Auditor Itjen Kemdikbud

PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
MENULIS BERITA KRIMINAL
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
TAHAP PENYIDIKAN TAHAP PENUNTUTAN TAHAP PERSIDANGAN TAHAP EKSEKUSI
APLIKASI HAK ASASI MANUSIA
Perkara Pidana, Penyidikan, dan Penuntutan
Dewasa ini, kita ketahui bahwa Negara kita, sudah tercoreng namanya di kanca Internasional akibat dari kasus-kasus korupsi yang meraja lela dan sudah.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
Kelompok : Nurintan Belladina Rezky Fadillah Riyan Berlian
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
KORUPSI Kelompok 4 (MMR 50) BUSINESS ETHICS & CSR Amanda Eunike Hikmat
PERAN PENDAMPING DALAM PENGELOAAN PENGANDUAN MASYARAKAT (PPM) Studi Kasus Penyalahgunaan Dana oleh UPK Manunggal Kel. Banmati Sukoharjo JANGAN MATI GAYA.
PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.
- Muhamad Arbain- Prihatin Koesendang- Hesti Merliana. A - Andre Iskandar- Morawilman- Dodi Rinaldi -Araliet- Pirno.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Cerita Anas Urbaningrum dan Kasus Hambalang
BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.
Menentukan Usia Kehamilan
Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
PERTEMUAN KE-9 PEMBUKTIAN. Dalam hal pembuktian seharusnya yang dibuktikan yaitu kebenaran surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Secara umum.
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-9 JULIUS HARDJONO
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Karakteristik Bahasa Hukum
TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
Korupsi dan Penyuapan Di Indonesia
Pendidikan Anti Korupsi
HUKUM ACARA PIDANA.
Oleh Dr. Triyanto,SH.MHum.
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
LAW CLINIC FAIR 8-9 September 2015
KEBIJAKAN REDAKSI LKBN ANTARA
By Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.SI.
Febri Diansyah Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch
HUKUM DI INDONESIA PENGERTIAN HUKUM TUJUAN HUKUM FUNGSI HUKUM
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Konsep Pemidanaan Anak Dalam RKUHP
Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh: Martya Sofia P. ( ) Auliya Triasita R. ( )
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Materi kuliah Tanggal 15 Oktober 2016 Dr. Rachmayanthy, SH.
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Macam-macam Hukuman Ditinjau dari segi pertalian satu hukuman dengan lainnya Hukuman Pokok (al-’uqubah al-ashliyah), yaitu hukuman pokok yang telah ditetapkan.
Basuki tjahaja purnama (Ahok) Profile : Nama : Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM Tgl lahir : Rabu, 29 Juni 1966 Karir politik ahok : 1)Anggota Komisi II DPR.
PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR