SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Advertisements

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

KELAS PAJAK BENDAHARA KP2KP MUARA ENIM Muara Enim, 18 Maret 2014.

PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN

PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN DANA

SOSIALISASI PERPAJAKAN BENDAHARA

PENYUSUNAN RBA KONSEP DAN TEKNIS SOSIALISASI RBA

PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.

SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN

SOSIALISASI PERPAJAKAN

SOSIALISASI PERPAJAKAN

PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Dasar Hukum UU No. 17 tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA

TIM MANAJEMEN BOS KABUPATEN BREBES TAHUN 2013

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008

LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN UNGGULAN IPB

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.

Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban

SYARAT-SYARAT SPJ.

KPP PRATAMA JAKARTA KRAMATJATI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Lanjutan ……..B. Belanja Bahan

KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU

Pengelolaan Keuangan Daerah KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG

Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM

Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN

Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016

WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS

Materi 5 Pengertian PPh Ps 22 Penghitungan PPh Ps 22

SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU

SELAMAT DATANG PESERTA

Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana

KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.

Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak

PT Abangku Sayang (NPWP : ), Jalan Kayu No

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU

Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG

Perpajakan Akhir Tahun 2016

MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK

ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA

Bagi Bendahara Kelurahan/Desa

PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.

SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.

Transcript presentasi:

SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI Nilai Nominal huruf dan angka harus sama Nilai huruf /angka di kwitansi harus benar tidak boleh di tipex, tindis/drug. Uraian untuk pembayaran harus jelas. Pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- meterai 3.000 Pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 1.000.000,- meterai 6.000,- Pengadaan barang dan jasa rekanan harus PKP/mempunyai NPWP

Kwitansi Pengadaan barang /jasa harus distempel dan di tanda tangani serta nama yang jelas. Di belakang kwitansi harus ditulis bukti pungut pemotongan pajak Kwitansi harus diketik yang jelas. Setiap pembelian /Pengadaan dilampiri bukti Nota dari Rekanan.

SPJ KONSUMSI Kwitansi dari Rekanan Bon Nota Dari Toko Lampiran Absen sesuai uraian di kwitansi

SPJ PERJALANAN DINAS Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tiket Bil Hotel Surat Tugas Undangan

MAK Belanja Barang Belanja Gaji & Tunjangan MAK 525111 Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran MAK 525112 Belanja Langganan Daya &Jasa MAK 525113 Belanja Pemeliharaan MAK 525114 Belanja Perjalanan Dinas MAK 525115 Belanja Barang Operasional Lainnya MAK 525119

MAK Belanja Modal Belanja Modal Tanah MAK 537111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin MAK 537112 Belanja Modal Gedung MAK 537113 Belanja Modal Jalan,Jaringan MAK 537114 Belanja Modal Fisik Lainnya MAK 537115

Belanja Gaji & Tunjangan MAK 525111 - Honorarium - Uang Lelah - Lembur Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran MAK 525112 - ATK - Konsumsi Rapat - Foto Copy, cetak - Benda-benda pos (perangko,Materai) - Internet dll

Belanja Langganan Daya &Jasa MAK 525113 - Pembayaran Telepon - PDAM - Listrik Belanja Pemeliharaan MAK 525114 - Service Komputer,Laptop - Service AC, Lif - Cleaning Service - Pemeliharaan Taman dll

Belanja Perjalanan Dinas MAK 525115 - Surat Perjalanan Dinas (SPD) B. Barang Operasional Lainnya MAK 525119 - Akomodasi - Konsumsi untuk kegiatan - Biaya 2 pendaftaran seminar - Bea Siswa, Reward, - Bantuan Penelitina/Pengabdian masyarakat - Dll

NPWP : 00 036 389 5 652 000 NAMA WP : Bendahara Pengeluaran Universitas Brawijaya Malang ALAMAT WP : Jl. Veteran Malang Kode Akun Setoran PPh 21 : 411121 Kode Akun Setoran PPh22 : 411122 Kode Akun Setoran PPh23 : 411124 Kode Akun Setoran PPN : 411211 Kode Jenis Setoran PPh 21,22,23,PPN : 100

PPH Pasal 21,26 dan 23 dan PPh Pasal 4 PPH Pasal 21,26 dan 23 dan PPh Pasal 4.2 di setor NPWP Bendahara Pengeluaran UB PPH 22 dan PPN di setor NPWP Rekanan