Beberapa Perjalanan Penting Kongres. Pertemuan Kongres II 1. Penambahan Supreme Council (Dewan tertinggi) dan Dewan Provinsi 2. Peraturan Pemilihan Dewan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Hak dan Kewajiban Warganegara
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
BAB VI ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA PADA UUD 1945
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pert. 10 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
DEMOKRASI MENURUT IMAN KRISTEN
1  Bahan 3  Etika Administrasi  FISIP UNS 2011.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Materi 6: Sejarah Asia Selatan
Dua ALiran Dalam Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Curzon Sangat Anti Kongres Mengakibatkan Swadhesi yang Mengakibatkan Swadhesi yang dipelopori Benerji.
Problematika Gender dalam Islam
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
ALL INDIAN NATIONAL CONGRESS ( )
Sejarah politik pakistan
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
“Demokrasi”.
Anggota Kelompok 2 Asmawati Ike Atmaja Wati Radda Mutia Y. Riski Novita N. Amanda F.P.
1. Bangsa dalam arti sosiologis anthroplogis
British Empire Dominasi politik Inggris mengenalkan budaya Barat, bahasa, cara-cara pemerintahan dan teknologi menjadi pusat urban.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan ke-5.  Budaya adalah ciptaan manusia, tapi budaya menguasai kehidupan manusia, karena itu kebudayaan disebut superorganik  Contoh: manusia.
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Pendidikan DEMOKRASI.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
PEMILIHAN UMUM.
Pendidikan DEMOKRASI.
KEKUASAAN DAN WEWENANG
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
PERWAKILAN Pokok bahasan : Asal mulanya perwakilan
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
PENGERTIAN KOPERASI Koperasi adalah badan usaha atau organisasi ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang juga merupakan anggota dari.
Kekuasaan Negara.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Nilai-nilai Kepemimpinan Teuku Umar
STRATEGI POLITIK NU MASA PENJAJAHAN JEPANG
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
NASIONALISME ETNIK KASHMIR DARI TAHUN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Upaya Penegakannya
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pengarusutamaan Gender
Konflik Negara India dan Pakistan
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
Militer dan Budaya Politik Indonesia
REFOLUSI BESAR DIDUNIA
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
RELASI GENDER DALAM MASYARAKAT INDONESIA
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
Transcript presentasi:

Beberapa Perjalanan Penting Kongres

Pertemuan Kongres II 1. Penambahan Supreme Council (Dewan tertinggi) dan Dewan Provinsi 2. Peraturan Pemilihan Dewan Provinsi 3. Anggota Dewan Pusat dipilih Dewan Provinsi 4. Semua penduduk berhak menjadi anggota Dewan 5. Menuntut semua RUU dan peraturan mengenai keuangan dibicarakan dengan Dewan 6. Kuasa eksekutif sebagai pelaksana UU

Sampai dengan awal abad XX Kongres belum membahas hal-hal yang prinsipiil Aanggaran Dasar 1898 “Kongres Kebangsaan India bermaksud mencapai kesejahteraan rakyat India dengan mempergunakan jalan-jalan yang tidak melanggar UU”

Tilak : tokoh revolusioner Seorang Maratha, pemimpin majalah Kesari Terlalu Hindunis, tulisannya keras, ekstrim Dihukum 18 bulan (1897) 1897 : tahun revolusioner tokoh-tokoh Bengala: Bepin Chandra Pall dan Arabindo Ghose (strategi Dirrect Action: bertindak langsung)

Sikap Golongan Muslim? Muslim India : 24% Kongres I : 2 orang Kongres II : 33 Kongres III : 156/702

Lord Curzon dan Pergerakan Menjadi Raja Muda umur 40 th Memerintah terlalu keras yang banyak ditentang orang Inggris sendiri Memandang rendah orang-orang India Menganggap kaum nasionalis membahayakan Diskriminasi orang2 India di Afrika 1903 memerintah India 1905 (1 Sept 05) membagi Bengala Berselisih dengan Lord Kitchener (Panglima Besar Tentara India) tentang pemisahan sipil militer 1905 mengundurkan diri

Dua arus dalam KOngres Kooperatif Keras pada Inggris Melawan Secara Politik Sikap hati-hati Benerji: Swadhesi

Swadhesi 1. Mendidik persatuan dan kesatuan India 2. Percaya pada kekuatan sendiri 3. Menuntut kemerdekaan Tindakan : - Boikot barang-barang Inggris Protes pembagian Bengala KOngres mendukung gerakan Swadhesi dengan resolusi tahun 1906:

Peran Inggris? Terutama dalam pembentukan negara India dan Pakistan, Inggris sangat berperan besar Terutama dalam pembentukan negara India dan Pakistan, Inggris sangat berperan besar

Resolusi Kongres tahun Swadhesi harus didukung 2. Menolak pembagian Bengala 3. Menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan

Tahun 1906 Kongres mengeluarkan tuntutan “Swaraj” atas usulan Dedabhai Naoridji

British India AINC Moslem League Kemerde kaan India Pakistan Hindu Mahasabha

Moslem League Hindu Mahasabha Kerusuhan tahun 1937 Pertentangan Muslim vs Hindu Dominasi Kongres Teori dua bangsa Semakin kuat India untuk Hindu Islam harus tunduk pada suara terbanyak

Jinnah terpengaruh Iqbal “Jikalau kita tinjau perbedaan iklim, bangsa, dan agama serta susunan masyarakat India, bahwa satu sajalah jalan yang mungkinn menjamin pemerintahan yang tetap di India yakni mendirikan negara- negara berdasarkan persamaan India, bangsa, sejarah, dan perhubungan ekonomi yang kuat”