Sinopsis Buku II KPH STRATEGI PENGEMBANGAN KPH DAN PERUBAHAN STRUKTURAL KEHUTANAN INDONESIA Penulis Buku: Agus Setyarso, Hariadi Kartodihardjo, Mustofa Agung Sarjono, Bramasto Nugroho, Christine Wulandari, Haryato R Putro, Eno Suwarno Jakarta, 5 November 2014

DARI BUKU I KE BUKU II Buku I menguraikan: Konsep, rasionalitas dan sosok KPH Landasan legal dan kebijakan Landasan kelembagaan Landasan pembentukan dan operasionalisasi Buku II menyampaikan pembelajaran (dan umpan baik) dari implementasi pembangunan KPH: Perubahan cara berfikir Pembelajaran pada tata pemerintahan kehutanan Pembelajaran pada konstelasi kelembagaan di tingkat pusat, daerah, dan tapak Pembelajaran pada operasionalisasi KPH Rekomendasi mengenai pembangunan KPH ke depan

Sinopsis Bab-per-Bab I. PENDAHULUAN Latar belakang: selama 40 tahun – upaya pemecahan masalah tidak menjadikan masalah menjadi berkurang KPH sebagai intrumen menyelesaikan masalah berbasis situasi tapak Namun demikian, membangun KPH tidak sederhana Memerlukan perubahan mindset, mainstreaming peraturan perundangan dan pembelajaran terus menerus untuk dapat merumuskan strategi ke depan Mengapa buku ini disusun serta kerangka isinya.

II.  KPH: URGENSI DAN TRANSFORMASI PERUBAHAN STRUKTURAL KEHUTANAN INDONESIA  Perubahan tata nilai dan mindset   Kayu sebagai keutamaan hasil hutan, perizinan, ekonomi biaya tinggi, kebijakan secara adil dan masalah-masalah sosial. Perubahan mindset diperlukan dan dijalankan pada tingkat kelembagaan dan kebijakan. Terbukti gagal apabila perubahan dilakukan hanya di tingkat operasional saja. Perbaikan tata-kepeme-rintahan kehutanan Masalah tata-kepemerintahan hutan dan lahan (UNDP, 2013) serta persoalan pengurusan dan pelaksanaan izin (KPK, 2013). Hubungan antara masyarakat/pengusaha dan Pemerintah/Pemda dalam pengelolaan hutan tidak efektif. Pemisahan fungsi administrasi, manajemen dan perencanaan dilakukan untuk mewujudkannya pembaruan kelembagaan. Efektifitas dan efisiensi peran organisasi kehutanan daerah dan organisasi perencanaan.

Penyesuaian kelembagaan kehutanan   Arah struktur organisasi kehutanan di Pusat (dan KLH??) Peran KPH sebagai instrumen penting di tingkat tapak. Kelembagaan kehutanan pada tingkat propinsi dan kabupaten. Kesepakatan nasional sudah mengarahkan KPH sebagai instrumen utama pembenahan kelembagaan kehutanan tersebut. Perubahan sistem pengelolaan sumberdaya hutan Penguatan fungsi konservasi, lindung dan produksi dikaitkan dengan ekoregion (landscape management—UU 32/2009). Penjelasan teknis penyelarasan RKTN-RPTP-RKTK-RJPKPH dalam hubungan spasial dengan tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Konsep “No KPH, No permit” serta RHL dalam KPH. E. KPH sebagai titik masuk KPH sebagai building block pembangunan kehutanan  hierarchical, multidimesional KPH adalah “lukisan faktual” kehutanan  empirical based, problem based, neeed-based pada struktur dan fungsi pemerintahan serta kebijakan (bukan lagi assumption based) KPH mandiri dan profesional  Reposisi kelembagaan di pusat dan daerah KPH menawarkan keberagaman  anti-uniformity di tingkat kebijakan

III. MAINSTREAMING PERATURAN DAN PERUNDANGAN KEHUTANAN Kondisi Pengelolaan Hutan Kondisi dan masalah pokok pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi untuk memberi gambaran fungsi KPH sebagai instrumen untuk memperbaikinya Konsep dan Prinsip Pengarus-utamaan KPH KPH bagian dari ‘institutional change” disamping sesuai peraturan dan infrastruktur/sarana fisik, juga distribusi power, komunikasi, peran aktor dan jaringan. [Dua disertasi yang fokus pada komunikasi dan arena aksi pembangunan KPH] Arah Perubahan/ Transformasi Kebijakan Pelaksanaan pengelolaan hutan jangka pendek, menengah dan panjang dan peran KPH baru dibentuk dan yang sudah beroperasi. Transformasi kelembagaan dan kebijakan untuk KPHK Pengelolaan KPHK perlu transformasi yang spesifik karena menyangkut kekhasan landasan undang-undang dan kekhasan kewenangan, serta kekhasan pengelolaan di tingkat tapak

IV. MAINSTREAMING PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH (belum dikaji ulang dengan UU 23/2014) Tupoksi Prop. dan Kab. dan hubungan tata kerja dengan KPH Meringkas dan memaknai peraturan-perundangan yang terkait dengan tupoksi kehutanan di tingkat Propinsi dan Kabupaten serta peran KPH di dalamnya. Memaparkan alternatif hubungan tata kerja KPH dan Pemegang Izin Menjabarkan fungsi-fungsi khusus KPH yang mengkaitkan manajemen hutan dan perencanaan hutan oleh pemegang izin [Memperhatikan konsep Ditjen BUK dalam mentransformasikan sistem perizinan ke operasionalisasi KPH—pelaksanaan Renaksi NKB-KPK]. Peluang reformasi relasional KPH-BUMN (Inhutani) Mewujudkan Pemisahan Peran Administrasi, Manajemen dan Perencanaan Hutan secara Bertahap di Daerah Dengan menggunakan Rencana Jangka Panjang KPH, Pemda dapat menetapkan target-target pembangunan kehutanan daerah, baik target fisik, insfrastruktur ekonomi dan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan daya dukung lingkungan. Pembangunan tersebut disejalankan dengan RPJM dan Renstra Instansi Kehutanan yang ada Pengalaman empirik KPH dan pembangunan daerah Mainstreaming KPHK di daerah?

V. PEMBELAJARAN DARI PEMBENTUKAN DAN OPERASIONALISASI KPH Pembelajaran dari KPHP dan KPHL: Pembelajaran operasionali-sasi KPHK  1. Pembelajaran pada aspek tata kepemerintahan Pusat-daerah 2. Proses dan hasil pembentukan dan operasionalisasi KPH 3. Hambatan utama, termasuk kelemahan kebijakan Pembelajaran dari berbagai kasus (KPH TBS, Rinjani Barat, Gularaya, Alas Purwo) KPH TBS: Berbasis produksi, pada kawasan gambut, didominasi oleh pemegang ijin KPH Rinjani Barat: berbasis hutan lindung dengan tekanan sosial tinggi KPH Gularaya: berbasis hutan produksi bekas reboisasi KPH Taman Nasional Alas Purwo: berbasis kawasan konservasi

VI. MENUJU KPH MANDIRI—APA YANG HARUS DILAKUKAN? Konsep pemandirian KPH Dijelaskan bagaimana institusi dapat mandiri baik secara struktural maupun fungsional [Peter Guy, 2000] serta berkemampuan membangun jaringan [Max Krott, 2005]. Pembaruan Sistem Pengelolaan Hutan menuju Pendirian KPH Mengenali kekayaan SDH sebagai landasan menjalankan (pembaruan) sistem pengelolaan hutan serta bekerjanya SDM “melampaui” struktur yang telah ditetapkan Pengalaman penyiapan PPK-BLUD KPH Pengalaman KPH Lakitan Pengalaman KPH DIY Pengalaman KPH Gularaya Kemandirian KPHK

VII. MEMBANGUN PROFESONALISME SDM KPH Urgensi SDM profesional di KPH, baseline status SDM KPH, tantangan yang dihadapi Penguasaan terhadap masalah dan akar masalah pengelolaan hutan UU ASN dan urgensinya bagi KPH SDM KPH perlu memahami apa yang tersurat dan tersirat dalam menjalankan organisasi. Pengetahuan untuk menetapkan akar masalah agar mampu memecahkan masalah secara efektif. Pemberlakuan AEC 2016 Mempratekkan hasil pendidikan dan latihan dalam dunia nyata Pengetahuan dan keterampilan selamanya hanya sebagai “potensi” apabila tidak diikuti dengan pengetahuan mengenai “arena aksi” dan strategi menjalankan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Sertifikasi kompetensi termasuk standardnya Standar kompetensi dan strategi pencapaiannya  Kompetensi membangun jaringan Organisasi saat ini tidak dapat hanya bersifat myopic ke dalam namun juga harus dapat memanfaatkan sumberdaya di luarnya. Prinsip-prinsip membangun jaringan diperlukan bagi tenaga profesiaonal KPH.

VII. KEMITRAAN KPH DAN MASYARAKAT Hubungan Masyarakat dan Hutan Setiap hubungan antara hutan dan masyarakat mempunyai karakteristik tertentu yang harus fihahami. Sifat-sifat hubungan ini menjadi landasan utama dalam proses dan pelaksanaan kemitraan Konsep dan Prinsip Kemitraan Terdapat konsep collective actions dan hubungan principal-agent yang perlu difahami dalam pelaksanaan kemitraan Langkah-langkah pelaksanaan kemitraan Model-model kemitraan. Prospek kemitraan melalui skema perijinan HKm, HD, HTR, HA. Tahapan dan perhatian-perhatian penting dalam menginisiasi dan menjalankan kemitraan antara KPH dan masyarakat di wilayah tertentu. Community venturing Membangun kerjasama usaha (joint venture) dengan UKM kehutanan di KPH

IX. Penilaian Kinerja Pembangunan KPH Konsep dan Prinsip Penetapan Kinerja KPH Mendefinisikan lingkup pembangunan dan kinerja KPH, mengetahui kondisi/situasi kunci yang perlu diukur dalam penilaian pelaksanaan pembangunan dan kinerja KPH Kriteria dan Indikator Pembangunan dan Kinerja KPH Menyajikan hasil telaah kriteria dan indikator pembangunan dan kinerja KPH Implikasi bagi Manajemen KPH Strategi dan langkah-langkah Kepala KPH menggunakan hasil penilaian standar kinerja KPH

X. Strategi ke depan The bottle necks   Hambatan dalam transformasi paradigma dari pemanfaatan kayu ke pengelolaan sumberdaya dan ekosistem, biaya transaksi pada skema perijinan, proses transisi regulasi dan sosialisasi KPH, infraskturktur, SDM dan pendanaan. B. Jejaring Kerja dan percepatan pembangunan KPH Jejaring di dalam Kemenhut Jejaring lintas sektor Jejaring antar tingkat pemerintahan Jejaring Akademisi Jejaring CSO C. Peta strategi Penyesuaian struktur di kementerian Membangun learning organisation Membangun shared service governance De-bottlenecking

T e r i m a k a s i h