Korupsi Gayus Mencapai Rp 1,7 Triliun by:Alfikri F.P 01/8D

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.

LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PRALAMPITA MARDAWANINGATI (17) MIA RAHAYU AMBARWATI (16)
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
Assalamu’alaikum Wr Wb. Permasalahan Dalam Bisnis Asuransi Disusu oleh: 1.Mariya Susanti(A ) 2.Ika Sulistya W(A ) 3.Lilik Apriana (A )
SELAMAT DATANG.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
Penyusunan laporan keuangan fiskal KOREKSI FISKAL
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen & Kontrol Keuangan
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
PENYIDIKAN NEGARA.
PENILAIAN DAN KINERJA PERUSAHAAN
RENCANA PEMBIAYAAN.
Pengendalian Biaya Fiskal 6
PAJAK DAERAH.
PENGELUARAN PEMERINTAH
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Perpajakan Fiki andika A
LP2P.
PAJAK DAERAH.
Sumber : . Achmad Zaky,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA
TEKNIK DAN METODE PEMERIKSAAN
Nama : Selamet Wijayanti
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
KUP II.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
DI BUAT OLEH: ZIDHA ALFA NIAM (23) ARVIAN TITO P. (3)
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
METODE PEMBELAJARAN EKONOMI kelas : x CREATED BY : JASMIATI, S.Pd.
PENILAIAN DAN KINERJA PERUSAHAAN
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
By EKA NUGRAHA NINGSIH A
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Standar Pelayanan Pekerjaan Sosial di bidang kesehatan.
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
KASUS PELANGGARAN HAM RINGAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
Manusia dan perilaku ekonomi
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 2
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Formative test PERPAJAKAN 1
ASET TETAP.
AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
KETENTUAN MATERIAL.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
Pajak Pusat & Pajak Daerah.
Sumber : . Achmad Zaky,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA
Lingkungan yang Bersih
Transcript presentasi:

Korupsi Gayus Mencapai Rp 1,7 Triliun by:Alfikri F.P 01/8D

Gayus tambunan Sejak awal sebenarnya cenderung tak percaya bahwa uang pajak yang ditilep Gayus hanya Rp28 milyar, apalagi ditambah pengakuannya bahwa dari dana sejumlah itu dia hanya menikmati Rp1,5 milyar, selebihnya mengalir ke polisi (Rp11 milyar), jaksa (Rp5 milyar), hakim (Rp5 milyar), pengacara (Rp5 milyar).Apa masuk akal yang maling cuma dapat Rp1,5 milyar?

Ketidakpercayaan ini berdasarkan banyaknya wajib pajak raksasa yang ditanganinya yakni 149 wajib pajak antara lain Chevron, Kaltim Prima Coal atau Kapuas Prima Coal (Metrotv bikin Kapuas Prima Coal), Bumi Resourches dan lain-lain. Dari 149 mega perusahaan ini, 60 ditangani Gayus langsung.

Semua perusahaan itu ingin mendapatkan keringanan pajak atau tidak bisa menerima besaran jumlah tagihan dari instansi pajak dan Gayus dkk memanfaatkan peluang tersebut.

Ketidakpercayan itu terjawab sudah, Majalah Tempo terbaru mengungkapkan bahwa kasus Gayus mencakup uang sebesar Rp1,7 triliun, saat ini dia masih menyimpan uang tersebut di beberapa deposit box dan menurut Tempo dia berulang kali membujuk penyidik akan memberikan deposit box tersebut—kecuali satu untuk dia dan keluarga–asal dibebaskan atau hukumannya diringankan.

Berita ini membuktikan bahwa korupsi di instansi perpajakan adalah mega korupsi yang harus mendapat perhatian dan pengawalan super serius dari pers dan masyarakat.. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya mencapai Rp300 triliun!

Gara-gara ulah petugas bejat di jawatan pajak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jalan raya berkualitas baik, sekolah-sekolah, bea siswa, perguruan tinggi, rumah sakit, obat-obatan, pasar, pembangkit listrik, taman hiburan dan fasilitas publik lainnya.

Mungkin sudah saatnya kita lebih memperhatikan petugas pajak di kota kita, juga polisi, jaksa, hakim dan pengacara, bukan untuk mengusili atau mencampuri kehidupan pribadi mereka, tapi hanya untuk menyelamatkan fasilitas publik yang mungkin bisa kita peroleh kalau perilaku dan gaya hidup mereka wajar-wajar saja.

Kalau kita begitu pedulinya pada maling ayam, maling jemuran, maling tape mobil, maling kaca spion, maling motor dan sejenisnya, mengapa tidak kita tingkatkan sedikit kepedulian kita pada para pencuri uang kita, rakyat Indonesia?

TERIMA KASIH