PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PPH FINAL PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15.
Advertisements

BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.
RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM PPH PASAL ORANG PRIBADI (UU NO
POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO
Aspek Perpajakan Atas Jasa Penelitian
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Pajak Penghasilan Final
PPh Pasal 23 Pengertian PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan imbalan yang.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Biaya Konsep, Pengakuan, dan Realisasi
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
Pajak Penghasilan (Pph 23) M-6
Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi
Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
Pajak Penghasilan Pasal 23
23 April 2004Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
KREDIT PAJAK PENGHASILAN
Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Matakuliah: F PPH Perorangan dan Badan Tahun: 2009.
1 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan EKA SRI SUNARTI FHUI 2009.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PAJAK PENGHASILAN (PPH): PASAl 4 AYAT 2, PASAL 15 dan 26
Kelompok 7 Ayi Aisyah Nur Aripin Ana Sardes Yuanita Kristiani
Pajak Penghasilan Pasal 23
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
PPh PASAL 23 PENGHASILAN WAJIB PAJAK DAN BUT PENGHASILAN ATAS KEGIATAN
PPh PASAL 26.
Krisnhoe Sukma Danuta, S.E., M.Acc., Ak.
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PENGHASILAN KENA PAJAK
Shanty Vani Marthalena ( )
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
PAJAK PENGHASILAN UU NOMOR 17 / 2000
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
Materi 4.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pasal 21, 22, 23, 24, 25 & 26 (Undang-undang No. 36 Tahun 2008)
Pajak Penghasilan Final
PPH PASAL 23.
AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTANG PAJAK Hafiez Sofyani, M.Sc.
PPh Pot-Put PPh Pemotongan dan Pemungutan
OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.
Pph PSL 26 MUST PRAM.
Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)
PEMOTONGAN & PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PPH PSL 23, 4 AYAT (2) DAN 26.
PPH PASAL 23
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
PPh Pasal 23 Pengertian: Pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwim melalui pemungutan pihak ketiga, berdasarkan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
OBJEK DAN NON OBJEK PAJAK PENGHASILAN
PPh Ps 26 Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik pribadi maupun.
Transcript presentasi:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 Modul Perpajakan

DEFINISI penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong atas penghasilan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa hadiah dan penghargaan

Siapa PEMOTONG PPh Pemotong PPh Pasal 23 Wajib Pajak badan dalam negeri penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap (BUT Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak badan pemerintah

Penghasilan modal (capital income) Objek pph pasal 23 Bunga selain bunga yang telah dipotong PPh final Dividen selain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi Royalti Sewa selain tanah dan bangunan Penghasilan modal (capital income) Jasa Teknik: memberikan informasi berkaitan dengan pengalaman dibidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan Jasa Manajemen: pemberia jasa dengan ikut serta langsung dalam melaksanakan manajemen. Jasa konsultan: memberikan advis profesional yang dilakukan oleh tenaga ahli Jasa lainnya: jasa penyediaan keamanan, jasa dibidang migas Penghasilan jasa (SERVICE INCOME) Hadiah Penghargaan PENGHASILAN LAINNYA

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BANK Dividen dengan kepemilikan paling rendah 25% SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH PEMILIK MODAL YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ; BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF; F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Dit.P2Humas 6

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % DASAR PEMOTONGAN J U M L A H B R U T O JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI Dit.P2Humas 7

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB); PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); 3. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Jasa Catering & Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali Dit.P2Humas 8

Definisi Wajib pajak luar negeri Menerima penghasilan dari dalam negeri Terhutang PPh Pasal 26 Tarif 20% FINAL

PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT DIPOTONG PPh PASAL 26 PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT DEVIDEN BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN HADIAH DAN PENGHARGAAN PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG 10

Contoh menghitung PT ABC adalah perusahaan jasa desain interior. Pada bulan Mei 2011 mendapatkan order mendisain ruang PT Selaras dengan imbalan atas jasa tersebut sebesar Rp. 110 juta termasuk PPN. PPh Pasal 23 yang terutang adalah: PPh pasal 23 dipotong oleh PT Selaras (pemberi penghasilan). PPh Pasal 23 yang dipotong menjadi kredit pajak (uang muka) dan mengurangi PPh terhutang PT ABC pada tahun 2011

Contoh menghitung PT Ceria mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Anda. Pada tahun 2011, PT Anda membagi dividen kepada PT Ceria sebesar Rp. 50 juta. PPh terhutang atas penghasilan dividen tersebut adalah: PPh Pasal 23 dipotong oleh PT Anda (pemberi penghasilan). PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak dan dapat mengurangi PPh terhutang PT ABC tahun 2011

Contoh menghitung PT Polan (badan) membayar royalty ke perusahaan yang berada di luar negeri dengan jumlah Rp100.000.000,-. Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong PT Polan :,- Rp100.000.000,- x 20% = Rp20.000.000 PT Polan (badan memiliki NPWP) membayar ke perusahaan yang bergerak di bidang service komputer dengan nilai jasa Rp5.000.000,-. Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Polan : Rp5.000.000,- x 2% = Rp100.000,- Rp. 5.000.000,- x 2% x 200% = Rp. 200.000 (jika PT Polan Tidak memiliki NPWP)

Contoh menghitung Doni adalah karyawan asing pada perusahaan PT Aby Consult. Ringga bertempat tinggal kurang dari 185 hari. Doni sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2011, ringga memperoleh gaji US$7,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.000,- per US$ 1 Seorang atlet dari Singapura yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton SEA Games Indonesia. Dia memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan uang sebesar U$ 68,000. Kurs yang berlaku adalah Rp.7.500 per 1 U$