INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA 2012 MAKALAH PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI ETIKA DAN HUKUM BISNIS Oleh : Dede AminahC1110148 Diah puspitarini C1110149 Endang WijayantiC1110157 Ida RosidahC1110163 Nining HanisaC1110184 Maria Concita C1110173   INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA 2012

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR i BAB I PENDAHULUAN 1 A.LATAR BELAKANG 1 B.RUMUSAN MASALAH 3 C.TUJUAN DAN MANFAAT 3 D.RUANG LINGKUP MATERI 3 BAB II PEMBAHASAN 4 A.SEJARAH DAN PERKEMBANGAN WARALABA 4 B.KONSEP UMUM MENGENAI WARALABA 7 C.WARALABA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 14 D.UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG WARALABA 24 BAB III PENUTUP 37 A.KESIMPULAN 37 B.SARAN 37 DAFTAR PUSTAKA 38

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Bisnis waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek Singer pada tahun 1851 di Amerika Serikat. Di Indonesia, bisnis penjualan secara retail semacam waralaba mulai dikembangkan, banyak sekali bermunculan pebisnis-pebisnis lokal yang melirik penjualan barang atau jasanya secara waralab. Di Indonesia, sistem bisnis penjualan secara waralaba sangat diminati oleh pebisnis waralaba asing dimana mereka memberikan izin kepada pengusaha lokal untuk mengelola waralaba asing tersebut dan tentunya akan berakibat menimbulkan saingan yang berat bagi pengusaha kecil lokal yang bergerak di bidang usaha sejenis. Menurut Douglas J Queen, konsep bisnis waralaba yang sudah teruji kemungkinan besar mengimbangi biaya awal dan royalti selanjutnya dari waralaba tersebut. Dengan biaya itu pemilik waralaba biasanya menyediakan pelayanan utama berikut ini : Pemilihan dan pengkajian lokasi Pelatihan manajemen dan staf Dukungan promosi dan iklan Manfaat pembelian dan volume Merek dagang yang terkenal

B. TUJUAN DAN MANFAAT Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis. Selain itu makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca serta penulis makalah ini. C.RUANG LINGKUP MATERI Ruang lingkup materi dalam makalah ini adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Waralaba, seperti definisi, sejarah, unsur-unsur Waralaba dan teori-teori mengenai Waralaba.  

BAB II PEMBAHASAN A.Sejarah Perkembangan Waralaba di Indonesia Di Indonesia konsep bisnis waralaba mulai dikenal sejak tahun 1970-an yaitu dengan masuknya Shaky Pisa, Wendys, KFC, Swensen, dan Burger King membuka bisnis waralaba di Indonesia. Konsep waralaba juga mulai berkembang untuk perusahaan lokal seperti Es Teler 77 yang berhasil mengembangkan usahanya dengan lebih dari 70 cabang. Sebelum terjadinya krisis moneter tahun 1997, pelaku usaha waralaba adalah waralaba asing, seperti Mc Donald’s, KFC, Starbucks, Fizza Hut, dll, namun setelah krisis moneter sekitar lebih dari 60% waralaba asing menutup usahanya. Selanjutnya setelah krisis moneter lewat, muncullah pelaku usaha waralaba lokal seperti Primagama, Alfamart, Martha Tilaar, Roti Buana, Edward Forrer, dan Bogasari Baking Center. Melihat perkembangan usaha waralaba yang semakin meningkat tersebut,pada tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba, sepuluh tahun kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Adanya Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya tersebut semakin memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnis waralaba.

Di Indonesia konsep bisnis waralaba mulai dikenal sejak tahun 1970-an yaitu dengan masuknya Shaky Pisa, Wendys, KFC, Swensen, dan Burger King membuka bisnis waralaba di Indonesia. Konsep waralaba juga mulai berkembang untuk perusahaan lokal seperti Es Teler 77 yang berhasil mengembangkan usahanya dengan lebih dari 70 cabang. Melihat perkembangan usaha waralaba yang semakin meningkat tersebut,pada tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba, sepuluh tahun kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan  No.12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Adanya Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya tersebut semakin memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha untuk menjalankan bisnis waralaba. a.    Perkembangan Hukum Waralaba di Indonesia Pengaturan waralaba sebelum dikeluarkannya PP No.16 Tahun 1997 telah diatur secara tersebar dalam peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek. Sebelum munculnya ketentuan yang mengatur waralaba di Indonesia menurut Prof. Sudargo Gautama, perlindungan tetapbisa didilakukan melalui kontrak waralaba yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata yang secara tegas mengakui perjanjian yang dibuat dan sisepakati oleh para pihak mengikat secara hukum. Para pihak juga dalam hal penyelesaian perselisihan (jika belum percaya pada sistem peradilan Indonesia) dapat melakukan alternatif choice of law dengan memilih forum yang menangani dan hukum yang diterapkan.

b.    Walaupun lembaga leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata, dimana terdapat asas kebebasan berkontrak, maka para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata; c.    Untuk mempertegas diakuinya eksistensi lembaga leasing serta untuk pengaturan dan pengawasan telah dikeluarkan antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan No.Kep-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/21974, dan No.30/KPBI/1974 tanggal 7 Frbruari 1974 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Pendirian Usaha Leasing. Demikian juga dengan pelaksanaan waralaba melalui bentuk lisensi sebelum diatur dalam  UU Merek, UU Hak Cipta, dan UU Paten, pengaturannya mengikuti Putusan MA No.3051K/Sip/1981 tanggal 26 Desember 1983 dalam Perkara Merek Gold Bond yang menegaskan dasar hukum pemberian lisensi merek di Indonesia. Putusan MA tersebut pada inti menyatakan bahwa eksistensi lisensi merek Gold Bond diakui sebagai sebuah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Kaidah yang dituangkan dalam putusan MA mengenai perkara merek Gold Bond peda dasarnya mengikuti kebiasaan dalam sistem hukum Anglo Saxon dan disebut sebagai The Gold Bond Rulling.

B. Konsep Umum Mengenai Waralaba 1.Istilah dan Pengertian Waralaba Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh lembaga pendidikan dan pengembangan manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata “wara” artinya lebih atau istimewa dan “laba” artinya untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. 2. Perjanjian Waralaba Perjanjian Waralaba memuat sebagai berikut : a. Hak yang diberikan oleh franchisor pada franchisee. d. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerjasama. Kewajiban dari franchisee sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh franchisor pada saat franchisor memulai usaha. c. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak franchisee kepada pihak lain. Secara umum kewajiban franchisor dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Memberikan semua informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan dan ciri khas usaha misalnya sistem manajemen dan cara penjualan dan penataan serta distribusi yang merupakan karakteristik khas yang menjadi objek waralaba. b. Memberikan bantuan pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada franchisee. Hak franchisor dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba. b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha franchisee. c. Mewajibkan franchisee untuk menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan dan ciri khas usaha. d. Mewajibkan agar franchisee tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang diwaralabakan. e. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya. f. Atas pengakhiran waralaba, meminta kepada franchisee untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh franchisee selama masa pelaksanaan waralaba.

Kewajiban franchisee dapat dirumuskan sebagai berikut : Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh franchisor. Memberikan keleluasaan kepada franchisor untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari franchisor. Membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari franchisor. Menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan dan ciri khas. Melakukan pendaftaran waralaba Melakukan pembayaran royalti dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Jika terjadi pengakhiran waralaba, maka wajib mengembalikan seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh. Hak franchisee dapat dirumuskan sebagai berikut : Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan dari ciri khas usaha. Memperoleh bantuan dari franchisor atas segala macam cara pemanfaatan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan dan ciri khas usaha. Unsur perjanjian waralaba sebagai berikut : Adanya minimal dua pihak yaitu franchisor dan franchisee. Adanya penawaran dalam bentuk paket usaha dari franchisor. Adanya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara franchisor dan franchisee. Dipunyai unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchisee yang akan memanfaatkan paket usaha milik franchisor. Terdapat perjanjian tertulis berupa perjanjian baku antara franchisor dan franchisee.

3.Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Perjanjian waralaba menurut konsep hukum perdata merupakan perjanjian yang khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah: a. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian b. Para pihak harus cakap (mampu) bertindak menurut hukum. c. Adanya obyek yang diperjanjikan. d. Adanya kausa yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan) 4. Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Baku Dalam praktek implementasi perjanjian waralaba di Indonesia, pada umum dibuat berdasarkan suatu perjanjian yang standar atau baku. 5.Jenis-jenis Waralaba a. Distributorships (Product Franchise) b. Chain-Stale Business c. Manufacturing atau Processing Plants

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Perjanjian Waralaba, maka dapat dikemukakan pokok-pokok isi dari Perjanjian Waralaba tersebut, yaitu: 1. Pemberian Hak Franchise. 2. Lokasi, Counter dan Masa Percobaan. 3. Jangka Waktu Franchise 4. Biaya Franchise dan Cara Pembayaran. 5. Pelatihan. 6. Laporan Keuangan dan Laporan Operasional. 7. Kunjungan Pemeriksaan dan Evaluasi Kerja. 8. Perubahan dan Persetujuan. 9. Pemberitahuan. 10. Pencegahan Kecelakaan. 11. Pemeliharaan Citra. 12. Perlindungan Haki dan Larangan Persaingan. 13. Kewajiban Para Pihak. 14. Berakhirnya Perjanjian. 15. Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian.

(Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997) Undang-Undang yang Mengatur Tentang Waralaba WARALABA (Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA.

BAB I KETENTUAN UMUM Waralaba (waralaba) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Pemberi Waralaba (pemberi waralaba) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba (penerima waralaba) adalah badan usahaatau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuanatau cir khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba Utama adalah Penerima Waralaba yang melaksaakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan. Pasar Tradisional adalah Pasar Desa, Pasar Kecamatan dan sebagainya. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II PERJANJIAN WARALABA Pasal 2 Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi dan Penerima Waralaba. Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Pasal 3 Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian hak untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. Semua ketentuan mengenai Pemberi Waralaba sebagaimana yang diaturdalam Keputusan ini berlaku juga bagi Penerima Waralaba Utama yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan Pasal 4 Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjukan lebih lanjut Penerima Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama tersebut wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba. Pasal 5 Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Wralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya. Pasal 6 Sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki hak atau ijin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba. Pasal 7 Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba sekurang-kurangnya:  

Pasal 8 Jangka waktu Perjanjian Waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Pasal 9 Pemberi Waralaba dari luar negeri harus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di negara asalnya dan diketahui oleh Pejabat Perwakilan RI setempat. Pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya. Pasal 10 Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran penyempurnaan atas Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan untuk melindungi kepentingan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau sebagai pemasok barang atau jasa.

BAB III KEWAJIBAN PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN PENERBITAN STPUW Pasal 11 Setiap penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan wajib mendaftarkan perjanjian keputusan ini pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk memperoleh STPUW. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaukan dengan cara mengisi daftar isian permintaan STPUW dan dilakukan dalam waktu selambat-ambatnya 30(tiga pupluh)hari kerja mulai tangaal berlakunya Perjanjian Waralaba. Pendaftran sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembina dan pengembangan usaha dengan cara Waralaba. Bentuk daftar isian permintaan STPUW adalah sebagaimana terantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini, dibuat dalam rangkap2 (dua) ditanda tangani oleh penerima waralaba/penerima waralaba lanjutanatau kuasanya. Daftar isian permintaan STPUW dapat diminta cara Cuma-Cuma di Derektorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri atau di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat Pasal 12 Daftar isian permintaan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan atau kuasanya.diserahkan kapada pejabat yang berwenang menerbitka STPUW debgan dilengkapi foto-copy masing-masing 1(satu) eksemplar Dalam hal daftar isian permintaan STPUW beserta berkas kelengkapanya dinilai telah lengkap dan benar,maka selambat;lambatnya dalam5 (lima) hari kerja,pejabat yang berwenang menerbitkaan STPUW ,menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III. Dalam hal daftar isian permintaab STPUW beserta berkas kelengkapannya dinilai belum lengkap dan benar,maka selambat-labatnya 5(lima) hari kerja,pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW menolak permintaan penerbitan STPUW disertai dengan alasan-alasan penolakan.   .

4.Bagi pemohon yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat(3) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam keputusan ini dapat mengajukan kembali permintaan STPUW. Pasal 13   Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlakunya perjanjian antara waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba.  Pasal 14 Apabila pemberi waralaba memutuskan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba sebelum berakhirnya masa beralakunya perjanjian waralaba Apabila penerima waralaba utama memutuskan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba lanjutan yang lama sebelum berakhir masa beralakunya pernjanjian waralaba, dan kemudian menunjuk STPUW bagi penerima waralaba lanjutan yang baru. Pasal 15 Kewenagan pemberi STPUW dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW

BAB IV PERSYARATAN WARALABA Pasal 16 Pemberi Waralaba dan penerima waralaba/ penrima waralaba lanjutan mengutamakan pengguna barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan an atau dijual berdasarkab Perjanjian Waralaba. Pasal 17 Pemberi waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagaimana Penerma Waralaba/ Penerima Waralaba Lanjutan dan atau pemasok dalam rangak penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa. Dalam hal penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah,. Pasal 18 Usaha Waralaba dapat dilakukan di semua ibu kota Propinsi, dan kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II yang ditetapkan dari waktu ke waktuoleh menteri. Usaha Waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan. Lokasi usaha waralaba di ibu kota Propinsi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) yang di berada di Pasar Tradisioanal dan luar Pasar Modern (mall, supermarket,Departement Store, Shopping Center) hanya diperbolehkan bagi usaha waralaba yang di selenggarakan oleh pengusaha kecil. Usaha Waralaba di kota atau tempat tertentu lainnya di daerah tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan bagi usaha Waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.

5.Usaha Waralaba di kota atau di tempattertentu lainnya di daerah tingkat II sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) sepanjang berada di pasar modern (mall, supermarket, Department store dan Shopping Center) dapat diselenggarakan oleh bukan pengusaha kecil setelah mendapat persetujuan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 19 Pemberi Waralaba dilarang menunjuk lebih dari satu penerima Waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama apabila diketahui atau patut diketahui bahwa petunjuk lebih dari satu penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di lokasi tersebut. Penerima Waralaba utama dilarang menunjuk lebih dari satu penerima Waralaba lanjutan di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di lokasi tersebut. Apabila disuatu lokasi yang berdekatan sudah ada usaha Waralaba yang dilakukan oleh penerima Waralaba atau penerima Waralaba lanjutan ,maka di lokasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupakan cabang pemberi Waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali untuk barang dan atau jasa yang berbeda. Pasal 20 Dikecualikan oleh ketentuan dalam pasal 18, kegiatan usaha Waralaba yang memperdagangkan khusus barang/makanan/minuman dan jasa tradisional khas Indonesia dapat diselenggarakan diseluruh wilayah Indonesia oleh usaha kecil dan menengah dan atau mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.

BAB V SANKSI Pasal 22 Penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan yang telah memperoleh STPUW diberikan peringatan tertulis STPUW dapat dibekukan apabila Penerima Waralaba /Penerima waralaba lanjutanSTPUW dapat dibekukan apabila Penerima Waralaba /Penerima waralaba lanjutan. Pembekuan STPUW sebagaimana diaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 6(enam) bulan terhitung sejak 1 (satu ) bulan setelah tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis yang ketiga. Pembekuan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap. STPUW yang dibekukan dapat dicairkan kembali STPUW dapat dicabut Peringatan tertulis , pembekuan dan pencabutan STPUW dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW Pasal 23 1.Penerima waralaba / penerima waralaba lanjutan yang telah dicabut STPUW nya dan tetap melaksanakn kegiatan usaha waralaba dikenakan sanksi pencabutan SIUP atai izin lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.Penerima waralaba / penerima waralaba lanjutan yang tidak mendaftarkan akta perjanjian beserta keterangan tertulis dan tetap melaksanakan kegiatan usahanya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dikenakan sanksi pencabutan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN 1. Perjanjian waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini 2. Pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 juni 1997 yaitu tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 3. Asa berlau STPUW bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang telah ada sebelumm ditetapkannya Keputusan ini, diberikan sesuai dengan masa akhir perjanjian yang disepakati. BAB VII PENUTUP Pasal 25 Pelaksanaan pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha waralaba (STPUW) tidak dikenakan pungutan dalam bentuk apapun.   Pasal 26 Keputusan ini mlulai berlaku sejak tanggal ditetepkan Agar setiap orang mengetahinya,memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Iindonesia.

TERIMAKASIH