Biodata Nama : Herlambang Setyawan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PP NO
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
ENERGI PANAS BUMI ADALAH ENERGI YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)
DAFTAR ISI SASARAN DAN PROGRAM KERJA 100 HARI PERTAMA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TATA WAKTU PROGRAM KERJA 100 HARI PERTAMA DEPARTEMEN ENERGI.
PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN ENERGI
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
Kewenangan Pengelolaan
Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
Manajemen Penerimaan Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
Kementerian Keuangan RI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Target Bauran Energi Pembangkitan Tenaga Listrik
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
PPh Pasal 22 Kelompok : Amalia dewi R Devi yeniasari Putri ari sandi
Legalitas Usaha.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Rapat Mandatori Campuran BBM dengan BBN
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN BATUBARA INDONESIA
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
Indonesia Geothermal Energy Human Resources Development Strategy
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Disampaikan oleh : FULLY HANDAYANI RIDWAN
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Kebijakan Penyelenggaraan
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Biodata Nama : Herlambang Setyawan Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 12 Juli 1981 Pendidikan : S1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM Instansi : Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Email : setyawan_herl@yahoo.com No. Telp : 0818 0720 5270 / 0812 8602 1416 Pin BB : 2771FEF3

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA Oleh: Herlambang Setyawan, ST Disampaikan pada: ‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s Geothermal Exploration - Exploitation’ Yogyakarta, 10 Maret 2012

OUTLINE: POTENSI PANAS BUMI INDONESIA REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA PELUANG KARIER

POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

Pengertian: Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003) Sistem Panas Bumi: Heat Sources Reservoir dan Clay Cap Adanya Hydrology System

GEOTHERMAL

Potensi Panas Bumi Indonesia Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40% cadangan dunia, yaitu sebesar 29.038 MW yang tersebar di 276 lokasi panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010) Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar 1.226 MW (4,2% dari potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW Target Road Map panas bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025

PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010) Ket: Survei Pendahuluan Siap Dikembangkan Survei Detil Terpasang

POTENSI PANAS BUMI SUMBER DAYA (MW) % CADANGAN Spekulatif (Speculative) Hipotesis (Hypothetical) 45.36% Terduga (Possible) Mungkin (Probable) Terbukti (Proven) 54.64% 8.780 4.391 12.756 823 2.288 13.171 15.867 29.038 Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM Status : Desember 2010

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011 No. WKP Panas Bumi / Lokasi Pemegang IUP Pengembang Nama PLTP Kapasitas Terpasang (MW) 1 Sibayak – Sinabung, SUMUT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sibayak 12 2 Cibeureum – Parabakti, JABAR KOB - Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS) Salak 377 3 Pangalengan, JABAR KOB - Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL) Wayang Windu 227 4 Kamojang – Darajat, JABAR Kamojang 200 5 Kamojang – Darajat, JABAR KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Darajat 270 6 Dataran Tinggi Dieng, JATENG PT. Geo Dipa Energi (GDE) Dieng 60 7 Lahendong – Tompaso, SULUT Lahendong 80 1.226

LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI (Status Februari 2012) PLTP LAHENDONG: 80 MW PLTP SIBAYAK: 12 MW PLTP WAYANG WINDU: 227 MW PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW PLTP KAMOJANG: 200 MW PLTP DARAJAT: 270 MW PLTP DIENG: 60 MW

REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI

DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing WKP Baru Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991 Struktur pengusahaan didasarkan pada JOC dan ESC Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC) Bentuk proyek: Total Project Partial Project UU No. 27/2003 Struktur pengusahaan berupa izin: - Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU) Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP Berupa Total (Integrated) Project

REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No Keputusan Presiden No. 22/1981 Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract). Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22/1981 PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi.

REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No lanjutan ……. 3. Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income). Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Pengusaha adalah adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi

REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (setelah UU No UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas

Peraturan Menteri ESDM lanjutan ……. No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No.269-12/26/600.3/2008 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek- Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

PENERIMAAN NEGARA DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing WKP Baru Keputusan Presiden No. No. 49/1991 Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010, PP No. 9/2012 Penerimaan negara berupa pajak: Pajak; Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan Pajak daerah Penerimaan Negara Bukan Pajak,: Iuran Tetap - Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun - Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun Iuran Produksi/Royalty - Uap : 5% dari harga jual/kWh - Listrik : 2,5% dari harga jual/kWh

ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (Dengan Regulasi Saat Ini) Potensi/ Stadium Potensi Panas Bumi STADIUM PENGUSAHAAN (S-X) Survei Pendahuluan Penetapan WKP Pelelangan WKP Penerbitan IUP Lap Hsl Lelang Harga Listrik Eks- plorasi Eks- ploitasi FS Produksi/ Pemanfaatan Instansi (S-0) (S-1) (S-2) (S-3) (S-4) (S-5) (S-6) (S-7) (S-8) (S-9) (S-10) Peta Potensi SurveiBiaya APBN Evaluasi Hasil SP Lap. WKP WKP-N IUP-N Kementerian ESDM (S3-N) (S4-N) Pemenang Lelang Survei Biaya APBD Prov. WKP-P IUP-P Pemda Prov. (S3-P) (S4-P) Pemenang Lelang Survei Biaya APBD Kab./ Kota WKP-K IUP-K Pemda Kab./ Kota (S3-K) (S4-K) Pemenang Lelang Jembatan Emas Badan Usaha Eksplorasi FS Eksploitasi Produksi/ Pemanfaatan Penugasan Biaya Pihak Lain Penugasan PLN PPA

PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA

50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *) *) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011 NAD 2 WKP Jaboi: 70 MW Seulawah Agam: 130 MW SUMUT 4 WKP Sibayak – Sinabung: 130 MW Sibual – Buali: 750 MW Sipaholon Ria-ria: 75 MW Sorik Marapi: 200 MW SULUT 2 WKP Kotamobagu: 410 MW Lahendong-Tompaso: 358 MW JAMBI 1 WKP Sungai Penuh: 70 MW GORONTALO 1 WKP Suwawa: 110 MW MALUT 2 WKP Jailolo: 75 MW Songa Wayaua: 140 MW SUMSEL 3 WKP Lumut Balai: 250 MW Rantau Dedap: 106 MW Danau Ranau: 210 MW SUMBAR 4 WKP Bukit Kili: 83 MW Gn Talang: 35 MW Liki Pinangawan: 400 MW Bonjol: 200 MW BANTEN 2 WKP Kaldera Danau Banten: 115 MW G. Endut: 80 MW SULTENG 1 WKP Marana: 35 MW BALI 1 WKP Tabanan: 276 MW BENGKULU 1 WKP Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 3 WKP Gn.Rajabasa: 91 MW Suoh Sekincau: 230 MW Waypanas – Ulubelu: 556 MW Danau Ranau: 210 MW MALUKU 1 WKP Tulehu: 100 MW JABAR 10 WKP Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW Cibeureum–Parabakti: 485 MW Cibuni: 140 MW Cisolok Cisukarame: 45 MW Gn. Tampomas: 50 MW Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW Kamojang-Darajat: 1465 MW Karaha Cakrabuana: 725 MW Pangalengan: 1106 MW G. Ciremai: 150 MW JATENG 4 WKP Baturaden: 175 MW Dataran Tinggi Dieng: 780 MW Guci: 79 MW Gn. Ungaran: 100 MW NTB 1 WKP Hu'u Daha: 65 MW NTT 4 WKP Atadei: 40 MW Sokoria: 30 MW Ulumbu: 199 MW Mataloko: 63 MW JATIM 3 WKP Blawan – Ijen: 270 MW Gn. Iyang Argopuro: 295 MW Telaga Ngebel: 120 MW

Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 (didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional) 2006 2008 2012 2016 2020 2025 852 MW (Produksi) 2000 MW 3442 MW 4600 MW 6000 MW 9500 MW (Target) 1148 MW Existing WKP 1442 MW Existing WKP 1158 MW Existing WKP + WKP Baru 1400 MW WKP Baru 3500 MW WKP Baru 1.226 MW Kondisi saat ini 6.151 MW Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW)

JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL Sumber : Kajian Kfw Germany

TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S.D 2014 Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait  Total Pengembangan Panas Bumi 4.925 MW

Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II (berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012)

PELUANG KARIER

Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu: Instansi Pemerintah: - Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi) - LIPI - BPPT - Dosen - Pemerintah Daerah 2. Non Pemerintah a. BUMN  PT. Pertamina, PT Geodipa Energy, b. Non BUMN - PT Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd - Chevron Geothermal Salak, Ltd - Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd - PT Supreme Energy - PT PLN Geothermal; dll

Terima Kasih Go Green Indonesia ! ` energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575 www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net

WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003

WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP Status dan Kendala 1 LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR 400 220 9.4 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Muaralaboh PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU 2 GN. RAJABASA, LAMPUNG 91 9.5 ¢ USD PT. Supreme Energy Rajabasa 3 JABOI, NAD 50 10 Rp. 1705 PT. Sabang Geothermal Energi PPA belum ditandatangani 4 SORIK MARAPI- ROBURAN-SAMPURAGA, SUMUT 200 240 8.10 ¢ USD PT. Sorik Marapi Geothermal Power 5 CISOLOK CISUKARAME, JABAR 30 - 45 40 Rp. 630,00 PT. Jabar Rekind Geothermal Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 6 GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR 100 120 Rp. 533,60 PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power 7 GN. TAMPOMAS, JABAR 20 - 50 45 Rp. 598,00 PT. Wijaya Karya Jabar Power Penugasan sudah di tandatangani, PPA belum ditandatangani 8 GN. UNGARAN, JATENG 110 8.09 ¢ USD PT. Giri Indah Sejahtera 9 SOKORIA, NTT 30 Rp. 1.250,69 PT. Sokoria Geothermal Indonesia Proses relinquish, negosiasi PPA, PPA belum ditandatangani ATADEI, NTT PT. Westindo Utama Karya PPA sudah ditandatangani 11 JAILOLO, MALUT 75 Rp. 1.727,54 PT. Star Energy Geothermal Halmahera 12 SUOH SEKINCAU, LAMPUNG 230 6.9 ¢ USD PT. Chevron Geothermal Suoh Sekincau

Pemegang IUP/ Pemenang Lelang WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Lanjutan ..... No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP/ Pemenang Lelang Status dan Kendala 13 RANTAU DEDAP, SUMSEL 106 220 8.86 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rantau Dedap Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 14 BATURADEN, JATENG 175 9.47¢ USD PT. Sejahtera Alam Energy Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani 15 GUCI, JATENG 79 55 9.09 ¢ USD PT. Spring Energi Sentosa 16 KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN 115 110 8.39 ¢ USD PT. Sintesa Banten Geothermal 17 BLAWAN - IJEN, JATIM 270 8.58 ¢ USD PT. Medco Cahaya Geothermal 18 TELAGA NGEBEL, JATIM 120 165 7.55 ¢ USD PT. Bakrie Darmakarya Energi 19 HU'U DAHA, NTB 65 20 9.65 ¢ USD PT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani SEULAWAH AGAM, NAD 160 - Proses lelang Sedang dalam proses lelang dengan pola Public-Private Partnership (Grand KfW)  21 SUWAWA, GORONTALO Gagal Lelang Tidak ada yg daftar 22 GUNUNG TALANG, SUMBAR 36 Persiapan lelang 23 SONGA WAYAUA, MALUT 140 24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT 75 Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD 25 MARANA, SULTENG

Pemegang IUP/Pemenang Lelang WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Lanjutan ..... No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP/Pemenang Lelang 26 BUKIT KILI, SUMBAR 83 - Gagal Lelang Tidak ada yg daftar, akan ditambah data 27 BONJOL, SUMBAR 200 Persiapan Lelang 28 DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL 210 29 MATALOKO, NTT 63 30 GN. CIREMAI, JABAR 150 Proses Lelang 31 GN. ENDUT, BANTEN 80

PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

SURVEI PENDAHULUAN Survei Pendahuluan: Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. Geologi Geofisika Geokimia Wilayah Kerja Letak sumber Panas Bumi

PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) : Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan Bisa diusulkan gubernur,bupati/ walikota/BU untuk dilakukan SP Dirjen Menyiapkan Wilayah Penugasan SP Badan Geologi Menteri Menetapkan Wilayah Penugasan SP Dirjen Menawarkan Wilayah PSP Pengumuman melalui media cetak, elektronik & media lain Promosi di forum nasional & Internasional

FLOW PROSES PROSEDUR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (PSP) First Come First Served Badan Usaha Mengajukan Permohonan Peta Wilayah PSP kepada Dirjen EBTKE Menteri mengeluarkan SK PSP Dirjen EBTKE mengusulkan kepada Menteri persetujuan PSP Permohonan PSP kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE Badan Usaha menerima Peta Wilayah PSP Pelaksanaan SP Disetujui Tidak Ya Persyaratan : Peta Wilayah PSP Administratif Teknis Keuangan 5 hari 15 hari FLOW PROSES PROSEDUR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (PSP) Pengumuman PSP Evaluasi Badan Usaha Urutan Selanjutnya Evaluasi terhadap persyaratan dan presentasi RKAB

PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (berdasarkan Permen ESDM No 1. Peta Wilayah Penugasan SP 2. Persyaratan Administratif a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan b. Profil perusahaan c. NPWP 3. Persyaraatan Teknis a. Rencana teknis kegiatan selama SP b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi 4. Persyaratan keuangan a. Rencana kerja dan anggaran biaya b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank, deposito atau dana hutang siap pakai

LELANG WKP PANAS BUMI

BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI (PP No. 59/2007, Ps. 20 – Ps. 27) PEMBENTUKAN PANITIA LELANG WKP PANAS BUMI PP NO. 59 TAHUN 2007, Pasal 20 ayat (6) Sistem Panas Bumi Lintas Provinsi dalam Wil. Kab/Kota Lintas Kab/Kota PENUGASAN SP UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3) PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1) Permen ESDM No. 02/2009 Kriteria Penetapan WKP Panas Bumi (PERMEN ESDM 11 Tahun 2008) (ditetapkan Menteri) UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2) PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2) SURVEI PENDAHULUAN (SP) UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2) PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1) Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Menteri oleh Bupati/Walikota oleh Gubernur IUP Diterbitkan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1) PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3) (2) (3) (1) BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI Keterangan.: (1) Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan (2) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008) (3) Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi

Persiapan Lelang WKP Panas Bumi Anggaran dari Daerah  pembiayaan proses lelang 2. Peraturan Daerah 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Raw Data  dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan 5. Standar Power Purchasing Agreement /PPA 6. Harga Patokan Listrik Panas Bumi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011

PROSES LELANG TAHAP I Evaluasi dan Berita Klarifikasi & Konfirmasi TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) Tidak Lulus Lulus Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Penjelasan Pemasukan Evaluasi dan Berita Acara Prakualifikasi Klarifikasi & Konfirmasi Dok. Prakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi Masa Sanggah Prakualifikasi TAHAP I (PRAKUALIFIKASI) Diterima Ditolak

PROSES LELANG TAHAP II Penetapan Pemenang Penunjukkan Pemenang oleh Panitia Lelang Penetapan Pemenang oleh Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota IUP TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) Ditolak Diterima Undangan Yang Lulus Tahap I - Masa Sanggah dan Penjelasan Sanggahan - Pengambilan Dokumen Lelang Tahap II Pengumuman Peringkat Pemenang Penjelasan & Penyusunan BA Penjelasan - Penetapan Peringkat Pemenang Lelang - Pembukaan Sampul Penawaran Evaluasi, Konfirmasi & Klarifikasi Pemasukan Dokumen Penawaran Harga