PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Part I)
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PENERIMAAN NEGARA 1.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
IURAN KEPADA NEGARA YG SIFATNYA DIPAKSAKAN
Komputerisasi Perpajakan
SUNSET POLICY.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PERPAJAKAN Pendahuluan M-1 Tony Soebijono.
SISTEM DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA-CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENGANTAR PERPAJAKAN Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peratura,dengan tidak mendapat.
Oleh Suryarama FISIP - UT
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Pajak) terjadi kesalahan data ( misalnya : mengisi Kode M.A.P. / Mata
Perpajakan Fiki andika A
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Mengapa tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak itu
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
department of public administration
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
PENAGIHAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
P A J A K ????? By : JS 2017.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
5 Bab Perpajakan.
department of public administration
PAJAK.
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PAJAK.
Materi 5.
PAJAK.
Modernisasi Administrasi Perpajakan
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERPAJAKAN.
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
K ETENTUAN U MUM DAN T ATA C ARA P ERPAJAKAN (P ART I) © Christine, SE,Ak.,M.Int.Tax.
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????

PAJAK ADALAH : Kontribusi kepada Negara Berdasarkan Undang- undang Dapat dipaksakan Tidak memberikan imbalan secara langsung Dipergunakan untuk keperluan Negara

Untuk apa saja uang pajak itu? Pembangunan sarana umum, seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, dsb.

Untuk apa saja uang pajak itu? Sumber pembiayaan penyelenggaraan negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dsb.

Untuk apa saja uang pajak itu? Pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA Sebelum reformasi Official assesment Reformasi Perpajakan Self-assessment System: Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

JENIS-JENIS PAJAK : PAJAK PUSAT (dikelola oleh DITJEN. PAJAK) :  Pajak Penghasilan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)  Bea Meterai  Pajak Bumi dan Bangunan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

JENIS-JENIS PAJAK : PAJAK DAERAH (dikelola oleh Pemda) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor,

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK FUNGSI UTAMA NPWP  Sarana dalam administrasi perpajakan  Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap WAJIB PAJAK satu NPWP

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PPh Pasal MEMBAYAR SENDIRI PAJAK TERUTANG PPh Pasal 25 (LS) 2. MELALUI PEMOTONGA N ATAU PEMUNGUTAN PIHAK LAIN PPh Psl. 4 ayat (2), Psl 15, Psl 21, 22, 23 serta PPh Pasal 26

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK 3. PEMUNGUTAN OLEH PIHAK PENJUAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 4. PEMBAYARAN PAJAK PAJAK LAINNYA PBB, BPHTB, BEA METERAI INGAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK !!

MEKANISME PELAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SPT MASA Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang INGAT BATAS WAKTU PELAPORAN !!

PELAYANAN PRIMA DAN PENGAWASAN INTENSIF DGN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE  PELAYANAN KEPADA WP MENINGKAT  PRODUKTIVITAS PEGAWAI TINGGI  KEPERCAYAAN THD APARAT PAJAK TINGGI  VOLUNTARY COMPLIANCE WP MENINGKAT

KPP WP BESAR - LARGE TAXPAYERS OFFICE (LTO) o WP : Perusahaan terbesar di Indonesia o Wilayah : Seluruh Indonesia o Jenis Pajak : PPh dan PPN KPP MADYA - MEDIUM TAXPAYERS OFFICE (MTO) o WP : Perusahaan terbesar di Kanwil tsb termasuk WP lokasi yang domisilinya terdaftar pada Kanwil modern lain o Jenis Pajak : PPh dan PPN KPP PRATAMA - SMALL TAXPAYERS OFFICE (STO)  Jumlah : seluruh KPP di seluruh Kanwil  WP : tergantung (ribuan)  Jenis Pajak : seluruh jenis pajak

KARAKTER : PELAYANAN LEBIH BAIK, TERPADU DAN PERSONAL :  Struktur Organisasi berdasarkan fungsi --- debirokratisasi Pelayanan  Adanya AR – mitra Wajib Pajak  One Stop Service, WP cukup menghubungi AR untuk menyelesaikan permasalahan SELURUH jenis pajak (PPh,PPN dan PBB)  Dukungan sistem komunikasi & teknologi informasi terkini e-system antara lain : e-SPT, e-payment, e-filling

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA SEMUA LINI :  Penerapan sistem manajemen kasus dan alur kerja  dengan zero tolerance terhadap KKN  SDM yang profesional : –Penerapan kode etik pegawai yang tegas dan konsisten---diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai –Pemberian tunjangan khusus  Keberatan dan Penyidikan hanya dilakukan oleh Kanwil– fair

TERIMA KASIH