ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th. 2012-2016 ANALISA ISU GENDER ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th. 2012-2016

PROVINSI SULAWESI BARAT RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT DASAR HUKUM: PERDA PROV SULBAR NO: 01 TAHUN 2013, TENTANG: PRPJMD PROV. SULAWESI BARAT Th. 2012-2016 Sistematika RPJMD terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI : PENUTUP

PENDAHULUAN (Bab I) Berisi struktur penulisan dan tujuan RPJMD Provinsi Sulbar 2012-2016 al. sbb: Menjabarkan visi misi Gubernur Menjadi acuan SKPD utk prioritas program dan kegiatan Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (p.12) Fokus pada keterkaitan RPJMD Sulbar dengan dokumen perencanaan lainnya spt: RPJPD 2006-2026, RPJMN 2010- 2014, Rancangan Tata Ruang Wilayah/RTRW Provinsi Sulbar dan Renstra SKPD serta dasar hukum

PENDAHULUAN (Bab I) Berisi struktur penulisan dan tujuan RPJMD Provinsi Sulbar 2012-2016 al. sbb: Latar Belakang: Pembentukan Prov SulBar,(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004) provinsi ke-33 - Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa (berdasarkan PP No: 74 Tahun 2005) berubah nama menjadi: Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara Dasar Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan

PENDAHULUAN (Bab I) Maksud dan Tujuan Maksud menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2025. Menjadi acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD dan sekaligus sebagai acuan penentuan program pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Prov Sulawesi Barat secara berjenjang. Tujuan Menjabarkan visi misi Gubernur Menjadi acuan SKPD utk prioritas program dan kegiatan Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (p.12) Fokus pada keterkaitan RPJMD Sulbar dengan dokumen perencanaan lainnya spt: RPJPD 2006-2026, RPJMN 2010-2014, Rancangan Tata Ruang Wilayah/ RTRW Provinsi Sulbar dan Renstra SKPD serta dasar hukum ANALISA: Walaupun tidak mencantumkan kata KG namun dalam tujuan sudah mencantumkan berkeadilan dalam alokasi penggunaan sumberdaya dan upaya untuk mendorong integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD

KONDISI DAERAH (Bab II) GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II) 2.1 Aspek Geografis dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana. 2.1.4 Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

KONDISI DAERAH (Bab II) GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II) 2.1 Aspek Geografis dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terletak pada sisi Barat Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 16.937,16 Km2, sekitar 9,76% dari luas Pulau Sulawesi. Luas perairan laut Sulawesi Barat mencapai 7.668,84 km² dengan panjang garis Pantai Barat memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 639,07km² dengan jumlah pulau sebanyak 40 buah. Luas (Km2,) Persentase Terhadap Luas Sulawesi Barat 1. Majene 947,84 5,60 2. Polewali Mandar 2.729,23 16,11 3. Mamasa 2.202,30 13,00 4. Mamuju 8.014,06 47,32 5. Mamuju Utara 3.043,75 17,97 TOTAL 16.937,18 (100,00) Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat Dalam Angka 2010.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II) KARAKTERISITIK LOKASI & WIL. Dominasi usaha: pertanian (80%), perikanan (7,5%) p.28, p.49 Sudah ada kajian kerentanan; wilayah rentan bbrp bencana alam akibat situasi geografisnya_p.41 DEMOGRAFI Rasio laki-laki : perempuan >1 (lebih banyak laki-laki) 581.526 : 577.125 jiwa (2010) dg laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,68% Penduduk miskin di perdesaan 2x lipat dari perkotaan (IKK Kota 0,90; Desa 1,90)_p. 61 Konsumsi RT terbesar utk bahan makanan (60%) dan 28%-nya untuk padi-padian ANALISA: Data terpilah belum ada selain pada rasio jumlah penduduk al. anak laki-laki & anak perempuan, kelompok lansia, marginal

APM: Angka Partisipsi Murni APK: Angka Partisipasi KASAR Pembangunan sesuai kemampuan (kebutuhan) penduduk (SDM) dan potensi SDA setempat No. Indikator/Kategori Indeks/Angka/ Persentase Prov. Sulbar 2011 Persentase Std. Nasional 2011 1 IPM 69,64 72,77 2 A. Harapan Hidup 67,8 th 68,5 th 3 A. Merek Huruf 88,5% 93,81% 4 Rata-rata lama sekolah 7.15 th 12 th 5 APK SD/MI/Paket A 110% 102,30% 6 APK SMP/MTs/Paket B 65% 89,57% 7 APK SMA/SMK/MA/SL B/Paket C 52% 64,66% 8 AKB 11.6/1.000 23/1.000 (MDGs) 9 AKI 185/100.000 102 (MDGs)

Persentase Prov. Sulbar 2011 Fokus Iklim Investasi dan Daya Saing No. Indikator/Kategori Indeks/Angka/ Persentase Prov. Sulbar 2011 Keterangan 1 Angka kriminalitas 27 Turun dari 225 (2010) 2 Jumlah demonstrasi 21 Turun dari 40 (2010) 3 Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 272,70 Naik dari 181,97 (2010) 4 Rasio ketergantungan (2010) 67% ANALISA: Data IPG, IDG dan indikator MDGs lainnya belum dicantumkan Data terpilah menurut jenis kelamin dan wilayah belum ada Sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk & belum merata antar kabupaten Data dukung tentang daya saing provinsi masih belum tersedia al: ekspor/impor, kesempatan kerja,UMKM dan koperasi, ketersediaan dan akses air bersih dan sanitasi, dsb

ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) No. Kategori Keterangan 1 Pendidikan kualitas da kuantitas guru msh rendah dan tidak merata Sarpras belum sesuai standar nasional pendidikan (SNP) Pelayanan PAUD masih rendah << Distribusi & ∑ guru + tenaga pendidik Pengembangan iptek masih rendah 2 Kesehatan Pelayanan kesehatan berkualitas msh terbatas >>> AKB dan AKI Kebutuhan SDM kesehatan belum terpenuhi dan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan belum optimal 3 Pekerjaan Umum Rendahnya kualitas air minum dan sanitasi perkotaan dan pusat industri Rendahnya kapasitas jalan provinsi Penggunaan air irigasi kurang efektif dan efisien 4 Perumahan Terbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi masy. Tidak mampu Rendahnya kualitas kawasan dan infrastruktur permukiman

ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) No. Kategori Keterangan 11 Pemberdayaan Perempuan IPG dab IDG masih sangat rendah Masih rendahnya keterlibatan perempun dalam jabatan politik dan jabatan publik; akses pendidikan; dan sumberdaya Prevalensi kekerasab thd pr dan anak masih tinggi 13 Sosial Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal 15 KUKM Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha  gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) dimaksimalkan

ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) Isu-isu gender di bidang sosekbudpol sudah lengkap, namun masih bersifat kualitatif; belum didukung data terpilah dan terkini Terkait dengan pembangunan PP-PA, sudah mengangkat isu prioritas nasional spt AKI, AKB, KTPA, buta huruf, dsb Sudah ada statement ttg perubahan iklim dan upaya mitigasi bencana; namun belum spesifik dinyatakan dalam isu strategis terbatas pada energi terbarukan dan bencana alam geologi

“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” Maksud : Kebijakan + Program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu-p.11 Tujuan: Membangun Kebersaman, kerjasama, kemitraan antara Pemerintah-Swasta-Masyarakat _p.13 ANALISA: Walaupun Kata KG belum tegas, masih umum dalam kata berkeadilan, kebersamaan, namun kata berkeadilan dapat dijadikan sebagai entry point dalam mengintegrasikan gender dalam rencana pembangunan VISI RPJMN (2010-2015):

Visi misi (Bab V) - Kategori Keterangan 1 VISI Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada tahun 2016 2015 Adil mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkeadilan.. Dpt dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan -Sejahtera sejahtera secara ekonomi dan sosial, menikmati pelayanan kebutuhan umum yang baik 2 Strategi kebijakan 1. pro pertumbuhan (pro growth) , 2.pro penanggulangan kemiskinan (pro poor); 3. pro pembukaan lapangan kerja (pro job); 4. pro pembangunan manusia (pro human development); 5. pro pelestarian lingkungan (pro environment).  pendekatan anggaran berbasis kinerja, kerangka penganggaran jangka menengah (KPJM) dan anggaran terpadu. 3 Misi 1: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. 2: Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. 3: Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. 4: peningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. 5: Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

GRAND STRATEGY (Bab VI) No. Kategori Keterangan 1 Strategi Kebijakan pro pertumbuhan (pro growth), pro pembukaan lapangan kerja (pro jobs), pro penanggulangan kemiskinan (pro poor), pro pembangunan manusia (pro human development) dan pro penanggulangan kemiskinan (pro environment) 2 Arah Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; Pengelolaan hasil rotan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional. No. Kategori ANALISA 1 Strategi Kebijakan -Sudah ditujukan pada PERBAIKAN KUALITAS HIDUP -Belum menyebutkan strategi PUG -Belum spesifik pada kategori anak laki-laki & anak perempuan -Belum menyebutkan kelompok marginal 2 Arah Kebijakan -Sudah mengindikasikan ketimpangan / diskriminasi gender -Diskriminasi gender baru pada aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial - Sdh sebutkan PUG dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Keb. Umum & PROG. PEMB. DAERAH_p.1 (Bab VII) No. Kategori Prog. 1 Urusan Wajib 24 urusan, 322 program; termasuk PP-PA, KB, Sosial, Pendidkan dan kesehatan 2 Urusan Pilihan 8 urusan, 56 program Analisa: Program sudah mencakup kebutuhan (APKM) bagi perempuan dan anak, belum meneyentuh APKM bagi kelompok marginal guna mengurangi Kesenjangan Gender

IND. Rencana prog pemb. & Keb. Pendanaan (Bab VIII) No. Kategori Prog. Anggaran 1 Urusan PP-PA juga ada di program sosial, kesehatan, KB&KS, dan Pemerintahan Umum 0,30% < dari total anggaran (7,3T) 2 Urusan Kesehatan Al. ProgramPeningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 5,8% dari total anggaran (7,3T) 3 Urusan Pendidikan Al. PAUD, Wajar 9 tahun, pendidikan menengah dan pendidikan non formal 4,14% dari 7,3T Analisa: Program sudah mencakup kebutuhan (APKM) bagi perempuan dan anak, namun belum menyajikan data terpilah sebagai indikator kinerja (masih netral gender)

Kesimpulan Visi+Misi Sulbar  pembangunan ekonomi, pertumbuhan adil merata bagi semua dan berkelanjutan; Sulbar sebaiknya sudah memberikan APKM  minimalisir Kesenjangan Gender  Growth with Equity & Good Gov.  indikator kinerja belum terpilah menurut jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal Prog. KG sudah cukup banyak dan cross-cutting  perlu sinergi SKPD dan dukungan PP&PA untuk realisasi Prog. yg RG. Masukan bagi RPJMD untuk melengkapi Data terpilah Provinsi dan Data Standar Nasional untuk kelengkapan sistem informasi data di next RPJMD

Sekian dan terima kasih