TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Direktorat Pembinaan SMA
Bismillahirrohmaanirrohiem
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PENGEMBANGAN SILABUS.
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRAKTEK BAIK DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
 PAPARAN KOORDINATOR TIM KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR.
Menilai Pencapaian Kompetensi lulusan Secara Nasional Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Kokom Komariah
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Analisis Standar Penilaian
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Strategi Sertifikasi Dosen
PENILAIAN KINERJA GURU
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
RAPAT DENGAR PENDAPAT DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DENGAN KOMISI VIII DPR – RI SENIN, 23 JUNI 2008 TENTANG PAGU INDIKATIF DAN.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.
PENGEMBANGAN SILABUS.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
Transcript presentasi:

TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI PERMASALAHAN GURU DAN STRATEGI PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA TIM POKJA PENDIDIKAN DEPARTEMEN AGAMA RI

SISTEMATIKA MASALAH GURU MASALAH PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN USULAN AGENDA KERJA

MASALAH GURU TIGA MASALAH UTAMA GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Kuantitas Kualitas Kesejahteraan

a. Kuantitas Secara umum data jumlah guru pada pendidikan Agama dan Keagamaan dipandang cukup proporsional dibanding jumlah siswa (± 1:16) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan keagamaan memuat ± 20% guru paruh waktu yang mengajar di lebih dari satu madrasah. Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan guru. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada umumnya masih kekurangan guru.

b. Kualitas Guru pada madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pada umumnya menghadapi masalah kualitatif, yaitu: Masih berlatar belakang pendidikan dibawah S1. (Underqualified ) Belum memiliki sertifikasi guru profesional. (Uncertified ) Mengajar bidang studi bukan keahliannya ( Missmatch )

c. Kesejahteraan Adanya ketimpangan kesejahteraan: Antara guru-guru pada madrasah dan lembaga-lembaga keagamaan dengan guru- guru pada sekolah. Antara guru-guru pada madrasah negeri dengan guru-guru pada madrasah swasta. Antara guru-guru pada madrasah dengan guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan pondok pesantren Belum teralokasikannya anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru agama

2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PNS. Bantuan peningkatan kualifikasi guru. Bantuan sertifikasi guru. Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master). Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda. Bantuan tunjangan guru pengganti. Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS. Bantuan tunjangan profesi guru. Penghargaan bagi guru berprestasi.

3. PERMASALAHAN DALAM PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI GURU PNS Terdapat sebanyak 235 orang peserta tes tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2005 namun yang bersangkutan tidak memperoleh nomor registrasi dari BKN sehingga tidak dapat diproses penetapan NIP-nya oleh BKN; Adanya ketidaksesuaian sebanyak 5.477 orang tenaga honorer yang akan diproses penetapan NIP-nya antara daftar usulan Departemen Agama dengan daftar yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk formasi tahun anggaran 2006 Departemen Agama mengusulkan urutan prioritas pemberkasan dan penetapan NIP berdasarkan usia dan masa kerja, sedangkan BKN menetapkan urutan prioritas pemberkasan berdasarkan masa kerja;

Terdapat aturan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP 43 tahun 2007 yang menganulir tenaga honorer yang dibayar oleh PKPS-BBM dan adanya keharusan tenaga honorer guru yang diangkat menjadi CPNS ditempatkan di sekolah/madrasah negeri; Terdapat sejumlah tenaga honorer Guru Kontrak yang tidak dapat diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai PP Nomor 48 tahun 2005 karena masa kerja terputus-putus. Namun setelah PP tersebut diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007, persyaratan masa kerja terus menerus tersebut menjadi minimal satu tahun secara terus menerus. Hal ini menyebabkan sejumlah Guru Kontrak yang tidak terdata berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 tersebut menuntut untuk dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2007

4. PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU Minimnya dana untuk bantuan-bantuan peningkatan kualifikasi dan profesi guru. Pendataan guru yang belum solid dan ter- update. Belum adanya mekanisme guru pengganti.

B. MASALAH PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN Anggaran yang disediakan untuk penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun masih terbatas. Masih terdapat perbedaan perlakuan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan antara madrasah dengan sekolah.

C. USULAN AGENDA KERJA Agenda Utama Penyusunan Pokok-pokok peraturan pemerintah yang khusus mengatur tenaga pendidik di lingkungan Departemen Agama sebagai dasar dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS khususnya dengan mengacu PP 55 Tahun 2007. Penyusunan Strategi dan Rancangan Anggaran Fungsi Pendidikan di Departemen Agama Khususnya Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.

Rencana Kerja Bersama Orientasi dan Penyamaan Persepsi Penyusunan Draft Awal Lokakarya Pembahasan Draft Final Laporan Hasil Kerja

Jadwal Kegiatan Pokok NO. TANGGAL KEGIATAN TEMPAT 1 25 Feb Pertemuan Awal Nusantara II 2 1-2 Maret Lokakarya I : Identifikasi Detail Masalah Hotel 3 4-9 Maret Penyiapan Draft Awal Depag RI 4 10 Maret Lokarya II : Pembahasan Draft 5 17 Maret Pertemuan Pembahasan Draft Final Nusantara II/ Hotel

Tabel 1 Jumlah Lembaga Pendidikan dan Guru di Lingkungan Departemen Agama

Tabel 2 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan Departemen Agama Menjadi CPNS Berdasarkan Pendataan Tahun 2005

Tabel 3 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN untuk Masuk dalam Database Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4 Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN Berdasarkan Status Registrasi di BKN

Tabel 5 Jumlah Tenaga Honorer yang sudah memperoleh Nomor Registrasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 6 Formasi Pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Agama

Tabel 7 Status Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2005

Tabel 8 Rincian Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS Formasi Tahun Anggaran 2006

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DEPARTEMEN AGAMA RI PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VIII DPR - RI   RABU, 23 JANUARI 2008 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2008 DENGAN CAPAIAN TARGET WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

CAPAIAN TARGET PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen.

Kebijakan dan program-program Departemen Agama dalam rangka penuntasan Program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu mengacu pada tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yang meliputi: perluasan dan pemerataan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Target 2008 Program Wajar Dikdas 9 Tahun di lingkungan Departemen Agama pada tahun 2008 ditargetkan mencapai 6.190.661 siswa.

Bentuk Pendidikan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pendidikan Madrasah Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada pendidikan Madrasah dikembangkan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).   Jumlah MI MTs Madrasah 22.610 12.498 Siswa 3.050.555 2.531.656

Pesantren Salafiyah Program Wajar Dikdas Sejak pencanangan gerakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994, Pondok Pesantren Salafiyah telah ditetapkan sebagai salah satu pola pendidikan dasar dengan ”perlakuan tersendiri” dan penyetaraannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Data tahun 2007 terdapat 7.057 lembaga dengan 560.540 santri peserta program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan rincian 185.258 santri tingkat Ula (setara SD/MI) dan 375.282 santri tingkat Wustha (setara SMP/MTs).

PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS PPS SAMPAI 2007 NO TAHUN PPS SANTRI PESERTA ULA WUSTHA JUMLAH 1 2001 16 365 630 995 2 2002 1000 26892 18744 45636 3 2003 1359 43631 60226 103857 4 2004 2063 90295 95441 185736 5 2005 2127 105246 118187 223433 6 2006 6061 210595 333000 543595 7 2007 7057 221827 366271 588098

Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B) Pondok Pesantren selain menyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 tahun melalui Pondok Pesantren Salafiyah, juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A dan B. Pada tahun pelajaran 2007/2008 terdapat 15.037 santri dan warga belajar paket A dan 31.873 santri dan warga belajar paket B.

PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A DAN PAKET B) DI PONDOK PESANTREN

Karakteristik Peserta Didik Sasaran Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Lingkungan Departemen Agama. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama sebagian besar dibangun atas swadaya masyarakat yang sebagian besar tersebar di pedesaan dan daerah terpencil. Sekitar 91,5% madrasah berstatus swasta dan 8,5% berstatus negeri.

STATUS MADRASAH

Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah 6. 190 Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah 6.190.661 yang terdiri dari 47,2% siswa MI, 31,8% siswa MTs, dan 21,0% siswa/santri Pontren Salafiyah. Sebagian besar peserta didik, khususnya santri peserta Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah berasal dari keluarga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000,- perbulan.

Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah 6.190.661

Perkembangan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Dari Tahun 2005 s Perkembangan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Dari Tahun 2005 s.d 2007, dan Sumbangan Departemen Agama Terhadap Pencapaian Target Nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2005 sebesar sebesar 13,20 %, tahun 2006 sebesar 13,70%, dan tahun 2007 sebesar 14,20 % untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah menunjukkan angka partisipasi pada tahun 2005 sebesar 17,40 % tahun 2006 sebesar 18,50 % , dan tahun 2007 sebesar 19,60 %. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pondok pesantren salafiyah yang pelaksanaanya dimulai pada tahun 2005 sebesar 0,42 %, tahun 2006 sebesar 0,84 %, tahun 2007 sebesar 1,27 % untuk tingkat Ula, dan untuk tingkat wustho pada tahun 2005 sebesar 2,07 %, tahun 2006 sebesar 2,57 %, dan tahun 2007 sebesar 3,57 %

Kontribusi Depag dalam capaian APK Nasional   2005 2006 2007 2008 MI 13,20 % 13,70 % 14,20% 14,75 % PPS Tingkat Ula 0,42 % 0,84 % 1,27 % 1,30 % Jumlah 13.44 % 14,54 % 15,47 % 16,05 % MTs 17,40 % 18,50 % 19,60 % 20,70 % PPS Tingkat Wustha 2,07 % 2,57 % 3,57 % 3,75 % 19,47 % 21,07 % 22,17 % 24,45 % CAPAIN APK NASIONAL 2006 2007 SD/ MI/ SEDERAJAT 114,06 % 114,27 % SMP/MTs/SEDERAJAT 88,68 % 91,78 %

Untuk pendidikan kesetaraan paket A dan B pada Pondok Pesantren Angka Partisipasi Kasar (APK) secara akumulatif tergabung pada Direktorat Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional. Di samping kenaikan APK, indikator lain dari percepatan penuntasan Program Wajar dikdas 9 Tahun adalah semakin menurunnya angka drop out pada tahun 2006 sebesar 0,6 % menjadi 0,4 % pada tahun 2007 untuk MI dan untuk MTs sebesar 1,06 % pada tahun 2006 menjadi 1,02 % pada tahun 2007. Pada tahun 2008 angka drop out pada MI dan MTs diperkirakan turun menjadi 1,04 % sedangkan APK pada MI dan MTs masing-masing mencapai 14,75 % dan 20,70 %.

4. Target dan Sasaran Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di Lingkungan Departemen Agama pada tahun anggaran 2008 antara lain melalui:   Target dan Sasaran Jumlah Anggaran (Rp) a Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI/MTs dan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas 9 Tahun. 2.018.148.576.000,- b Bantuan Siswa Miskin 331.200.000.000,- c Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesanren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan paket A dan paket B pada Pondok Pesantren, 30.000.000.000,- d Pembangunan MI-MTs Satu Atap dan pengembangan MI-MTs Standar Nasional 102.424.200.000,- e Bantuan peralatan, bahan ajar dan laboratorium/perpustakaan untuk MI-MTs;  1. 250.000.000,-. f Rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI-MTs; 83.382.907.000,- g Rehabilitasi sarana pendidikan pasca bencana; 5.000.000.000,- h Bantuan Peningkatan Manajemen Madrasah (BPMM) 35.000.000.000,- i Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (Guru MI dan MTs) 851.028.000.000,- j Peningkatan Kualifikasi Guru MI dan MTs 70.000.000.000,- k Program Sertifikasi guru MI dan MTs. 126.600.000.000,- l Bantuan Beasiswa S-2 bagi guru MTs. 20.460.000.000,-,

Beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 tahun antara lain: Anggaran yang disediakan untuk penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun masih terbatas. Masih terdapat perbedaan perlakuan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan antara madrasah dengan sekolah. Jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 untuk guru MI 54,4% dan MTs 35,6%. Keterbatasan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana belajar

PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA   Pendidikan Menengah di Departemen Agama diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Aliyah, Pesantren Mu’adalah, dan Pendidikan Kesetaraan Paket C. 1. Madrasah Aliyah Saat ini Madrasah Aliyah diselenggarakan oleh 5043 lembaga, dengan rincian 644 dengan status madrasah Aliyah Negeri, dan 4399 lainnya berstatus swasta, dengan jurusan yang beragam, meliputi; jurusan IPA sebanyak 1578, jurusan IPS sebanyak 4225, jurusan Bahasa 363 dan Program Keagamaan sebanyak 217. Secara keseluruhan, jumlah siswa Madrasah Aliyah sebanyak 817.920 siswa dengan jumlah guru sebanyak 97.986 orang, dengan kualifikasi pendidikan di bawah S.1 22.091, berijazah S.1 sebanyak 74.582 dan kualifikasi S.2-S3 sebanyak 1.313.

Target dan Sasaran Program Pembangunan Madrasah Aliyah tahun 2008 antara lain melalui :

2. Pondok Pesantren Mu’adalah Pondok Pesantren muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan yang disetarakan dengan Aliyah/SMU. Setelah lahirnya PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, keberadaan Pondok Pesantren muadalah ini akan diarahkan menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan pendidikan keagamaan Islam formal tingkat menengah. Saat ini, Pondok Pesantren muadalah ini dilaksanakan di 38 Pondok Pesantren se- Indonesia, dengan jumlah santri peserta program muadalah sebanyak 61.744 dan dibimbing oleh 4635 guru/ustadz.  

3. Pendidikan Kesetaraan Paket C Selain satuan pendidikan formal pada jenjang menengah, Departemen Agama juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren. Seiring dengan dibukanya program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B), jumlah Pondok Pesantren penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Saat ini ada 903 Pondok Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) dengan jumlah santri dan warga belajar sebanyak 46.374 orang.

PEMBIAYAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PENDIDIKAN MENENGAH Anggaran Departemen Agama untuk fungsi pendidikan tahun 2008 mencapai Rp.14.343.224.462.000,-. Khusus untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan untuk Program Pendidikan Menengah dapat dilihat di bawah ini :