PEMBIAYAAN KOTA

KINERJA PELAYANAN UMUM VOLUME PEKERJAAN (WORKLOAD MEASURES) MEMBANDINGKAN ANTARA VOLUME OUTPUT DENGAN JUMLAH SUMBER DAYA. AMBANG BATAS DAN KAPASITAS PELAYANAN. VOLUME EKONOMIS (ECONOMIC MEASURES) MENUNJUKKAN JUMLAH DANA YANG TERBUANG ATAU PEMBOROSAN DAN PEMBENGKAKAN BIAYA DARI PENYEDIAAN SUATU LAYANAN PUBLIK. NURMANDI (1999)

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS EFISIENSI : RASIO MINIMAL ANTARA INPUT DENGAN OUTPUT EFEKTIFITAS : TINGKAT PENCAPAIAN PADA TUJUAN ORGANISASI. KESAMAAN (EQUITY) KESAMAAN AKSES SETIAP GOLONGAN PADA SUATU PELAYANAN PUBLIK.

PENDEKATAN IMPROVING HAND (JALAN TENGAH) PEMERINTAH LSM KEMASYARAKATAN LAINNYA KONFLIK NURMANDI (1999)

IDEOLOGI PRAKTIS KEBIJAKAN BATAS KEWENANGAN KEPENTINGAN PENDEKATAN … KONFLIK ANTAR AKTOR IDEOLOGI PRAKTIS KEBIJAKAN BATAS KEWENANGAN KEPENTINGAN

PENDEKATAN … PERLU PENDEKATAN JALAN TENGAH (IMPROVING HAND) SEBAGAI PENDEKATAN MANAJERIAL PENDEKATAN INI DILAKUKAN MELALUI PENINGKATAN /PERBAIKAN KOORDINASI. WILAYAH PENANGANAN SESUAI DENGAN CAKUPAN KOORDINASI YG DILAKUKAN. KOORDINASI INTERNAL. KOORDINASI VERTIKAL. KOORDINASI HORISONTAL.

PENDEKATAN … KOORDINASI INTERNAL KOORDINASI PEMERINTAH – SWASTA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP). KOORDINASI ANTARA MEKANISME FORMAL – INFORMAL. KOORDINASI POLITISI – PRAKTISI. KOORDINASI LINTAS SEKTORAL (ANTAR DEPARTEMEN ATAU ANTAR DINAS/SKPD)

PENDEKATAN … KOORDINASI VERTIKAL KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT – PEMERINTAH DAERAH. KOORDINASI DEPARTEMEN – DINAS SEKTORAL DAERAH. BENTUKNYA : OTONOMI DAERAH. TUGAS PEMBANTUAN. KOORDINASI INI ANTARA LAIN BERIMPLIKASI PADA PROSES PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN KEGIATAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN (MONITORING DAN AUDIT).

KOORDINASI HORISONTAL PENDEKATAN … KOORDINASI HORISONTAL KOORDINASI ANTARA UNIT-UNIT POLITIK DALAM SATU KESATUAN DAERAH PERKOTAAN, BAIK ANTARA UNIT POLITIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN UNIT POLITIK PEMERINTAH PUSAT (TIPE MANAJEMEN METROPOLITAN). PERLU ADA PEMILAHAN FUNGSI YANG DITANGANI SEC. MANDIRI OLEH SEBUAH KOTA MAUPUN YG DITANGANI DLM KONTEKS METROPOLITAN. CONTOH …

DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAN PEMERINTAH METROPOLITAN DI TORONTO, KANADA NO. JENIS PELAYANAN JENIS URUSAN KEWENANGAN 1 AIR MINUM PURIFIKASI &PUMPING M SISTEM DISTRIBUSI MA DISTRIBUSI LOKAL A RETRIBUSI 2 PERSAMPAHAN PENGUMPULAN DAUR ULANG PENGOLAHAN M = METROPOLITAN, A = KOTAMADYA

PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN SENTRALISASI : PEMUSATAN KEWENANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH PUSAT DESENTRALISASI : PELIMPAHAN KEWENANANGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH (TERWUJUD DALAM OTONOMI DAERAH) DEKONSENTRASI : PELIMPAHAN KEWENANANGAN ADMINISTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEJABAT DI WILAYAH NKRI TUGAS PEMBANTUAN : PEMBERIAN TUGAS OLEH PEMERINTAHAN YG LEBIH TINGGI KE JENJANG YG LEBIH RENDAH PENYERAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN.

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH PAD PAJAK RETRIBUSI KEUNTUNGAN PERSH DAERAH PENGELOLAAN ASET DLL.

HUTAN, TAMBANG, PERIKANAN SUMBER – SUMBER … DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PBB BPHTB HUTAN, TAMBANG, PERIKANAN MIGAS DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS KEBUTUHAN DI LUAR DAU PRIORITAS NASIONAL DANA REBOISASI MATCHING GRAND

SUMBER – SUMBER …

SUMBER – SUMBER …

SUMBER – SUMBER ….. PINJAMAN DALAM NEGERI LUAR NEGERI HASIL KEKAYAAN DAERAH LAINNYA BAGIAN LABA DIVIDEN SAHAM HIBAH, DANA DARURAT, PINJAMAN LAINNYA

APBD dan APBN Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, didanai dengan APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, didanai dengan APBN Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan, didanai dengan APBN Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemda, disertai dengan pemberian dana.

APBD dan APBN BENTUK-BENTUK ALOKASI DANA DARI PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH : Kapitalisasi atau penyertaan modal pemerintah (capitalization). Bagi hasil dari suatu pendapatan pemerintah pusat (revenue sharing). Pinjaman (borrowing). Subsidi (grant).

P A J A K PEMBAYARAN DARI MASYARAKAT KEPADA NEGARA. PEMUNGUTAN DAPAT DIPAKSAKAN KARENA DITATAPKAN MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN. MASYARAKAT TIDAK MEMPEROLEH KONTRAPRESTASI SECARA LANGSUNG, TAPI DIPEROLEH DALAM BENTUK PELAYANAN UMUM. DIPERGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN UMUM. FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETER) FUNGSI MENGATUR (INSENTIF, DISINSENTIF)

P A J A K PAJAK PROVINSI : PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR. BEA BALIK NAMA KENDARAAN. PAJAK BBM PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR DI BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PAJAK KABUPATEN / KOTA : PAJAK HOTEL. PAJAK RESTORAN. PAJAK HIBURAN. PAJAK REKLAME. PAJAK PENERANGAN JALAN. PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOL. C. PAJAK PARKIR.

R E T R I B U S I JENIS RETRIBUSI : DIKENAKAN PADA JASA PELAYANAN UMUM. DIKENAKAN PADA JASA USAHA. DIKENAKAN PADA PERIZINAN TERTENTU.

RET. JASA PELAYANAN UMUM PELAYANAN KESEHATAN. KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL. PEMAKAMAN. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. PELAYANAN PASAR YANG DIKELOLA OLEH PEMDA. AIR BERSIH. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN. PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG DIBUAT OLEH PEMDA. PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN. RETRIBUSI JENIS INI JUGA DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PENGATUR.

RET. JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN. PELAYANAN TERMINAL. TAMPAT KHUSUS PARKIR. TEMPAT PENITIPAN ANAK. PENGINAPAN/ VILA. PENYEDOTAN KAKUS. RUMAH POTONG HEWAN. TEMPAT PENDARATAN KAPAL. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA. PENYEBERANGAN DI ATAS AIR. PENGOLAHAN AIR LIMBAH. PENJUALAN USAHA PRODUKSI DAERAH.

RET. PERIZINAN TERTENTU MEMBINA. PENGATURAN. PENGENDALIAN. PENGAWASAN. SUMBER PENDAPATAN. IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB). IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. IZIN GANGGUAN. IZIN TRAYEK. IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN.

DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA APBN YG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI PEMBIAYAAN PEGAWAI DAN ADMINISTRASI DAERAH

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DANA APBN YG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN MEMBIAYAI KEBUTUHAN TERTENTU SARANA dan PRASARANA REBOISASI (40% daerah, 60% pusat) KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA ADA DANA PENDAMPINGAN YG HARUS DISEDIAKAN DAERAH PENERIMA D.A.K. (10%)

DAFTAR PUSTAKA NURMANDI. 1999. MANAJEMEN PERKOTAAN. PENERBIT LINGKARAN BANGSA SADYOHUTOMO. 2008. MANAJEMEN KOTA DAN WILAYAH. PENERBIT BUMI AKSARA MUTTAQIN. 2011. KAPITA SELEKTA MATERI KULIAH MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH DAN KOTA.