Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI RKAT MELAKUKAN PENELAHAAN LEBIH LANJUT TERHADAP RKAT 2012 MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN : PROGRAM DAN KEGIATAN 
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
Keuangan Universitas Padjadjaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
HUKUM KEUANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
E Kontrak Non E Tendering
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012

Perubahan Alur Permohonan Dana Kewenangan persetujuan permohonan dana dilakukan PPK Dalam SERASI persetujuan permohonan dana dibantu oleh Staff PPK

Ruang Lingkup Staff PPK Membantu PPK dalam hal pengawasan pagu anggaran dan melakukan pengujian terhadap permohonan dana yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan

Tugas Staff PPK Pengawasan dan pengujian terhadap kecukupan pagu anggaran kegiatan Pengujian terhadap kebenaran pembebanan akun Pengujian terhadap kebenaran perhitungan dan kesesuaian peraturan yang berlaku

Dalam hal pelaksanaan tugas staff PPK membuat kartu pengawasan pagu sebagai alat bantu pengendalian pengajuan permohonan dana Apabila telah yakin dan benar pengujian terhadap kartu pengawasan maka dicatat dalam disposisi disampaikan ke PPK untuk disetujui Dalam SERASI staff PPK menyetujui setelah disposisi setuju oleh PPK Pengawasan pagu akun adalah enam digit setiap akun kegiatan

ALUR NOTA DINAS PERMOHONAN DANA SERASI PELAKSANA KEG.IATAN STAF PPK PPK Input serasi Perlu perbaikan Perlu perbaikan Nota Dinas + Disposisi Nota dinas Klik “Disetujui Pada Serasi Nota Dinas Disetujui

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI BAHAN NUKLIR   LEMBAR DISPOSISI PPK DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI BAHAN NUKLIR No Surat : Diterima Tanggal : / /2013 Asal Surat Perihal   Jumlah : Rp. Tindak Lanjut : Bendahara Satker Deputi PI TELAH DIVERIFIKASI Pejabat Pembuat Komitmen, Eka Sapta Riyana, S.Si Tgl : …………../…………./2013 Catatan Staf PPK : Tgl : / /2013 SESUAI / TIDAK SESUAI Staf PPK ………………… NIP. Dibebankan Pada : Catatan PPK : DISETUJUI DITUNDA TIDAK DISETUJUI