Lina Miftahul Jannah linamjannah.wordpress.com. Kesamaan kedudukan di muka hukum: Mengikuti proses persidangan jika melakukan tindakan yang merugikan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengertian Perilaku Kerja:
Advertisements

PAPARAN : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
MATERI IX: KODE ETIK ADVOKAT
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan
NOURAIANANGKASEBUTAN 1Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Administrasi Kepegawaian Kota Serang
Hak Dan Kewajiban.
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Pertemuan 8 Kewajiban , Larangan dan Hak-Hak tenaga
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA KARYAWAN
Kriteria penilaian perilaku kerja
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
WAWASAN NUSANTARA.
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
Kriteria atau batasan jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh PPPK
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
BKD Provinsi DKI Jakarta
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
Kelompok 3 Afrina Fitri Haryati
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Pertemuan 8 Kewajiban , Larangan dan Hak-Hak tenaga
Hak dan Disiplin Karyawan
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Oleh : MOH FARID RAHMAN Staf Ahli WR-II Bidang SDM dan Keuangan
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

Lina Miftahul Jannah linamjannah.wordpress.com

Kesamaan kedudukan di muka hukum: Mengikuti proses persidangan jika melakukan tindakan yang merugikan Kebebasan berbicarakebebasan berserikatMemperoleh kompensasikewajiban menjalankan konstitusi Harus melaksanakanpelayanan yang baik: tidak melakukan tindakan yang merugikan

gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti jaminan pensiun dan jaminan hari tua perlindungan pengembangan kompetensi. PNS gaji dan tunjangan cuti perlindungan pengembangan kompetensi PPPK

adil dan layak serta menjamin kesejahteraan PNS kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Gaji (ps. 79 dan 101) PNS: meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan PPPK: dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Tunjangan (ps. 80 dan 101)

Fasilitas … belum jelas PNS: Antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran PPPK: pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengemb. Kompetensi (ps 70 dan 102)

Masalah pribadi Narkoba dan minuman keras Kebiasaan, pernikahan cara berpakaian Kebebasan beragama Anti Diskriminasi Ras Jender Usia Disabilitas

Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI