PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA zen zanibar m.z.

Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

PUTUSAN PENGADILAN.

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

PENGADILAN PAJAK.

Perihal Kasasi.

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PENGADILAN NIAGA Teddy Anggoro.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

Asas-asas Hukum Acara Perdata

ASPEK HK ACARA MK.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Impeachment atau Pemakzulan

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Hukum acara MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA OLEH Jazim Hamidi.

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.

Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Federasi Serikat Buruh

OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI

Oleh : Ketty Tri Setyorini

HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.

Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan

Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

KELOMPOK III Nama Anggota 1. Rengku Diga D

Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding

Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

ACARA PEMERIKSAAN.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.

Transcript presentasi:

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Muchamad Ali Safa’at

ASAS-ASAS HUKUM ACARA Persidangan Terbuka Untuk Umum Peradilan Bebas dan Tidak Memihak Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah. Audi et Alteram Partem Hakim Aktif Dalam Persidangan Ius Curia Novit Praduga keabsahan (praesumptio iustae causa)

SUSUNAN HAKIM KONSTITUSI PRESIDEN 3 DPR 9 Hakim Konstitusi 3 3 Masa Jabatan 5 tahun Usia Pensiun 67 tahun MA

PERMOHONAN Bersifat Permohonan Diajukan secara tertulis Berbahasa Indonesia Oleh Prinsipal atau kuasa Disertai alat bukti pendukung Dibuat 12 rangkap

ISI PERMOHONAN nama dan alamat pemohon; uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan; hal-hal yang diminta untuk diputus.

ALUR PENDAFTARAN PERMOHONAN Pemohon Panitera Pemeriksaan Kelengkapan Lengkap Belum Lengkap Hard Copy dan Softcopy 7 Hari dilengkapi Registrasi di BRPK Penetapan Jadwal Sidang Pertama 14 Hari

Pengajuan Permohonan Secara Online

JENIS DAN SIFAT PERSIDANGAN Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim Pengucapan Putusan

PENGGABUNGAN PERKARA Substansi Permohonan Sama Isu Hukum Permohonan Sama Lingkup Kewenangan MK yang Sama

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Terbuka untuk Umum Panel Hakim Memeriksa: Kelengkapan Administrasi Kewenangan Mahkamah (Yang Dimohonkan) Legal Standing Pemohon Perbaikan Permohonan (Paling Lambat 14 Hari)  Hakim wajib memberikan nasihat. Pengesahan Alat Bukti Saksi dan Ahli yang diajukan Dilaporkan kepada Pleno Hakim.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Terbuka Untuk Umum (Pengecualian) Oleh Pleno Hakim -- Min. 7 Hakim (Pengecualian) Agenda: Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM Tertutup dan Rahasia Bersifat Pleno – Min. 7 Hakim Agenda Perkara dan Non Perkara Pengambilan Putusan Dipimpin Ketua  Waka  Pimpinan Sementara

PENGUCAPAN PUTUSAN Terbuka Untuk Umum Pleno – Min. 7 Hakim Pembacaan Secara bergantian Ketua Membacakan Awal dan Amar Putusan Hakim Dissenting membacakan Dissentingnya.

Apa yang dimaksud dengan asas “Affirmanti incumbit probato”? Apa yang dimaksud pembuktian “beyond reasonable doubt”? Apakah yang dimaksud dengan Ratio Decidendi? Apakah yang dimaksud dengan Concurring Opinion? Apakah yang dimaksud dengan dissenting opinion?