AKUN BARU PADA DK/TP pmk No.248/PMK.07/2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
Advertisements

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
Aplikasi PPAKP MANAJERIAL 2013 |
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KONSEP NILAI PEROLEHAN
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA
PMK NOMOR 4/PMK.06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG.
RAPAT KOORDINASI TRIPARTID
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
AKUNTANSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET LANCAR DALAM BENTUK BARANG, PERLENGKAPAN, HEWAN, TANAMAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI ASET (Lanjutan)
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengelolaan BMN
Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama
Implementasi Penggunaan Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
AKUNTANSI ASET AKUNTANSI PEMERINTAH WIDIA NATALIA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Transcript presentasi:

AKUN BARU PADA DK/TP pmk No.248/PMK.07/2010 Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK (521311) Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP (521321) Belanja Barang Fisik Lain TP (521411) DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI MARET 2011

BMN DEKONSENTRASI No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. 2. Kegiatan Penunjang Dapat menghasilkan BMN berupa AT Kode akun baru 521311 – Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk yang menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai persediaan 3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada poin 2 belum diserahkan kepada Pemda, direklasifikasi menjadi AT

DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA DEKONSENTRASI DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) ADMINISTRATIF PENGADAAN INPUT BERUPA BARANG/JASA PENUNJANG LAINNYA KEGIATAN UTAMA: NON FISIK Pengada-an barang ? Tidak Ya Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx Akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP: 521321 Direklasifi-kasi menjadi Aset Tetap Tidak 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST BMN  Persediaan  SIMAK-BMN

BMN TUGAS PEMBANTUAN No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah. Fisik: 53 sesuai peruntukan Fisik lain: Kode akun baru (521411-Belanja Fisik Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit tanaman untuk diserahkan kepada Pemda 2. Kegiatan Penunjang Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru (521321-Belanja Penunjang Tugas Pembantuan yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan) Tidak menghasilkan AT  akun 52 sesuai peruntukkannya

DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN UTAMA DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) PENGADAAN TANAH, BANGUNAN, PERALATAN & MESIN, JALAN, IRIGASI & JARINGAN FISIK LAIN a.l. : Pengadaan barang habis pakai utk diserahkan ke Pemda Renovasi Aset bukan milik Pemerintah ADMINIS-TRATIF PENGADA-AN INPUT BERUPA BARANG /JASA PENUNJANG LAINNYA Akun Belanja Modal Sesuai Peruntukkannya: 53xxxx Mengha-silkan Aset Tetap ? Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkan-nya: 52xxxx Akun Belanja Barang Fisik Lain: 521411 Tidak Ya BMN  ASET TETAP Direklasifi-kasi menjadi Aset Tetap Akun Belanja Barang Penunjang TP: 521321 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST BMN  Persediaan  SIMAK-BMN Dihibahkan ke SKPD sepanjang bermaksud menyerahkan  DJKN Tidak

Ketentuan Peralihan Pasal II Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Hasil Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011 diatur dalam PMK tersendiri. PMK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.