POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIER PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Aba Subagja, S.Sos., M.AP. KEPALA BIDANG STANDARDISASI JABATAN SDM APARATUR.
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU ASN ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI.
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
Etika Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
(Kepala Biro Kepegawaian)
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Biro Sumber Daya Manusia
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN Disampaikan Oleh : Dr. Ir. Santoso, M.Phil Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Harmonisasi Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Tahun 2014 Di Garden Permata Hotel Bandung, 11 September 2014

APA ITU POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL ? “ Pola Diklat Jabatan Fungsional adalah salah satu subsistem dari sistem pembinaan Diklat bagi PNS yang menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang jenis serta ragam diklat dalam jenjang Jabatan Fungsional ”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; Dasar Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3 3

Program percepatan reformasi birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 Penataan Struktur Birokrasi. (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 2 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 3 Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka 4 Profesionalisasi PNS. 5 Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). 6 Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7 Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur 8 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. 9

Program pengembangan sdm aparatur RENCANA AKSI Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Jabatan Fungsional Analis Pasar Perikanan

JENIS DIKLAT ( PP 101 Tahun 2000) 1. Diklat Prajabatan 2. Diklat Dalam Jabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT Tujuan Diklat : Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sasaran Diklat : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan Sumber : PP 101 Tahun 2000

SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT YANG IDEAL (PP 101/2000) PNS Membutuhkan Kompetensi PNS Kebutuhan Kompetensinya Terpenuhi Lembaga Diklat Terakreditasi ( SDM Kediklatan Tersertifikasi, Program dan Fasilitas Terstandarisasi) Mengisi Kompetensi PNS

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL UTAMA MADYA MUDA PERTAMA Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pemula JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL

JENIS DIKLAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN DASAR ALIH JENJANG PENJENJANGAN DASAR JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL DIKLAT TEKNIS DIKLAT TEKNIS

JENIS DIKLAT PENJENJANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL III II I III II I (Pelaksana Lanjutan ke Penyelia) (Madya ke Utama) JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL (Muda ke Madya) (Pelaksana ke Pelaksana Lanjutan) (Pertama ke Muda ) (Pemula ke Pelaksana)

Penjelasan .... Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat Dasar adalah diklat yang harus diikuti oleh pejabat fungsional yang pertama kali menduduki jabatan fungsional. Diklat Penjenjangan adalah diklat yang harus diikuti oleh pejabat fungsional yang akan naik pada jenjang yang lebih tinggi dari jenjang sebelumnya.

PROSPEK DAN POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN

KEBERADAAN JF DALAM RUU ASN profesi bagi : Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap Pemerintah/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi/JES Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional

PROSPEK DAN MANFAAT JABATAN FUNGSIONAL Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu; Profesionalisme PNS; Kejelasan peran dan kinerja; Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; Tingkat/jenjang : Terampil (Penyelia, III/d) Keahlian (Utama, IV/e) Memperpendek rentang kedali. Memperoleh tunjangan BUP Peluang naik pangkat/jabatan

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL Vertikal Horizontal Diagonal Kepastian Profesionalisme Transparan jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

TERIMA KASIH “ Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan.Dan yang Anda lakukan, menentukan yang Anda hasilkan.Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda,menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan Anda “ (Mario Teguh)