HUBUNGAN INVESTASI INDONESIA- AMERIKA SERIKAT Studi Kasus: PT. Freeport Indonesia bentuk Foreign Direct Investment (FDI) AS di Indonesia Loading Presentation _ click anywhere to start

Anggota Kelompok 3 : Fajar Hidayat Fahmi (115030100111016) Gusti Mehaki Zophan (115030100111020) Mufida Ade Trisna (115030100111044) Ria Nur Ambarwati (115030100111046)

Latar belakang Sampai saat ini Amerika Serikat (AS) masih merupakan kekuatan utama di dunia, baik dari sisi politik, militer, maupun ekonomi. Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat (AS) terutama sejak Rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia yaitu paruh kedua dekade 1960an. Dominasi aspek politik dan strategis dalam hubungan kedua negara mengakibatkan AS dan Indonesia kurang mengembangkan potensi-potensi ekonomi diantara keduanya. Kerjasama Bidang Ekonomi dan Keuangan Hubungan perdagangan neraca perdagangan nilai ekspor komoditas non migas Indonesia ke Amerika Serikat selama Januari – September 2012 tercatat sebesar US$ 11,08 miliar atau 9,69 % dari keseluruhan ekspor non migas sebesar US$ 114,36 miliar (BPS: 2012) Hubungan investasi, nilai investasi AS ke Indonesia pada tahun 2011 mencapai US$ 1,5 miliar dengan porsi 7,6% dari total investasi dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1 miliar

Latar belakang Investasi langsung (Foreign Direct Investment) dari AS menyumbang 4% dari total nilai FDI di Indonesia. Posisi FDI Indonesia terhadap Amerika Serikat mencapai puncaknya pada tahun 2005, namun kemudian menurun hingga bernilai negatif di 2006. Tren posisi FDI dari 2007 hingga 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2005, ketika saham FDI di Indonesia mencapai US$10 Milyar, perusahaan multinasional AS mendominasi investasi asing di Indonesia. Hampir 60% FDI dari AS terkonsentrasi pada sektor minyak, gas, dan pertambangan, seperti Exxon Mobil Oil, Newmont, Caltex, dan PT. Freeport Indonesia

Rumusan Masalah Bagaimana gambaran hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang investasi? Sejauhmana PT. Freeport Indonesia sebagai FDI berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia dan pembangunan berkelanjutan di Papua khususnya?

PEMBAHASAN: Pengertian Foreign Direct Investment (FDI) Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut ‘home country‘) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut ‘host country‘) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

PEMBAHASAN: Pengertian Foreign Direct Investment (FDI) Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang.

Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat : PeMBAHASAN: Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat Nilai investasi Amerika Serikat ke Indonesia pada 2011 mencapai USD 1,5 miliar, dengan porsi 7,6% dari total investasi dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1 miliar. Hubungan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment - FDI) mencakup 4% dari total nilai FDI di Indonesia secara keseluruhan. Posisi FDI Amerika Serikat di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2005, namun kemudian menurun hingga bernilai negatif di 2006. Tren posisi FDI dari 2007 hingga 2010 mengalami penurunan. Pasang surut FDI AS ke Indonesia tidak terlepas dari perubahan rezim atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selama periode tahun 1980-2000.

Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat : PeMBAHASAN: Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat pemerintah menghapuskan pembatasan modal, penjualan, serta perdagangan pada beberapa sektor tertentu. Selain itu, pada periode tersebut, pemerintah juga mengizinkan adanya joint venture dan mengizinkan kepemilikan 100% oleh pihak asing Reformasi pertama (tahun 1980) peraturan terkait divestasi yang mensyaratkan perusahaan asing untuk menerima minority ownership dan memberikan kesempatan kepada investor asing untuk melakukan investasi pada beberapa sektor vital seperti batubara, pelabuhan, telekomunikasi, listrik, komunikasi, pelayaran, transportasi udara, rel kereta api, dan media massa (Heggard 2000). Reformasi kedua (pertengahan 1990-an)

Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat : PeMBAHASAN: Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat Dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mengadakan International Infrastructure Summit pada tanggal 17 Januari 2005 dan BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit : bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi pemerintah Indonesia.

Studi Kasus: PT. Freeport Indonesia : PT. Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-Mc Moran Copper & Gold Inc. PT. Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Awal berdirinya PTFI bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company, Forbes Wilson melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang telah ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda, Jean Jacues Dozy pada tahun 1936. Rezim militer Orde Baru mendukung upaya investasi PTFI di Papua dengan cara melahirkan dua Undang-Undang yakni, UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan pokok pertambangan.

Studi Kasus: PT. Freeport Indonesia : Dengan dasar undang-undang tersebut, Kontrak Karya (KK) I dengan rezim militer Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, Proses penandatanganan KK I ini dianggap illegal karena terjadi sebelum 2 tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan PBB pun belum mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia. Freeport memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991 yang memberikan hak kepada Freeport selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2x10 tahun. KK II ini dianggap mengandung unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebab dilakukan 6 tahun sebelum KK I berakhir, sangat tetutup, dan tidak melalui konsultasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

Analisis: Pada rezim Orde Baru PTFI dianggap dapat memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Papua khususnya. Kontribusi Tahun 2011 Sejak 1991-2011 Keuntungan Langsung bagi Indonesia (dari pajak, royalty, dividen, biaya, dan dukungan langsung lainnya) USD 2,4 Miliar USD 13,8 Miliar Keuntungan tidak langsung (Gaji dan upah, pembelian dalam negeri, pengembangan regional dan investasi dalam negeri) USD 2,5 Miliar USD 19,6 Miliar Kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi Negara : Menanam Investasi > USD 7,8 Miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 23.000 orang di Indonesia (karyawan PT FI terdiri dari 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan Asing) Membayar Pajak 1,42% dari anggaran nasional Indonesia.

Analisis: Kajian LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari operasi PTFI di Papua dan Indonesia di 2010: 1,59% untuk PDB Indonesia, 68% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 96% untuk PDRB Mimika. Membiayai >50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sector tambang di Indonesia. PTFI telah membeli > USD 6 Miliar barang dan jasa domestik sejak 1992. Membentuk 1,67% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Membentuk 34,89% dari pemasukan rumah tangga di provinsi Papua. Dengan berdirinya PTFI diklaim juga akan mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan di Papua sebagai sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan, seperti: Pembangunan Pembangkit Daya Listrik, Perkotaan & Camp, Klinik Kesehatan & Rumah Sakit, Penerbangan, Pabrik Pengolahan Batu Gamping, Sarana Perbengkelan & Perawatan, Logistik, dan Jasa boga . Namun hingga kini, PTFI dianggap masih belum memberi keadilan bagi pemilik sumber daya alam yang mereka keruk selama ini. Keuntungan terbesar tetap untuk PTFI dan pembangunan untuk menunjang operasional PTFI bukan untuk kepentingan masyarakat.

Analisis: fakta Ekonomi rakyat Papua yang bejumlah sekitar dua juta jiwa masih tergolong penduduk termiskin di republik ini. Sekitar 80 % penduduknya masih hidup pada tingkat subsisten. Data Badan Pusat Statisitik (BPS) pada tahun 2004 menunjukkan penduduk miskin di Papua pada tahun 2002 mencapai 39 %. Kesehatan Dalam laporan Conservation Internasional Indonesia 2004 dikatakan warga Papua mempunyai tingkat kesehatan yang memprihatinkan, angka kematian bayi di Papua cukup tinggi, yaitu 100 per seribu kelahiran bayi hidup. Angka itu hampir tidak berubah sesudah otonomi khusus. Angka kematian ibu juga paling tinggi di negeri ini, yaitu 60-700 per 100.000 kelahiran. Selain itu tingkat harapan hidup juga rendah. Pendidikan 44,13 % warga Papua buta huruf. Di pedalaman-pedalaman, sekolah-sekolah nyaris tidak memiliki guru. Sistim sekolah hancur. Akibatnya sekolah-sekolah sering diliburkan. . Padahal, ketika republik ini mengalami krisis, produk domesitk regional bruto (PDRB) Papua melonjak dari Rp. 9 triliun pada tahun 1997 menjadi Rp. 19 triliun pada tahun 1998. ini disebabkan total nilai tambah dari sector pertambangan meningkat 38 %, namun trenyata dana tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

pencemaran lingkungan Analisis: fakta pelanggaran HAM Kasus pertikaian berdarah yang terjadi di tanah papua antara kaum asli papua dengan pihak PTFI. PTFI tidak mengindahkan keselamatan pekerjanya yaitu masyarakat Papua sendiri. masyarakat yang bukan pekerja PTFI bisa di usir, bahkan di tembak jika mendekati area pertambangan tanpa izin, walaupun masyarakat Papua hanya mencari hasil hutan di sekitar PTFI. pencemaran lingkungan Sebanyak kurang lebih 300.000 Ton/Hari Limbah dihasilkan dan dibuang dari proses pertambangan oleh perusahaan Amerika tersebut ke hutan dan sungai sehingga menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan serta meracuni penduduk yang bergantung pada lingkungan di Papua. PTFI juga dinilai telah gagal mematuhi permintaan pemerintah untuk memperbaiki praktik pengelolaan limbah berbahaya diantaranya adalah menghamburkan tembaga, penggunaan teknologi yang tidak layak, pembekapan tanaman, perusakan pada habitat muara, kontaminasi yang diakbatkan oleh racun tailing, dan masih banyak lainnya. PTFI telah lalai dalam pengelolaan limbah batuan, bertanggung jawab atas longsor berulang pada limbah batuan Danau Wanagon yang berujung pada kecelakaan fatal dan keluarnya limbah beracun yang tak terkendali (2000). .

Selain fenomena yang telah diuraikan di atas, juga diperkuat dengan adanya 3 faktor yang bisa kita jadikan bukti bahwa Investasi AS khususnya PTFI telah banyak merugikan perekonomian indonesia dan menyengsarakan rakyat Investasi yang dilakukan perusahan AS seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmont, dan khususnya PTFI adalah investasi di bidang ekploitasi barang tambang. Para Investor dengan prinsip kapitalis yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya telah mengakibatkan kerusakan ekosisitem dan lingkungan alam serta lingkungan sosial. Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau kontrak karya selalu berpihak dan menguntungkan investor akan tetapi merugikan pemerintah dan rakyat dalam kasus Freport di Papua Pemrintah Indonesia hanya mendapatkan 18,72 % itupun 9,36 % miliki swasta sedangkan sisanya dimiliki Freepoort

PENUTUP: KESIMPULAN Kerjasama hubungan investasi Indonesia dengan Amerika mengalami defisit. Bentuk kerjasama selama ini yang dilakukan harus dievaluasi dan direnegosiasikan lagi. Disamping itu investasi asing dalam hal ini yang dilakukan oleh perusahaan Amerika justru lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia. Karenanya dapat disimpulkan bahwa hubungan ekonomi antara RI dan Amerika lebih menguntungkan bagi Amerika dan lebih merugikan bagi RI. Dengan kata lain, Indonesia harus berani secara tegas melakukan terobosan dalam strategi perdagangan internasionalnya dengan tanpa mengikuti ‘pesanan dan tekanan’ politik Amerika dan merenegosiasi berbagai kerjasama bidang ekonomi yang seringkali keuntungan yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan kerugiannya, oleh karena itu, saatnya Indonesia menentukan sikapnya sendiri dalam berekonomi tanpa dikendalikan oleh kepentingan Amerika dengan dalih efisiensi.

PENUTUP: Saran Dalam bidang investasi, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulus peningkatan investasi Amerika Serikat di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan cost and benefit yang diperoleh Indonesia dari investasi tersebut. Amerika Serikat merupakan salah satu sumber FDI terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung di Indonesia, yang meliputi sektor migas, pertambangan, perbankan dan investasi, perhotelan, dan farmasi. Sementara itu, di pasar modal Indonesia, dari total investor asing yang tercatat di bursa, 9% berasal dari Amerika Serikat. Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah harus dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti yang diperoleh dari investasi Amerika Serikat ke Indonesia. Untuk itu, perlu ditinjau kembali mengenai peraturan pajak dan royalti atas investasi Amerika Serikat di Indonesia.

HUBUNGAN INTERNASIONAL Public Administrations Public Administrations Public Administrations THANK’S FOR YOUR ATTENTION Public Administrations The Law of Public Administrations HUBUNGAN INTERNASIONAL HUBUNGAN INTERNASIONAL