS PPTKIS Pengajuan Pembayaran ID BILLING/ KODE BAYAR PEMBAYARAN NON TUNAI CHANEL PEMBAYARAN : INTERNET BANKING ATM TELLER KANTOR CABANG PENGAJUAN PAP & KTKLN SISKOTKLN 1 4 VALID TIDAK Struk Bukti Transaksi 6 YA BP3TKI/LP3TKI/P4TKI YA BANK VERIFIKASI DAN PAP LSP 5 CETAK KTKLN MENERIMA STRUK BUKTI TRANSAKSI LOAD ID TKI/ID BILLING UJI KOMPETENSI ENTRI NO SERTI KOMPETENSI

AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) CHANNEL PEMBAYARAN INTERNET BANKING AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) TELLER KANTOR CABANG TERDEKAT

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BANK NEGARA INDONESIA (BNI) BANK MANDIRI DAFTAR PERBANKAN (NON TUNAI) BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) BANK NEGARA INDONESIA (BNI) BANK MANDIRI

SCREEN SHOOT PEMBAYARAN NON TUNAI

SCREEN SHOOT PEMBAYARAN NON TUNAI PPTKIS melakukan pengajuan pembayaran (Asuransi Pra, Medical Check, Pelatihan di BLKLN, Uji Kompetensi, Asuransi Masa+Purna) melalui SISKOTKLN

SCREEN SHOOT PEMBAYARAN NON TUNAI SISKOTKLN akan mengeluarkan Kode Pembayaran/ID Billing yang berjumlah 17 Digit. Contoh Kode Pembayaran : 11999001150213002

SCREEN SHOOT PEMBAYARAN NON TUNAI PPTKIS melakukan pembayaran berdasarkan Kode Pembayaran/ID Billing melalui channel Perbankan : Internet Banking Automatic Teller Machine (ATM) Teller Kantor cabang terdekat

SCREEN SHOOT PEMBAYARAN NON TUNAI Asuransi Melakukan menerima struk transasksi pembayaran untuk kemudian melakukan pemanggilan ID TKI untuk dilakukan peng entrian data polis Asuransi dan Pencetakan Kartu Peserta Asuransi (KPA)

SCREEN SHOOT PENGECEKAN STATUS PEMBAYARAN MENGGUNAKAN QPR CODE READER SMARTPHONE

SESI DEMO APLIKASI PEMBAYARAN NON TUNAI

SEKIAN TERIMA KASIH