14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam1 Oleh: Dr. H. Affandi, MA Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUNAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
 PAPARAN KOORDINATOR TIM KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
M ENYUSUN DAN M ENGEMBANGKAN KTSP KHUSUS IPS Oleh : Dra. Hj. Wafrohtur Rohmah, SE, MM Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si Kuliah XIII.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Implementasi Peraturan
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
PERENCANAAN.
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, 4 Maret 2008.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
MEKANISME PENDATAAN EMIS
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Sistem Informasi Perencanaan dan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam1 Oleh: Dr. H. Affandi, MA Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam2 Latar Belakang Dasar hukum : UU No. 25/2004 ttg sistem perencanaan nasional PP No. 40/2006 ttg Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP 55/2007 ttg. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Keputusan Dirjen No. DJ.I/457/2007 ttg. Rentra Ditjen Pendidikan Islam Rencana Operasional Renstra Cakupan: Pendidikan Umum bercirikan Islam (59 ribu satuan pendidikan, 91% swasta) Pendidikan agama (241 ribu satuan pendidikan) Pendidikan keagamaan (58 ribu satuan pendidikan)

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam3 Peta Pendidikan Islam Jenis Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Pendidikan Umum Berciri Islam Pendidikan Keagamaan Islam DiniyahPondok Pesantren Formal Non - Formal Non -Formal Tanpa Jenjang Formal Non- Formal Formal Non -Formal Berjenjang Non -Formal Tanpa Jenjang FormalNon -Formal TinggiMK PAI PT MP PAI pada kursus- kursus PT IslamPTKIDT ‘Aly Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll. Ma'had Aly Ma'had Takahassus Menengah MP PAI SMA/LB. SMK MP PAI Paket C MA, MA Kej.Paket CPDMADT UlyaMuadalah Pengajian Kitab Ulya Dasar MP PAI SD/LB, SMP/LB MP PAI Paket A, Paket B MI, MTs Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha PDD, PDMP DT Awaliyah, DT Wustha Pengajian Kitab Ibtidai & Tsanawi PAUDMP PAI TKMP PAIRA/BATKQ Jumlah Satuan Pendidika n N.A N.A Jumlah Peserta didik (tidak ternasuk TK) N.A N.A Je Jenja ng

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam4 Prinsip yang dipakai Sistem perencanaan sentralisasi dengan memperhatikan proses: Unified perencanaan program dan anggaran Perencanaan bottom-up dan top down melalui forum musyawarah Peran serta swasta, melalui KKM dan yayasan Otonomi satuan pendidikan berdasarkan school based management Kesatuan sistem perencanaan: Sinkronisasi vertikal dengan sisdiknas Sinkronisasi vertikal sampai dengan satuan pendidikan Sinkornisasi horizontal dengan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota Memperhatikan ke-khasan Pendidikan Islam Fokus program: Difokuskan kepada kegiatan PBM Optimalisasi layanan manajemen Keberpihakan kepada yang miskin

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam5 Siklus perencanaan tahunan di pusat Kebijakan Tahunan t-1 Pagu Indikatif (Maret) Pra Musnas t-1 Musnas Ranca ngan Renja-KL Pagu Sementara (Juni) Musnas Penyesuaian Renja-KL Pagu Definitif (Sep) Telaah RKA-KL Telaah dan finalisasi DIPA (Des) Rancangan RKP (feb) Monitoring dan Evaluasi Hasil Monev t-1 Bahan RKP t-1 RKP (April)

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam6 Sinkronisasi Vertikal dan Horisontal

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam7 Sistem perencanaan di provinsi

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam8 Sistem perencanaan di kabupaten

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam9 Sistem perencanaan di madrasah KANDEPAG TIM Penyusun RAPBM menyusun Draft Draft Perencanaan Satuan Pendidikan Draft dimusyawarahkan oleh seluruh komponen dan komite sekolah s YAYASAN TAHAP IDENTIFIKASI TAHAP FINALISASI TAHAP VERIFIKASI TAHAP KORDINASI SISWA KA TU Waka Kurikulum Waka Kesiswaa n Waka Sarana Kepala Sekolah RAPBM Analisa Kebutuhan Draft dimusyawarahkan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam10 Akuntabilitas Akuntabilitas program, melalui: Dilakukan melalui: pengembangan Renstra-based program, sistem pelaporan reguler, LAKIP, audit internal masing-masing yayasan/lembaga. Akuntabilitas keuangan dan prosedural, melalui: Audit internal yayasan/lembaga, audit internal oleh Inspektorat Jenderal, Audit eksternal oleh BPK dan BPKP Akuntabilitas manajemen, melalui: LAKIP dan audit internal oleh Inspektorat Jenderal Akuntabilitas publik: Audit publik bagi yayasan swasta dan pengaduan/laporan masyarakat.

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam11 Akuntabilitas renstra-based program Penetapan visi dan misi pendidikan Islam dengan mengacu kepada : RPJM bidang pendidikan dan agama dan skala prioritas Visi dan misi Pendidikan Nasional Visi dan misi Departemen Agama Analisis posisi: Mempertimbangkan kondisi Pendidikan Islam saat ini Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Formulasi strategis: Menetapkan posisi dan inisiatif strategis Merumuskan kebijakan dan program strategis Memetakan program strategis dalam program prioritas Menyusun strategi implementasi: Dukungan organisasi dan pendanaannya Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan program, pengelolaan, dan efisiensi

14/03/2008Sesditjen Pendidikan Islam12 Penutup THANK YOU TERIMA KASIH ARIGATOU MERCI ATUR NUHUN DANKE SCHOEN