MEKANISME PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN IPTU BAMBANG LISTIONO, S.H

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
POTENSI TERJADINYA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
TUGAS DAN WEWENANG JAM DATUN.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
Komisi Pemberantasan Korupsi
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Sosialisasi PLN Bersih No Suap
PERSAMAAN AKUNTANSI.
SELAMAT DATANG.
IMBALAN BUNGA XII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
E-procurment : Jujur dan Bersih
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
Kejahatan Pencucian Uang
Siswanto, Ir. MT. dkk. Diperbaruhi dari Slide : Yoeserwan, SH. MH Tindak Pidana Pasar Modal.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
BAHAN PAPARAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMKOT PROBOLINGGO
Persaingan usaha.
DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.
ANALISA FINANSIAL DAN EKONOMI
Disampaikan oleh : ERVITA SAFITRI, S.E., M.Si
Ancaman Pemberantasan Korupsi Saat Ini
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
SELAMAT DATANG.
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
DR.CHAERUL AMIR, SH MH. ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pendidikan Anti-Korupsi
Ade Rahardja Plt. Deputy INDA KPK Jakarta, 4 Maret 2010
PERSAINGAN USAHA.
1 Pertemuan #11 PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun: 2006 Versi: 1.
Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering
KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengertian Men UU korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dengan cara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya.
Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.
PENGHINAAN.
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
KANIT I RESUM SAT RESKRIM POLRES BOGOR
PENGANTAR ILMU POLITIK
Menjangkau yang tak Terjangkau
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Dr. M. ADI TOEGARISMAN
Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Universitas Esa Unggul
KASUS SIMULATOR SIM.
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
RUANG LINGKUP KORUPSI.
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
POTENSI Tindak Pidana Korupsi DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KUHAP TERHADAP INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Sendawar , Maret 2019.
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Transcript presentasi:

MEKANISME PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN IPTU BAMBANG LISTIONO, S.H PAPARAN KBO SAT RESKRIM TENTANG MEKANISME PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUSI ( UU RI No. 31 TAHUN 1999 Jo UU RI No. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH IPTU BAMBANG LISTIONO, S.H Cilacap, 22 April 2014

APA SIH KORUPSI ITU ? SESUAI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BARANG SIAPA MEMPERKAYA DIRI – SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI; DENGAN CARA MELAWAN HUKUM; DAPAT MERUGIKAN UANG NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

10 BENTUK TINDAK KORUPSI PEMBERIAN SUAP / SOGOK; PENGGELAPAN; PEMALSUAN; PEMERASAN; PENYAALAHGUNAAN JABATAN ATAU WEWENANG; PERTENTANGAN KEPENTINGAN; PILIH KASIH; MENERIMA KOMISI; NEPOTISME; KONTRIBUSI ATAU SUMBANGAN.

KARAKTERISTIK TP KORUPSI DIANTARANYA : MENYALAH GUNAKAN WEWENANG/ JABATAN. MENABRAK PERATURAN FORMAL DGN ALASAN KEBIJAKAN. PELAKU MEMILIKI KEMAMPUAN INTELEKTUAL DILAKUKAN SCR TERORGANISIR/ TDK SENDIRIAN (STAND ALONE). PELAKU MEMILIKI OTORITAS/ KONEKSITAS DI BIDANG KEUANGAN. PELAKU MEMILIKI/ DEKAT DGN KEKUASAAN. PELAKU MENCARI/ BUAT BUKTI UTK SEMBUNYIKAN PERBUATAN. PELAKU BERLINDUNG DIBALIK PERATURAN YG SENGAJA DIBUAT (JUSTIFIKASI TINDAKAN). DELIK FORMIL DAN MATERIL  VIDE PUTUSAN MK : PENJELASAN PSL 2 AYAT 1 UU NO. 31 /1999. TERKAIT DG PERATURAN PER-UU-AN LAIN. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA. TDK LANGSUNG MERUGIKAN K.U NEG., MISAL : MEMERAS, SUAP & GRATIFIKASI.

MEKANISME PENYELIDIKAN TP KORUPSI INFO/ LAP. DARI MASY/ HASIL TEMUAN INSTANSI DI TELAAH PENUNJUKAN PENYIDIK TAHAP SIDIK HASIL TELAAH ADA INDIKASI TP SPRINT LIDIK PROSES LIDIK TDK ADA BUKTI PERMULAAN HASIL LIDIK TDK DITINDAKLANJUTI PASAL 17 HAP BUKAN MERUPAKAN TP / TDK CUKUP BUKTI BUKAN MERUPAKAN TPK DIHENTIKAN LIDIK DILIMPHKAN KE INSTANSI LAIN

MEKANISME PENYIDIKAN TP. KORUPSI HASIL LIDIK TEMBUSAN KPK TAHAP SIDIK JPU TAHAP II SPDP PENUNJUKAN PENYIDIK SPRINT SIDIK PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL SIDIK HASIL TP dan CUKUP BUKTI - BP PROSES SIDIK BUKAN MERUPAKAN TP/ TDK CUKUP BUKTI TDK LENGKAP LENGKAP SP3 DIHENTIKAN SIDIK DIKEMBALIKAN UTK DILENGKAPI

TINDAKAN YANG MASUK KATEGORI KORUPSI PADA PENGERJAAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KECAMATAN DI KECAMATAN BANGUN JIWA SENILAI Rp. 1.000.000.0000 ( 1 MILYAR ) PANITIA KEC. BANGUN JIWA MEMBUAT LELANG PEKERJAAN, DANA SEBESAR Rp. 1 MILYAR, DENGAN RINCIAN PEKERJAAN : DALAM KONTRAK PEKERJAAN DISEBUTKAN : TIDAK ADA PEKERJAAN YANG DI SUB KONTRAKKAN, ADA DUKUNGAN & ADA PELAKSANAAN DUKUNGAN NO BARANG SPESIFIKASI BANYAK NYA 1 BESI ULIR AA 100 2 BAJA RINGAN BB 250 3 SEMEN COR CC 1000 4 GENTENG DD 5 BATA EE 3500

TAHAP PENAWARAN DAN PEMENANGAN LELANG ATAS PEKERJAAN GEDUNG BALAI KECAMATAN DI KEC BANGUN JIWA, MAKA KONTRAKTOR PT. UNYIL JAYA MELAKUAN PENAWARAN PEKERJAAN, DENGAN RINCIAN : DAN OLEH PANITIA KEC. BANGUN JIWA PEKERJAAN GEDUNG BALAI DESA DIMENANGKAN OLEH PT. UNYIL JAYA, DENGAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BARANG HARUS SESUAI DENGAN DOKUMEN KONTRAK. NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR (25% ) 2 BAJA RINGAN BB 250 PT. CEPOT SUB KONTRAKTOR (25% ) 3 SEMEN COR CC 1000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 PT. BILUNG

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA TAHAP PELAKSANAAN, PT. UNYIL JAYA SELAKU PEMENANG LELANG MENGINGINKAN KEUNTUNGAN YANG LEBIH BESAR DARI PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG BALAI, PADAHAL PENGERJAAN HARUS SESUAI DENGANKONTRAK KERJA YAKNI : A. DALAM KONTRAK KERJA : B. DALAM PENGERJAAN : NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR 2 BAJA RINGAN BB 250 PT. CEPOT SUB KONTRAKTOR 3 SEMEN COR CC 1000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 PT. BILUNG B. DALAM PENGERJAAN NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR 2 BAJA RINGAN FF 250 PT. OGAH SUB KONTRAKTOR 3 SEMEN COR GG 1000 PT. KARNA 4 GENTENG HH PT. DORNA 5 BATA II 3500 PT. CAKIL

“ PENDAPATAN “ PT. UNYIL JAYA SETELAH PELAKSANAAN PEKERJAAN NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 300.000.000 PT. CEPOT 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 250.000.000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD Rp. 100.000.000 PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 Rp. 150.000.000 PT. BILUNG NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN FF 250 Rp. 260.000.000 PT. OGAH 3 SEMEN COR GG 1000 Rp. 220.000.000 PT. KARNA 4 GENTENG HH Rp. 80.000.000 PT. DORNA 5 BATA II 3500 Rp. 120.000.000 PT. CAKIL

PEMIDANAAN KASUS KORUPSI OLEH PT. UNYIL JAYA NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 300.000.000 PT. CEPOT 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 250.000.000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD Rp. 100.000.000 PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 Rp. 150.000.000 PT. BILUNG NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN FF 250 Rp. 260.000.000 PT. OGAH 3 SEMEN COR GG 1000 Rp. 220.000.000 PT. KARNA 4 GENTENG HH Rp. 80.000.000 PT. DORNA 5 BATA II 3500 Rp. 120.000.000 PT. CAKIL TERNYATA SPESIFIKASI KURANG / TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK KERJA, BAIK KUALITAS MAUPUN KUANTITAS, SEHINGGA MENIMBULKAN KELEBIHAN BAYAR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

TINDAKAN PT. UNYIL JAYA MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI, PT. UNYIL JAYA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI HASIL PENGERJAAN PROYEK DARI PIHAK PT. PT. OGAH, PT. KARNA, PT. DORNA, PT. CAKIL KARENA MENGGUNAKAN BARANG YANG LEBIH MURAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI DALAM KONTRAK KERJA. DENGAN MELAWAN HUKUM PT. UNYIL JAYA TERBUKTI MELAWAN HUKUM KARENA MENYALAHI KONTRAK KERJA DALAM HAL INI, BARANG TIDAK SESUAI DENGA SPESIFIKASI DALAM KONTRAK KERJA, MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA DENGAN SPESIFIKASI YANG LEBIH RENDAH DARIPADA SPESIFIKASI BARANG YANG SEHARUSNYA SERTA BARANG TERSEBUT LEBIH MURAH, MAKA NEGARA MENGALAMI KERUGIAN KEUANGAN, ATAS TINDAKAN PT. UNYIL JAYA.

TINDAKAN YANG TIDAK MASUK KATEGORI KORUPSI PADA PENGERJAAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KECAMATAN DI KECAMATAN BANGUN JIWA SENILAI Rp. 1.000.000.0000 ( 1 MILYAR ) PANITIA KEC. BANGUN JIWA MEMBUAT LELANG PEKERJAAN, DANA SEBESAR Rp. 1 MILYAR, DENGAN RINCIAN PEKERJAAN : DALAM KONTRAK PEKERJAAN DISEBUTKAN : TIDAK ADA PEKERJAAN YANG DI SUB KONTRAKKAN, ADA DUKUNGAN & ADA PELAKSANAAN DUKUNGAN NO BARANG SPESIFIKASI BANYAK NYA 1 BESI ULIR AA 100 2 BAJA RINGAN BB 250 3 SEMEN COR CC 1000 4 GENTENG DD 5 BATA EE 3500

TAHAP PENAWARAN DAN PEMENANGAN LELANG ATAS PEKERJAAN GEDUNG BALAI KECAMATAN DI KEC BANGUN JIWA, MAKA KONTRAKTOR PT. UNYIL JAYA MELAKUAN PENAWARAN PEKERJAAN, DENGAN RINCIAN : DAN OLEH PANITIA KEC. BANGUN JIWA PEKERJAAN GEDUNG BALAI DESA DIMENANGKAN OLEH PT. UNYIL JAYA, DENGAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BARANG HARUS SESUAI DENGAN DOKUMEN KONTRAK. NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR (25% ) 2 BAJA RINGAN BB 250 PT. CEPOT SUB KONTRAKTOR (25% ) 3 SEMEN COR CC 1000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 PT. BILUNG

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA TAHAP PELAKSANAAN, PT. UNYIL JAYA SELAKU PEMENANG LELANG, TERNAYA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN TERJADI PERUBAHAN PADA PELAKSANA SUB KONTRAKTOR, YAKNI : A. DALAM KONTRAK KERJA : B. DALAM PENGERJAAN : NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR 2 BAJA RINGAN BB 250 PT. CEPOT SUB KONTRAKTOR 3 SEMEN COR CC 1000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 PT. BILUNG NO BARANG SPEK BANYAK NYA PELAKSANA KEDUDUKAN PEKERJAAN 1 BESI ULIR AA 100 PT. UNYIL JAYA KONTRAKTOR 2 BAJA RINGAN BB 250 PT . KRESNA SUB KONTRAKTOR 3 SEMEN COR CC 1000 PT. BIMA 4 GENTENG DD PT. PALGUNA 5 BATA EE 3500 PT. ABIYASA

“ PENDAPATAN “ PT. UNYIL JAYA SETELAH PELAKSANAAN PEKERJAAN NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 300.000.000 PT. CEPOT 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 250.000.000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD Rp. 100.000.000 PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 Rp. 150.000.000 PT. BILUNG NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 299.000.000 PT . KRESNA 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 245.000.000 PT. BIMA 4 GENTENG DD Rp.98.000.000 PT. PALGUNA 5 BATA EE 3500 Rp. 147.000.000 PT. ABIYASA

TINDAKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PT. UNYIL JAYA BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 300.000.000 PT. CEPOT 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 250.000.000 PT. TOGOG 4 GENTENG DD Rp. 100.000.000 PT. SENGKUNI 5 BATA EE 3500 Rp. 150.000.000 PT. BILUNG NO BARANG SPEK BANYAK NYA HARGA TOTAL PELAKSANA 1 BESI ULIR AA 100 Rp. 200.000.000 PT. UNYIL JAYA 2 BAJA RINGAN BB 250 Rp. 299.000.000 PT . KRESNA 3 SEMEN COR CC 1000 Rp. 245.000.000 PT. BIMA 4 GENTENG DD Rp.98.000.000 PT. PALGUNA 5 BATA EE 3500 Rp. 147.000.000 PT. ABIYASA WALAUPUN PT. UNYIL JAYA MELAKUKAN PENGGANTIAN SUB KONTRAKTOR PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN, NAMUN UNTUK SPESIFIKASI BARANG BAIK KUALITAS DAN KUANTITAS SESUAI DENGAN KONTRAK KERJA.

TINDAKAN PT. UNYIL JAYA ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG BALAI KEC TINDAKAN PT. UNYIL JAYA ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG BALAI KEC. BANGUN JIWA MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI, DALAM HAL INI, PT. UNYIL JAYA DIPERBOLEHKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI PENGERJAAN PROYEK, DIKARENAKAN BARANG UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KEC. BANGUN JIWA SESUAI DENGAN SPESIFIAKSI, BAIK KUALITAS DAN KUANTITAS SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM KONTRAK KERJA. DENGAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL INI TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN HUKUM, WALAUPUN TERJADI PERUBAHAN PADA PELAKSANA SUB KONTRKATOR, KARENA SPESIFIKASI BARANG SESUAI DENGAN DAFTAR KONTRAK KERJA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN OLEH PT. UNYIL JAYA ATAS PENGERJAAN PROYEK DIPERBOLEHKAN, DAN SPESIFIKASI BARANG YABG DIBUTUHKAN DALAM PEMBANGUNAN PUN SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN DAN DISUSUN OLEH PANITIA PEKERJAAN. MAKA TIDAK TIMBUL KERUGIAN NEGARA ATAS TINDAKAN PT. UNYIL JAYA

SEKIAN & TERIMA KASIH