Kuliah Hubungan Internasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Advertisements

(Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pertemuan ke – 5 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
HUBUNGAN INTERNASIONAL & ORGANISASI INTERNASIONAL
From the desk of H.P.Haryono Tanggung jawab profesi sebagai diplomat Kuliah 1, 11 Oktober 2008 Oleh : Harry P. Haryono (Dutabesar LBBP RI untuk Portugal.
Hubungan dan Diplomasi internasional
SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL & PERKEMBANGANNYA
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Anggota Kelompok : Sophia Fauziah Indah Sundari M.Zaky Nurahman
PERSEROAN TERBATAS (PT)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
WARGA NEGARA & KEWARGANEGARAAN Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
Bea Meterai.
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Surat Keterangan Keimigrasian
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik bersumber pada 2 kata yaitu Sosialisasi dan Politik. Menurut Rahman : -Sosialisasi adl Permasyarakatan -Politik.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI (ASPEK KEPEGAWAIAN)
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Welcome to Praktek Diplomasi, Konsuler dan Protokoler
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI Direktur Perlindungan WNI dan BHI
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
Hubungan Internasional
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) Jurusan Hubungan Internasioanal
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Teori tentang Rahasia Bank
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
PENYELESAIAN SENGKETA
HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
DIPLOMACY “the application of independent tactics to conduct official relations between government of independent states” (Harold K. Nicolson, 1972, 475).
Hubungan Internasional
DIPLOMASI.
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
DIPLOMASI KEBUDAYAAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Hukum Diplomatik dan Konsuler Resiprositas dan Atribusi
HUKUM INTERNASIONAL Pada hakikatnya keberadaan hukum internasional mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA OPTK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERMENTAN 09/2009.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KULIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEDAULATAN NEGARA VERSUS KEKEBALAN DIPLOMATIK AMINUDDIN ILMAR.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN KEMBALI CAGAR BUDAYA
Biro Hukum dan Organisasi
SEWA GUNA USAHA.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Transcript presentasi:

Kuliah Hubungan Internasional HUBUNGAN DIPLOMATIK Kuliah Hubungan Internasional

TERMINOLOGI

TERMINOLOGI Diplomasi berasal dari bahasa Latin dan Yunani “DIPLOUN” artinya “MELIPAT” atau “SURAT KEPERCAYAAN” Di zaman Kekaisaran Romawi : paspor, pas jalan dan surat berharga atau sertifikat yg dibubuhi meterai dan dibungkus dengan lempengan logam disebut DIPLOMA.

TERMINOLOGI DIPLOMA ini kemudian mempunyai arti dokumen yang berisi penganugerahan hak istimewa atau persetujuan kepada komunitas asing. Perkataan DIPLOMASI kemudian menjelma menjadi istilah DIPLOMAT, DIPLOMASI, dan DIPLOMATIK.

DIPLOMAT DIPLOMA yg berbentuk metal (logam tipis) bundar yg diberi cap dan disebutkan keahlian/ kepandaian serta bakat orang yg membawanya. Orang yg membawa DIPLOMA itu kemudian disebut DIPLOMAT.

DIPLOMATIK DIPLOMA yg berbentuk logam tipis itu kemudian diganti menjadi passport (to pass a port = izin melintasi portal). Untuk mencegah kepalsuan keterangan yg tercantum dalam DIPLOMA (passport) itu, diadakanlah kantor perwakilan (disebut res diplomatica) untuk memeriksa keabsahan paspor asli atau palsu. Kantor itu dikenal dgn nama KEDUTAAN (embassy).

PENGERTIAN DIPLOMASI

HAROLD NICOLSON DIPLOMASI atau DIPLOMATIK adalah suatu metode pengelolaan hubungan internasional dengan mempergunakan cara negosiasi, cara ini biasanya dilakukan oleh seorang duta besar atau duta dengan gaya dan seni diplomatis.

QUENCY WRIGHT The employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction; The art of negotiation in order to achieve the maximum of costs, within a system of politics in which war is a possibility.

IAN BROWNLIE ….diplomacy comprises any means by which States establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transaction, in each case through their authorized agents.

Faktor Penting Diplomasi Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan. Hub tsb dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk pejabatnya. Pejabat tsb hrs diakui statusnya sebagai agen diplomatik. Diberikan kekebalan dan hak istimewa.

An ambassador as a honest man sent abroad to lie for his country Sir Henry Watton An ambassador as a honest man sent abroad to lie for his country

PERWAKILAN DIPLOMATIK

KLASIFIKASI PANGKAT DAN GELAR PEJABAT DIPLOMATIK

[ Regulation of Vienna ] Kongres Wina 1815 [ Regulation of Vienna ] Duta Besar beserta perwakilan Tahta Suci (Papal Lagates and Nuncios). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ministers, Plenipotentiary and Envoys Extraordinary). Kuasa Usaha (Charges d’affairs).

Kongres Aix La-Chapelle 1818 [Protokol Achen] Duta Besar dan Duta Paus (Ambassador and lagetaes, or nuncios). Utusan Menteri atau yang lain, dan yang diakreditasikan kpd Kepala Negara (Envoy and Minister Plenipotentiary, Internuncios). Minister Residen. Kuasa Usaha yg diakreditasikan kpd Menteri Luar Negeri.

Kongres Wina 1961 Duta Besar atau Nuncios yg diakreditasikan kpd kepala negara, dan kepala perwakilan lain yg sama derajatnya. Utusan, Duta dan Internuncios yg diakreditasikan kpd kepala negara. Kuasa Usaha (Charge d’affairs) yg diakreditasikan kpd Menteri Luar Negeri.

Klasifikasi Kuasa Usaha Kuasa Usaha Tetap (Charge d’affaires en pied) Kuasa Usaha Sementara (Charge d’affaires ad interim)

Klasifikasi Kepangkatan dan Gelar Diplomat Kontemporer Duta Besar Minister Minister Counsellor Counsellor Sekretaris Pertama Sekretaris Kedua Sekretaris Ketiga Atase

Atase terdiri dari : Atase Teknik Atase Militer Atase Kebudayaan Atase Pendidikan Atase Perdagangan Atase Pertanian dan Perburuhan dll

Lalu Bagaimana Klasifikasi Kepangkatan dan Gelar Diplomat di negara kita ?

Klasifikasi pangkat dan gelar diplomat indonesia diatur didalam Pasal 33 undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Duta Besar Minister Minister Counsellor Counsellor Sekretaris Pertama Sekretaris Kedua Sekretaris Ketiga Atase (attasche)