Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PROBLEM DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
MEMBANGUN ACEH PASCABENCANA & KONFLIK Apa yang Harus Dilakukan?
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
ASSALAMUA’ALAIKUM WR.WB ARINE SISKA H B-REGULER.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Proses Manajemen Bencana
TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
KEBIJAKAN OBAT  .
KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
Perencanaan Transportasi
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
PROSES MANAJEMEN BENCANA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005

ARF-Pendidikan2 Konteks Objektif Pendidikan Aceh  Sejak 5 tahun yang lalu Aceh telah memiliki kesempatan besar untuk membangun sektor pendidikan, terutama karena tersedianya dana yang memadai. Kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik.  Kerusakan infrastruktur dan iklim pendidikan di Aceh sudah dimulai pada tahun 1998 yang ditandai dengan pembakaran sekolah dan bahkan pembunuhan guru-guru. Penurunan mutu pendidikan harus dilihat dalam konsteks konflik ini, tidak hanya dalam konteks tsunami.  Rendahnya komitmen masyarakat dalam pendidikan anak yang tampak dari kecilnya kontribusi orang tua terhadap pembiayaan. Komitmen yang rendah juga tampak pada pemerintah daerah dalam dunia pendidikan.

ARF-Pendidikan3 Identifikasi Masalah dan Solusi MASALAH I Terjadi keterlambatan dalam implementasi program pemulihan yang tampak dari jumlah sekolah yang dibangun masih terbatas. Hal ini diakibatkan oleh kesulitan penyediaan lahan, akses transportasi dan keterlambatan pada sektor-sektor terkait, khususnya perumahan. Pembangunan sekolah, misalnya, sangat ditentukan letak lokasi perumahan yang sedang atau akan dibangun. Keterlambatan juga disebabkan oleh seringnya janji yang tidak ditepati oleh NGO atau institusi yang telah menjanjikan untuk membangun sekolah. SOLUSI I  Pelibatan lebih banyak pihak dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi pendidikan (prioritas harus diberikan pada kontraktor lokal);  Pemberlakuan prosedur khusus dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan di Aceh (contoh: Pemilihan Langsung dalam pembangunan gedung sekolah);  Peningkatan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah;  Pemberian ijin pemakaian kayu lokal untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah.  Pembangunan akses transportasi untuk memudahkan pengadaan logistik.

ARF-Pendidikan4 MASALAH II Penyimpangan dalam pemberian bantuan. Penyimpangan terjadi dari kualitas bangunan yang dapat membahayakan siswa, bantuan- bantuan yang salah sasaran, hingga penyimpangan akidah dalam pendidikan anak di pengungsian dan barak-barak. Sebagian penyimpangan ini terjadi dalam bentuk janji-janji yang tidak dipenuhi. SOLUSI II  Pembentukan badan pengawasan khusus untuk menjamin kualitas dan ketepatan dalam implementasi program pembangunan gedung sekolah;  Penegakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan;  Pemberlakuan sanksi pada tindakan-tindakan yang melanggar aqidah Islam yang berlaku dalam masyarakat Aceh;  Penentuan deadline terhadap komitmen-komitmen pihak yang memberi bantuan, baik pemerintah maupun pihak donor.

ARF-Pendidikan5 MASALAH III Terjadi penumpukan bantuan di wilayah-wilayah tertentu sehingga banyak wilayah yang tidak tersentuh bantuan. Hal ini terjadi oleh berbagai faktor, seperti kesulitan akses sehingga tempat-tempat yang sulit dijangkau tidak menarik minat lembaga pemberi bantuan. Aceh Jaya, Siemeulu, Aceh Barat dan Aceh Singkil merupakan contoh dari daerah-daerah yang sangat minim bantuan. SOLUSI III  Peningkatan kapasitas kelembagaan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam distribusi barang bantuan;  Perbaikan sarana dan prasarana transportasi untuk dapat mempercepat proses distribusi barang bantuan pendidikan ke daerah-daerah terpencil.

ARF-Pendidikan6 MASALAH IV Koordinasi dan komunikasi yang masih belum terjalin dengan baik. Walaupun usaha koordinasi telah dilakukan pada tingkat provinsi yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional dan NGO, tetap saja banyak pihak yang bergerak sendiri-sendiri dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini menyebabkan terjadinya overlapping dan penumpukan bantuan, serta penyimpangan yang tidak harus terjadi. SOLUSI IV  Peningkatan intensitas dan kualitas rapat koordinasi antarpihak dalam perumusan dan implementasi program;  Peningkatan kinerja BRR dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan di lapangan;  Peningkatan sensitifitas BRR terhadap isu-isu dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

ARF-Pendidikan7 MASALAH V Kecenderungan menekankan pembangunan fisik, kurang pada aspek kualitas. Aspek-aspek pembangunan kualitas yang mencakup kelembagaan pendidikan dan komponen pendidikan (guru, siswa, bahan ajar, kurikulum, dan dana) masih kurang mendapatkan perhatian. Perbaikan kualitas menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperbaiki karena keterikatan sekolah pada sistem kurikulum dan evaluasi hasil yang bersifat nasional. Selain itu, sistem pendidikan belum memperlihatkan kekhasan pendidikan Aceh yang islami. SOLUSI V  Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru (pelatihan dan permagangan), kualitas manajemen sekolah dan kualitas pembelajaran (bahan penunjang pendidikan, kesiapan belajar siswa, serta lingkungan sekolah);  Penerapan sistem pendidikan Islami pada semua jenis dan jenjang pendidikan;  Perluasan dan pemungsian lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat Aceh: keluarga, meunasah, balai pengajian, balai inoung, karang taruna, sanggar seni, dan lain-lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;  Peningkatan jumlah dan pengaturan penggunaan dana abadi bagi keberlanjutan pembangunan pendidikan di Aceh;  Pemerataan bantuan untuk PTN dan PTS yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami serta konflik;  Pengembangan struktur kelembagaan dinas pendidikan untuk urusan pendidikan tinggi.